Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sabtu, 28 Juni 2014

“RECLASSEERING INDONESIA” DESAK KAJAGUNG USUT KASUS TIMAH ILEGAL MILIK PT KARIMUN MINING

Photo Ilustrasi : Tampak Petugas Bea dan Cukai
  Sedang membongkar barang hasil tegahan


Tg Balai Karimun KNs. Timah illegal milik PT Karimun Mining yang diamankan petugas Bea dan Cukai Kanwil khusus Kepri pada tahun 2013 silam hingga  berita ini diunggah, kasusnya masih mengendap di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri tanpa diketahui penyebab pastinya.

Setelah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik PNS Bea dan Cukai Meral dan kasusnya dinyatakan rampung (P19-red) selanjutnya dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan/Kajati Kepri untuk proses hukum lebih lanjut. 

Permasalahan menarik untuk di simak oleh masyarakat luas terutama pengamat hukum negeri ini  bahwa kasus Timah illegal milik PT Karimun Mining itu terjadi pada tahun 2013 silam dan begitu kasusnya dilimpahkan ke Kajati Kepri, belum juga ada kejelasan prosesnya dan berkas perkaranya menjadi jalan di tempat alias bolak balik dari Kajati Kepri ke Kanwil Khusus Kepri di Meral karimun hanya dengan alasan berkasnya kurang lengkap.

Hasil penelusuran media ini melalui berbagai sumber di Tg Balai Karimun menyebutkan, Timah hasil tegahan petugas patroli Bea dan Cukai Kanwilsus Kepri di Meral/Tg Balai Karimun itu adalah milik PT. Karimun Mining yang akan diselundupkan ke luar negeri menggunakan kapal kayu.

Sindikat mafia penyelundupan Timah caliber international, telah dengan
sengaja melakukan tindak pidana untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompok tertentu namun pihak Kajati Kepri terkesan lamban memproses kasus tersebut  sehingga membuat Reclasseering Indonesia angkat bicara.

M. Mansyur Witak Ketua Reclasseering Indonesia  Komisariat Wilayah Provinsi Kepri saat dimintai komentarnya terkait permasalahan tersebut mengatakan “selaku Lembaga peserta hukum untuk Negara & Masyarakat  diluar dan didalam pengadilan berdasarkkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM-RI), saya  mengapresiasi kinerja Kejaksaan dalam menangani berbagai kasus selama ini dalam wilayah hukum, tetapi dilain pihak, Reclasseering Indonesia mengecam keras sikap dan kinerja Kejati Kepri khususnya dalam menangani kasus Timah selundupan milik PT Karimun Mining yang sudah  ± 1 (satu) tahun berjalan tetapi tidak ada kejelasan status hukumnya. Ada apa ??? Ungkap Mansyur pada media ini tanda tanya.

Karena lambannya pihak Kajati Kepri memproses kasus tersebut, maka selaku pengurus Lembaga yang bergerak dibidang hukum, mendesak Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung RI) mengambil alih kasus tersebut untuk diproses secara transparan sesuai amanat UU RI No 14 Th 2014 tentang keterbukaan informasi public.

Untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa Timah milik PT Karimun Mining yang diamankan  aparat  Bea dan Cukai Kanwil khusus Kepri, di pelabuhan Roro di Parit rampak bilangan Sei Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepri pada tahun 2013 silam karena akan diselundupkan keluar negeri.
Hal serupa, juga dikatakan, Ketua LSM ABI  kepada media ini bahwa terkait kasus tersebut kalau pihak Kajati Kepri hanya beralasan berkas perkaranya kurang lengkap sehingga membuat kasus itu jalan ditempat, perlu menjadi perhatian serius Jaksa Agung RI agar tidak menuai tudingan miring dari masyarakat di era keterbukaan informasi public sekarang ini. 

Dia sangat menyesalkan sampai  saat ini kasus Timah Ilegal milik PT Karimun Mining itu, belum juga P21, dan dia khawatir pihak penyidik Kajati Kepri sengaja memperlambat kasus itu untuk proses P21-red, sehingga akan hilang ditelan laut Kepri yang berbatasan dengan dua negara tetangga Singapore dan Malaysia.

Perlu di ingat kata ketua LSM yang dikenal vocal dan berbicara blak blakan itu mengatakan, saya akan ikuti kasus tersebut sampai ada proses vinal, dan jangan coba coba ada pihak yang melakukan markus (mafia kasus) maka halnya akan saya laporkan kepada Ketua Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK-RI) di Jakarta.

Mengutip portal berita Karimun Today secara terpisah mendapat tanggapan dari Kabid P2 Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri, Agus Wahono mengatakan bahwa kasus Timah Ilegal milik PT Karimun Mining yang ditangkap oleh jajaranya di Pelabuhan Parit Rampak(RORO), pada satu tahun silam itu, kasusnya baru memasuki tahap P19, sebab sudah beberapa kali kita bawa ke Kajati Kepri selalu ditolak dengan alasan belum lengkap,”  artinya kasus tersebut sampai sekarang belum P21, dan mengenai barang bukti masih kita simpan di gudang Kanwil DJBC Khusus Kepri. Terangnya pada media.

Kajati Kepri, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait kasus Timah Ileggal Milik PT Karimun Mining. Tim Redaksi Karimun News.Com

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...