Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Selasa, 08 Juli 2014

APARAT BERKOMPETEN DIIMBAU UNTUK TIDAK MENERBITKAN LEGALITAS DIATAS TANAH MILIK SAODAH BINTI BEDU



Tg Balai Karimun KNs.
Saodah binti Bedu warga Sepedas/Pasir panjang d/h Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau mengusahakan satu bidang tanah dikawasan Sei Lakam Kelurahan Tg Balai Karimun dengan luas ± 6 Ha, bersempadan dengan sebelah Utara kebun M. Yatim, Selatan dengan pantai/laut, sebelah Timur dengan hutan bakau dan sebelah Barat dengan Sei Lakam .

Semasa hidupnya, diantara lokasi tanah tersebut disewa pakaikan oleh Saodah Binti Bedu selaku pemilik kepada salah seorang warga keturunan Tiong hoa bernama Lie Keng Tjok. Seperti disebutkan dalam surat sewa dijelaskan bahwa apa bila sewaktu waktu tanah tersebut tidak lagi disewa maka akan dikembalikan kepada pemilik (Soadah Binti Bedu).

Selanjutnya tanah tersebut dihibahkan kepada salah seorang cucu Saodah binti Bedu bernama Ismail Djaffar untuk mengusahakannya secara hak berdasarkan surat hibah Nomor/Tanggal 22 Juli 1991. Melalui surat hibah yang diberikan kepada salah seorang cucu yang namanya seperti disebutkan diatas maka secara tatanan hukum berlaku, Ismail Djaffar akan mengusahakan tanah tersebut tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun.

Mengingat jarak tempuh dan tempat domisili Ismail Djaffar selaku Anggota POLRI dan bertugas di
Pekan baru Riau, maka lokasi tanah tersebut secara keseluruhan dikuasakan kepada Akup warga Sei Lakam/ Tg Balai karimun, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan serangkaian aktifitas diatas tanah yang dikuasakan dalam objek.

Pada portal berita Karimun News Akup mengatakan, mengingat tanah yang dikuasakan itu dalam pengawasan kami, “maka saya menimbau kepada Aparat berkompeten dalam hal ini Lurah Sei Lakam Timur, Camat Karimun dan BPN Karimun untuk tidak menerbitkan surat sebagai bukti pemilikan atas tanah secara legalitas atas nama siapapun dalam lokasi tanah tersebut.

Ditanya media bagaimana dengan bangunan rumah warga diatas tanah tersebut, serta bangunan lainnya seperti rumah burung wallet dan tempat ibadah (Toapekng) Akup mengatakan itlah yang menjadi masalah sekarang. Ketusnya dengan nada pesimis.

Pada perinsipnya kami tidak mau tahu karena secara prosedur mereka membangu bangunan rumah dan sebagainya diatas lokasi tanah tersebut tanpa izin pemilik dan/atau kuasanya. Bagaimana kalau saya membangun bangunan rumah saya diatas tanah milik orang lain, menurut bapak apa boleh. Ungkap dia seolah belik bertanya kepada wartawan.

Melihat bangunan yang berdiri dilokasi tersebut sudah cukup banyak, apa sikap anda untuk melihat permasalahan tersebut ? Tanya media saat dikonfirmasi pada 7/7-014. Itulah tadi pak, seperti saya katakan tadi bahwa kami tetap mempertahankan hak atas tanah tersebut sampai kapanpun hingga ada penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.  Artinya mereka yang terlanjur mendirikan bangunan diatas tanah tersebut terpulang kepada mereka pada intinya kami tetap mempertahankan hak atas tanah tersebut selaku  kuasa pengurus. Ungkapnya penuh perinsip pada media.

Lebih lanjut diungkapkan dia, bahwa saat ini kami sedang membersihkan lokasi tersebut dengan cara menebas semak belukar untuk selanjutnya akan mengajukan permohonan legalitas surat sebagai bukti pemilikan melalui aparat berkompeten pemerintah setempat. Ungkap Akup untuk mengakhiri penjelasannya pada media.   Karimun News. Red

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...