Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Senin, 07 Juli 2014

DPD TK.II LPPLHRI IMBAU BUPATI KARIMUN SELEKTIF MENERBITKAN IZIN TAMBANG TIMAH


Suhidarman So.
Ketua DPD TK.II LPPLHRI Kabupaten Karimun

Tg Balai Karimun KNs.
 Akibat olah gerak kapal tambang Timah yang beroperasi di zona tangkap nelayan, sedikitnya 31 unit untuk mengambil mineral Timah dilaut pulau Karimun besar dan pulau Kundur sekitarnya, sehingga berpotensi mempengaruhi hasil tangkap nelayan dari pendapatan diatas rata rata menjadi berkurang drastis sekitar 30 - 40 % saja selama melaut.


Suhidarman So Ketua Dewan pimpinan daerah TK.II Lembaga Perlindungan/Pelesetarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia  (DPD TK.II LPPLHRI) Kabupaten Karimun saat dimintai komentarnya pada 6/7-014 mengatakan, hal itu terjadi dan berlaku, diduga akibat pihak perusahaan merasa memiliki legalitas tambang diterbitkan oleh Bupati Karimun DR.H.Nurdin Basirun S.Sos M.Si sehingga sesuka hati mereka para pengusaha-red, melakukan kegiatan tambang tanpa memperhatikan nasib masyarakat daerah itu yang menggantungkan nasib hidupnya sebagai nelayan.

Suhidarman So atau selalu akrab disapa Darman, pada media mengatakan tatanan procedural tentang
tambang khususnya dilaut, kan sudah ada aturan bakunya sebagaimana diatur melalui  UU RI tentang tambang dengan radius 2 mil laut dari bibir pantai, tidak boleh dilakukan kegiatan tambang karena berpotensi  untuk mesyaraakat nelayan tradisional mencari sumber penghidupan dilaut.

Kita sadar ungkap Darman bahwa diantara asset untuk pasokan negara/daerah negeri ini adalah dari hasil tambang namun demikian masyarakat selaku asset bangsa, juga perlu diperhatikan secara tatanan agar hak hak  mereka/tidak terabaikan untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu. 

Masih menurut dia, saya juga baru terima masukan dari beberapa masyarakat nelayan di desa Gemuruh kecamatan Kundur Barat sekitarnya. Merka mengatakan, status PT.Timah adalah BUMN, tetapi perusahaan yang berbadan hukum itu, terkadang oleh perusahaan tambang Timah swasta sebagai mitra Timah dengan mengantongi izin secara legalitas diterbitkan oleh Bupati Karimun dengan dalih  Oto nomi daerah sehingga secara serampangan mereka mengobok obok laut mencari keuntungan tanpa memikirkan nasib masyarakat setempat/nelayan-red, dirugikan dari sisi pendapatan perkapita.

Melalui pertemuan antara warga yang mengaku sebagai nelayan itu mereka menjelaskan kami mendapatkan kompensasi dari PT. Timah bervariasi. Dari kelompok kami sebanyak 7 kelompok, kami dapat Rp.15 juta, dibagi kepada masing masing orang sehingga menjadi Rp.125.000/KK/bulan.

Ada juga yang mendapatkan pembagian konpensasi sebesar Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000/KK/bulan. Klasifikasi itu lanjut dia, adalah berdasarkan ring. Ungkap Darman menirukan sumber dari masyarakat nelayan setempat pada media memberi penjelasan lebih lanjut.
 

Inilah salah satu kapal tambang Timah milik PT. Timah Tbk. Di Karimun/Kepri
 
Dijelaskannya tentang keluhan serupa, bukan saja datangnya dari masyarakat nelayan setempat, tetapi  juga dari pihak management PT.Timah di Bangka Belitung selaku kantor pusat Darman mengatakan, secara kebetulan saya sedang ada urusan di sana dan sempat berbincang bincang dengan Loyer PT. Timah diketahui bernama Deni Ahmad Firdaus ; pada saya (Darman-red) dia mengatakan akibat banyaknya perusahaan swasta yang melakukan kegiatan tambang diwilayah kerja PT. Timah Tbk sehingga pihak kami merasa sangat dirugikan dari sisi perolehan penghasilan mineral Timah yang kami tambang belakangan ini.

Untuk itu kami yang memiliki izin resmi dari negara dengan menyandang status BUMN PT.Timah Tbk mengimbau kepada Pemerintah daerah Kabupaten Karimun walau sesuai kewenangan berdasarkan UU Oto nomi tetapi hal hal menyangkut perolehan kami juga perlu dipikirkan karena BUMN PT. Timah sebagai pemasok pendapatan Negara dan daerah yang wajib kami pasok pada setiap tahun berjalan. Ungkap Darman menirukan Deni pada media ini mengakhiri. Redaksi KNs.

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...