Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Senin, 25 Agustus 2014

PEMDA KARIMUN DAN PT. SOMA DAYA UTAMA LECEHKAN UNDANG-UNDANG RI NO.26 TH.2007




Tampak : Plang nama PT. Soma Daya Utama

 dilokasi pariwisata pantai pelawan

 desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun
Tg Balai karimun KNs.

Undang-undang RI No. 26 Th. 2007 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebagai inplementasi perwujudan atas  area pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih. Hal tersebut, didasari atas Peraturan Presiden/Perpres Nomor : 87 Th 2011 “ menetapkan kawasan Batam, Bintan dan Karimun yang tata ruang dan pembangunan ditata sesuai keperuntukannya.



Permasalahan tersebut, dan berdasarkan pantauan crew media Karimun News.com di kawasan wisata Pantai Pelawan desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, didapati sebuah plang nama perusahaan yang akan melakukan aktifitas diatas lahan Pariwisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan local dan manca negara itu.



Perusahaan tersebut adalah PT. Soma Daya Utama (PT.SDU) yang akan membangun perusahaan listrik tenaga uap  (PLTU) dan menurut sumber dari masyarakat setempat yang layak dipercaya menyebutkan, perusahaan PLTU itu berasal dari Jakarta.

Dilema
Peraturan Presiden (Pepres) Nomor : 87 tahun 2011tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dalam kawasan Batam, Bintan dan Karimun, pada pasal 133 menyebutkan, “Keberatan” atas keputusan pejabat berwenang terhadap pembangunan diatas lokasi yang telah ditetapkan tata ruang dan keperuntukannya.


Tampak :  Sularno

Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Karimun Provinsi Kepri diruang kerjanya

Walaupun semua keputusan dan aturan hukum yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan berlaku, namum tidak diketahui secara pasti penyebabnya sehingga Bupati Karimun Nurdin Basirun menerbitkan surat keputusan (SK-Bupati) Karimun Nomor : 189 tahun 2012 diberikan kepada PT. Soma Daya Utama untuk melakukan kegiatan pembangunan PLTU diatas lokasi pariwisata yang telah ditetapkan dengan Undang undang  dan PerPres sebagaimana disebutkan diatas. 

Kondisi itu, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat luas “apakah Pejabat setempat daerah itu telah  melakukan persekongkokolan mencari keuntungan memperkaya diri dan kelompok tertentu diatas lokasi tanah yang telah diatur dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayahnya ?  Waalahu alam hanya Malaikat Munkar & Nangkir sajalah yang mengetahuinya nanti.

Sularno saat dikonfirmasi crew media diruang kerjanya seperti dikutip Karimun News melalui @Halo Karimun menjelaskan, Proyek PLTU itu adalah Proyek jangka panjang sehingga padsa prinsipnya harus didukung keberadaannya. Dilanjutkannya bahwa walaupun saat ini Bupati Karimun sudah menerbitkan SK untuk kegiatan PT. Soma Daya Utama walaupun izin dari Pemerintah pusat belum turun. Akunya polos.


Tampak : Muslim SH. berseragam Pemda Karimun
Dilain pihak Sularno kembali menjelaskan sebagaimana dilansir KNs dari Tim @Halo Karimun mengatakan bahwa proyek ini sebenarnya tidak ada permasalahan karena yang dibangun itu adalah mesinnya saja yang diletakkan dikawasan pariwisata, bukan industry/kegiatannya. Ungkap alibi Larno.

Kepala Bagaian Hukum Pemkab Karimun Muslim SH. pada media secara tegas mengatakan, saya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan rapat membicarakan masalah proyek PLTU dikawasan pariwisata/pantai pelawan itu jadi saya tidak tahu persis seperti apa permasalahan sebenarnya.

Diungkapkannya bahwa walaupun Bupati Karimun telah menerbitkan izin untuk kegiatan PT. Soma Daya Utama untuk membangun PLTU di Karimun khususnya di wilayah pariwisata pantai pelawan tetap terius terang saya tidak tahu permasalahan tersebut karena pada saat rapat saya tidak pernah diundang. Terang Muslim mengakhiri. Tim KNs

2 komentar:

andoegie mengatakan...

Bisa jadi SK Bupati dikeluarkan setelah Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat telah mencapai kesepakatan dalam kegiatan PLTU tsb.

IMANUEL ROMBE mengatakan...

Yang Bupati terbitkan itu Izin apaan? izin Perinsip Pembangunan PLTU atau Izin Lokasi Pembangunan PLTU...Beda lhoo...??? Kalau baru izin Perinsip itu ngak ada masalah...yahh masih dalam batas "Mengundang Investor" hehehe...Tapi kalau sudah Izin Lokasi itu harus melalui berbagai perizinan dulu seperti Izin RT/RW, izin Lingkungan Hidup/Amdal, Izin Bebas dari Kawasan Hutan Lindung, Izin SIPPA, Izin Pemetahan Lahan dari BPN...barudah terbit izin lokasi pembangunan PLTU oleh Bupati hehehe...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...