Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Senin, 01 September 2014

Ada Apa Dibalik Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tertutup Untuk Pers



pada saat panitia mengizinkan mengambil gambar hanya satu menit

 Karimunnews.com
Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun periode 2014-2019, Jumat (29/8) sore di Gedung DPRD Kabupaten Karimun tertutup untuk pekerja pers.

Sidang pleno terbuka yang seharusnya terbuka secara umum dan dapat diakses oleh media, namun digelar secara tertutup dan tak satupun rekan media dibenarkan masuk ke dalam ruangan melakukan liputan dan pengambilan foto.

Kondisi itu pun membuat gerah para awak media yang bertugas melakukan liputan di gedung wakil rakyat itu, seolah-olah pihak sekretariat DPRD Karimun menganggap awak media sebagai perusak jalannya sidang.


“Kami sebagai wartawan menjalankan tugas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang pers no. 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. Wartawan tidak boleh dihalang-halangi siapapun pada saat menjalankan tugas, siapa pun yang menghalang-halangi tugas jurnalistik wartawan diancam dengan kurungan 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Ujar salah seorang wartawan senior Mansyur Witak.

Pihak panitia pelaksana pelantikan DPRD Kabupaten Karimun tersebut melarang wartawan meliput didalam gedung tempat pelantikan 30 orang wakil rakyat  dalam mengabadikan momen lima tahun sekali pada proses pelantikan 30 anggota DPRD ini. Mereka ini (para pegawai di Sekretariat DPRD) sepertinya alergi dengan pers,” ujar salah seorang wartawan info rakyat Togar Manalu.

sejumlah wartawa saat menanyakan mengapa tidak bisa meliput ke dalam ruang sidang
Tidak hanya itu, hal senada pun disampaikan oleh Januar. Ia mengaku heran, meski telah mendapatkan ID Card dari Humas DPRD Karimun namun tetap saja tidak diperbolehkan masuk. Padahal sudah tertera panitia – PERS namun sama saja tidak ada fungsinya karena dilarang masuk.

“Tadi saya sudah mau masuk dan membuka pintu belakang, kemudian Kasubbag Humas DPRD Karimun, Yumaiwan melarang wartawan masuk. Jadi untuk apa ID Card ini dibagikan dengan tertera tulisan Pers. Buang-buang anggaran saja,” ucap Januar.

Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan), Usman Ahmad ketika dikonfirmasi oleh awak media usai prosesi pelantikan yang dilakukan Kepala Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, Yustiono kemarin, beralasan agar prosesi pelantikannya lebih hikmad.
“Jadi bapak anggap kami ini siapa?,” tanya seorang wartawan Info Rakyat.

Usman malah menghindari wartawan dan pergi meninggalkan kerumuman para awak media meski tetap dikejar dengan dicecar berbagai pertanyaan lainnya.

“Kalau urusan berapa anggaran dalam proses pelantikan ini silahkan tanyakan kepada Kabag Persidangan dan Produk Hukum DPRD Kabupaten Karimun, Rizal Aidi,” katanya seraya menjauh untuk menghindari wartawan.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Kabag Persidangan dan Produk Hukum DPRD Kabupaten Karimun, Rizal Aidi terkait jumlah anggaran, ia mengaku belum bisa mengkalkulasikan berapa jumlah anggaran yang digunakan dalam prosesi pelantikan 30 anggota dewan.

“Kita belum menghitung berapa anggarannya dan saat ini pun momennya belum tepat,” ucapnya.
Disinggung soal tidak boleh satu wartawan pun yang masuk kedalam untuk melakukan liputan meski telah mengenakan ID Card khusus yang diberikan sekretariat DPRD, Rizal malah terkejut seraya mengaku harusnya ada kesempatan bagi media untuk dapat masuk kedalam saat prosesi pelantikan.

“Saya memang tidak tahu kalau kawan-kawan tidak boleh masuk, karena saya mengurusi lalulintas didalam. Tapi kalau sudah pegang ID Card ini ya harusnya boleh masuk,” katanya.

Disinggung ada pengistimewaan terhadap media elektronik dalam hal ini televisi lokal yang boleh masuk kedalam untuk mengambil siaran langsung pelantikan tersebut, Rizal enggan menjawabnya dan malam berusaha mencari Kasubbag Humas DPRD Karimun, Yumaiwan untuk mencari jawabannya. (Stanly-karimunnews)

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...