Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Jumat, 19 September 2014

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARIMUN TERAPKAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS KINERJA

H. AMRAN SYAHIDID SP
 Kadis pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karimun Provinsi Kepri

Tg Balai Karimun Suara Kedaulatan.
Dinas pertanian dan kehutanan (Distanhut) Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, sesuai specifikasi dibidangnya, terus lakukan upaya peningkatan ekonomi dari berbagai sector ril berbasis kinerja untuk mensejahtrakan rakyat negeri ini terutama masyarakat kabupaten Karimun sekitarnya, sebagaimana tertera pada alinea II 4 Azam kabupaten Karimun.

Secara geografis, Karimun adalah
sebuah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten induk (Kepulauan Riau-red) disejelankan dengan UU No 53 Th 1999. Untukm diketahui, diantara sector ril yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat daerah itu, adalah dari hasil petanian seperti tanaman karet, kelapa, durian, rambutan dan juga lainnya seperti palawija tomato cabai serta kacang kacangan dan sebagainya.

Selain itu, sector ril dari hasil laut, juga sangat menjanjikan untuk menambah sumber pendapatan seperti ikan, udang, kepiting serta biota lainnya untuk menunjang ekonomi masyarakat dan pasokan daerah/negara (NKRI). Tercinta ini.

Demikian H. Amran Syahidid SP kepala Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun pada Suara Keadaulatan menjelaskan. Kabupaten Karimun kalau ditinjau dari segi geografis dan luas wilayah ungkap Amran, posisinya berbatasan langsung dengan dua Negara tetangga yakni Singapore dan Malaysia dengan luas 912,75 KM2 serta jumlah penduduk sebanyak 259,388 jiwa.

Hal ini saya katakan lanjut dia, karena tanah sesuai fungsinya untuk kesejahtraan kesejahtraan rakyat sebesar besarnya sebagaimana diamanatkan melalui pasal 33 ayat 100 UUD Th. 1945 dan UU Pokok Agraria No. 5 Th 1960 tentang pokok pokok pertanahan untuk dikelola dan diusahakan sesuai kemampuan berdasarkan legalitas tanah yang dimiliki. Demikian Buya, sapaan akrab yang melekat pada diri H.Amran Syahidid, SP dalam kesehariannya.
 


Mengingat potensi pertanian didaerah ini masih terbentang luas untuk dikelolah sesuai kemampuan, maka selaku kepala Dinas pertanian dan kehutanan saya mengimbau dan mengajak agar masyarakat khususnya petani dapat berperan secara proaktif  melakukan aktifitas bercocok tanam sesuai pola dan bimbingan Tim penyuluh dari Dinas kehutanan pertanian Kabupaten Karimun.
Muhammad Affan
          Kabid kehutanan dan perkebunan
Selain Amran, M. Affan selaku Kabid kehutanan dan perkebunan saat dikonfirmasi secara terpisah menjelaskan, langkah kami untuk memotifasi masyarakat adalah dengan merehablitasi hutan dan lahan tersedia sehingga membuat kondisi daerah menjadi tetap asri, dan kami juga melakukan peremajaan tanaman karet, kelapa dan jenis tanaman tumbuh lainnya agar menjadi tetap terawat dan berhasil guna untuk masyarakat sebagai sumber pendapatan. Terang Affan bersemangat.

Untuk mendapatkan pola perawatan sesuai harapan, maka kepada masyarakat petani dalam wilayah kerja selalu kami motivasi dan evaluasi dengan menerima masukan untuk solusi bila ada kendala teknis.

Secara blak blakan pada media kembali Affan menjelaskan, apa bila ada masyarakat yang menerima dana bantuan dari Pemkab Karimun untuk mengelolah pertanian seperti karet, kelapa dan atau jenis lainnya, maka diminta agar selalu berperan proaktif untuk memanfaatkan dana tersebut  sesuai rencana.
 
Ditanya tentang proses slektifitas terhadap petani sebagaimana dimaksud, Affan mengatakan untuk slektifitas awal terhadap calon penerima dana bantuan dari pemerintah, itu dilakukan oleh perangkat desa dan kelurahan setempat dengan dibantu oleh pegawai penyuluh lapangan (PPL), ungkapnya mengakhiri. Suara Keadilan : Pendi, Ditulis oleh M. Mansyur Witak

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...