Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Jumat, 19 September 2014

KEJARI KARIMUN “DIDUGA KERAS ENDAPKAN KASUS KORUPSI

Kajari Karimun : Supratman Khalik, S.H.

Tg Balai Karimun : Suara Kedaulatan
Sedikitnya 5 kasus korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi daerah di Bumi Berazam sehingga merugikan keuangan negara  sampai saat ini masih mengendap di  Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan data yang temuan mencatat ada
5 kasus korupsi berskala besar yang pernah dilidik dan diperiksa pihak penyidik Kejaksaan negeri Karimun tetapi hingga berita ini diuanggah kasus tersebut masih saja mengendap di Kejari Karimun sehingga membuat masyarakat setempat menjadi bertanya tanya sampai sejauh mana ending pihak Kejaksaan negeri Karimun untuk menuntaskan kasus yang sudah menjadi kewenangannya itu ? Ungkap sumber dari masyarakat setempat  seraya menolak untuk ditulis namanya di media tanda tanya.

Diantara kasus diduga masih mengendap di Kejaksaan negeri Karimun itu antara lain adalah penyimpangan sektor pertambangan mulai dari perizinan hingga dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL), kasus kepabeanan dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari uang rambu dan jasa labuh di perairan utara Pulau Karimun Besar tahun 2004-2011 yang dipungut dari kapal asing di area "ship to ship" (STS) dan "ship to anchor" (STA), “ ungkap Jamaluddin SH,  mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karimun  pada Suara Kedaulatan.

Dilain pihak Jamal sapaan akrab Jamludin SH mengatakan, “pungutan
liar di sektor pelayanan umum, dugaan manipulasi data honorer di Dinas Pendidikan Pemkab Karimun, raibnya barang milik negara dan proses lelang pengadaan barang dan jasa yang diatur dan dilakukan secara manual juga belum tersentuh sama sekali padahal dari data dan fakta yang ada sudah cukup bukti untuk dimulainya proses penyelidikan. Ungkap dia.

“ Selama ini pengungkapan kasus korupsi di Karimun jumlahnya sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah kasus korupsi yang diselidik. Kalaupun ada pengungkapan kasus korupsi hanya menyentuh level bawah, tidak sampai ke pelaku utama," ujarnya.

Mantan Legislator dari PDI Perjuangan itu  juga mengatakan, lambannya proses penyidikan, pemberkasan, hingga penuntutan perkara korupsi selalu dikambinghitamkan dengan kekurangan alat bukti atau perlunya izin Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Jamaluddin, berharap sudah selayaknya Tim terpadu supervisi bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung hendaknya meneliti sejumlah penanganan kasus korupsi yang masih mengendap di Kabupaten Karimun.

"Sejumlah kasus korupsi yang masih mengendap di Karimun sudah selayaknya diteliti dan ditindaklanjuti oleh tim terpadu supervisi (TTS) guna  penegakkan supremasi hokum dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur melalui UU RI No 20 Th 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai perubahan atas UU No 31 Th 1999.


Secara terpisah, Abdul Rasyid, sekretaris Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Kepri pada Suara Kedaulatan saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada 18/9 mengatakan "Ada tiga penyebab, penanggan kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Karimun berjalan di tempat. Pertama benar-benar karena keterbatasan jumlah dan kemampuan penyidik. Kedua, ada indikasi tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Ketiga, ada unsur gratifikasi. Jika ditindaklanjuti oleh TTS, akan diketahui penyebab pasti pengungkapan kasus korupsi di Karimun menjadi stagnan," tungkap Rasyid blak blakkan.

Dilain pihak pada media Rasyid memaparkan, kberdasarkan informasi yang dihimpun ada belasan kasus korupsi yang masih mengendap, diantaranya tahun 2009 Kejari Tanjung Balai karimun pernah melakukan pemeriksaan dugaan penyelewengan dana "community development" (CD) tahun 2006/2007 sebesar Rp23,7 miliar, yang dipungut dari enam perusahaan granit. Ketika itu Kejaksaan telah memanggil  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, Alwi Hasan, tapi hasil pemeriksaan sampai sekarang tidak diketahui.

Kemudian tahun 2011, penyidik kejaksan  kembali memeriksa Alwi Hasan, terkait masalah dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL) sebesar Rp36 miliar yang diduga raib, sampai saat ini  tidak ada tindaklanjut.

Januari 2012, Kejari Tanjung Balai Karimun melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus pemotongan anggaran program  pelaksanaan rehabilitasi 600 rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karimun dengan total biaya 12 miliar. Pertengahan 2012 penyidik Kejari TBK telah menetapkan dua tersangka tapi sampai sekarang tidak diketahui tindak lanjutnya pascapenetapan tersangka.

Pada 8 Mei 2012, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Suryaminsyah, pernah dimintai keterangan oleh  kejaksaan dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, karena telah menggunakan tiga mata anggaran sebesar Rp950 juta yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai saat ini kasus itu masih mengendap.

Pertengahan tahun 2012, Kejaksaan Negeri menyelidik kerugian keuangan negara belasan miliaran rupiah yang berasal  dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) uang rambu dan jasa labuh di perairan utara Pulau Karimun Besar tahun 2004-2009.  Dan tersebut dipungut dari kapal asing atau area STS dan STA serta pendapatan dari PT Karimun Indoco Pratama (KIP) yang merupakan anak perusahaan daerah sejak tahun 2004-2009. Perusahaan ini turut sebagai  pengelola area STS dan STA dan tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas daerah. Sampai saat ini kasus itu juga belum diketahui tindak lanjutnya.

Oktober 2012, penyelidik Kejari TBK, berjanji  menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hal ini terkait pembagian  bagi oknum DPRD Karimun serta pejabat Disperindag  dan berkolusi dengan oknum pedagang sehingga berdampak gagalnya program relokasi ratusan pedagang Pasar Puakang ke Pasar Puan Maimun. Masalah ini juga  belum ada tindak lanjut.

Pihak Kejaksaan negeri Tg Balai Karimun hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, belum berhasil di konfirmasi walaupun telah berusaha untuk wawancara.


Suara Kedaulatan : Pendy. Ditulis oleh M. Mansyur Witak  

1 komentar:

Halokarimun mengatakan...

Harap Maklum Pak Kajari Karimun Harus Bayar Upeti ke Atasannya dan Pak Kajari Karimun (Supratman Kahlik) Kan sudah mau mau pensiun jadi Wajar dia Mencari Uang dan Kekayaan sebanyak-banyaknya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...