Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Minggu, 21 September 2014

KONSEP PEMBANGUNAN PASAR PUAN MAIMUN ADALAH “PASAR BARU BUKAN PEMINDAHAN PEDAGANG



Tg Balai Karimun-KNs.
Pasar Baru Puan Maimun, adalah fasilitas umum, dibangun dengan mengggunakan dana APBD Kab. Karimun melalui konsep awal  yaitu untuk masyarakat melakukan jual beli barang. Sesuai fungsinya, maka pembangunan pasar itu dapat dikelola dengan baik agar pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pasokan daerah dari retribusi pasar, rmenjadi sigfikan.  Hal itu adalah skala prioritas, karena
fisik bangunannya dibangun menggunakan uang rakyat dari dana APBD.



Pasar baru Puan Maimun berlokasi di “Jl Pasar Baru Puan Maimun Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.  Dilokasi itu, terlihat 2 (Dua) unit bangunan permanen masing masing dibangun  dua lantai menjadi saksi sejarah sesuai rencana, karena pembangunan pasar Puan Maimun itu adalah “pembangunan pasar baru yang intinya untuk para pedagang berjualan sebagaimana konsep awal; bukan untuk memindahkan pedagang dari pasar Puakang ke pasar baru Puan Maimun.

Demikian sumber dari masyarakat setempat yang layak dipercaya, seperti dikutip media ini bahwa diduga karena terjadi kesalah pahaman antara pengelola dan pengambil kebijakan untuk memindahkan pedagang sebagaimana disebutkan diatas, sehingga menimbulkan kontrofersi/masalah yang belum terselesaikan.
  
Hal itu dikatakan karena diduga kuat pihak pedagang yang menempati lokasi pasar baru Puan Maimun itu adalah keluarga pejabat dan/atau kolega dekatnya, sementera diantara masyarakat yang diiming imingkan oleh pihak ke III untuk
mendapatkan tempat jualan di lokasi pasar Puan Maimun itu menjadi kecewa setelah mereka membayar senialai uang.

Pantauan Karimun News.com dilokasi pasar Puan Maimun terlihat diantara pegawai yang memiliki kompetensi selaku pengelola pasar selama ini, terlihat mondar mandir di area pasar dan setelah didekati untuk konfirmasi mereka mengatakan kami disini hanya membantu, kalau secara kewenangan kami belum diberi otoritas oleh pihak berwenang karena belum ada penyerahan kepada kami secara administrasi. Ungkapnya polos sambil berlalu.

H. M. Hasbi kepala Dinas Perindag Kab. Karimun, merangkap jabatan selaku Plt Ka Perusda setempat itu, terlihat sedang santai besama rekanan disebuah warung kopi yang lokasinya tidak jauh dari pasar  Puan Maimun, dan saat akan dikonfirmasi wartawan terkait permasalahan pasar, dia langsung pergi tanpa diketahui kemana arahnya.

Nama Perusda sebaiknya diganti

Tentu kita semua setuju bahwa tujuan dari Perusahan Daerah itu bukan saja mencari keuntungan sebesar besarnya, melainkan memiliki tekad, turut serta mensejahterakan masyarakat melalui fungsi-fungsi sosial yang lainnya seperti pelayanan, pemberdayaan, pengembangan, serta bantuan manajemen (advisor) usaha bagi masyarakat agar lebih berkembang.

Dengan demikian keberadaan Perusda memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan menghasilkan deviden semaksimal mungkin untuk mendukung pendapatan daerah, sekaligus sebagai lembaga yang memiliki peran sosial yang juga dituntut maksimalisasi peran aktifnya terhadap dinamika pembangunan bangsa dan daearah terutama terhadap fungsi social terhadap masyarakat.

Maksimalisasi deviden yang dihasilkan Perusda selama ini adalah membanggakan, tetapi mengingat cakupan kerja Perusda dianggap belum maksimal karena dibatasi oleh sebuah nama dan/atau kewenangan maka diantara warga masyarakat Tg Balai Karimun pada KNs mengusulkan agar nama PERUSDA itu sebaiknya diganti menjadi “BUMD (Badan Ussaha Milik Daerah-red).

Hal itu dikatakan warga, karena diantara sector ril yang belum tergarap selama ini oleh Perusda sehingga terlewatkan begitu saja, seperti contoh transportasi laut antar pulau di Kabupaten Karimun, pungutan retribusi ditempat tempat tertentu lainnya.

Mengingat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karimun yang semakin padat dengan geografis daerah antar pulau, maka pihak Pemda dalam hal ini Bupati Karimun DR. H. Nurdin Basirun S.Sos M.Si dan jajaran diharapkan dapat menyetujui usulan masyarakat tentang nama Perusda itu diganti menjadi BUMD agar peran aktifnya untuk menggarap sector yang belum tergarap selama ini untuk pasokan daerah dan kesejahtraan masyarakat yang seluas luasnya.

Secara umum dapat dilihat grafik tahunan Perusda dalam arah kebijakan rencana program kerja pembangunan yang dilaksanakan, dan dijabarkan pada tiap-tiap tahun anggaran. Bisa juga dilihat dalam peraturan daerah dan petunjuk pelaksanaan mengatur perusda yang biasanya mencantumkan latar belakang dan tujuan didirikannya perusda. Antara lain sebagai indicator/alat kelengkapan daerah dalam bidang tertentu yang bertugas mensejahterakan masyarakat menjadi sejahtera sesuai harapan.

Masyarakat, juga harus memahami tugas, peran dan fungsi Perusda yang mana satu sisi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dan nilai-nilai sosial terhadap mereka/masyarakat-red dan di sisi lain Perusda harus memberi kontribusi pendapatan daerah secara maksimal, yang pada gilirannya akan kembali pada masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih menghargai dan memposisikan Perusahaan daerah dan/atau BUMD Kabupaten Karimun sebagai lembaga multifungsi yang keberadaannya sangat diperlukan untuk dikembangkan secara bersama untuk kepentingan masyarakat itu sendiri maupun pemda sebagai selaku penanggung jawab terhadap serkulasi keuangan daerah.
                                                                    
KNs. Drs. Stanly Massie.
Editor M. Mansyur Witak

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...