Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sabtu, 13 September 2014

PRESIDEN RI TERPILIH JOKO WIDODO DIMINTA BERI KEWENANGAN OTONOMI KEPADA DAERAH SELUAS LUASNYA

Tampak Hanis Jasni
Politikus Partai Amanat Nasional Kab. Karimun Prov.Kepri

Tg Balai Karimun – Karimunnews.com
Perjalanan bangsa ini dari tahun ke tahun, telah membawa perubahan signivikan. Hal itu terlihat dari kiat kepemimpinan Presiden RI Pertama, Ir Soekarno hingga Prsiden Jenderal TNI (Purn) DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga nama baik Indonesia sangat harum dan dikagumi di dunia international.
  
Adalah harapan dan dambaan seluruh
elemen bangsa ini kepada Joko Wi-JK selaku Presiden dan wakil Presiden RI terpilih untuk menjabat 5 tahun kedepan (2014-2019) dapat membawa perubahan secara multi kompleks sehingga masyarakat/rakyat negeri ini menjadi lebih sejahtera hidupnya dari kondisi dan keadaan sebelumnya. Ungkap Hanis Jasni Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) saat berbincang bincang dengan Pimpinan Redaksi Karimun News.Com pada 12/9 di restaurant DO & MI Jl. Nusantara terletak di jantung kota Tg Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepri.

Indonesia negeri tercinta ini ungkap
Hanis, sangat kaya dengan sumber daya alam (SDA) mulai dari sabang hingga Marauke seperti tambang logam emas di Irian jaya dikelola oleh PT. Privot, dan juga tambang emas di pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) dikelola oleh PT Yumon, dan masih banyak lainnya seperti perusahaan tambang Batu bara, Granit dan juga tambang mineral Timah.

Selain itu, sumber daya laut dengan luas wilayah terbentang sepanjang 3.273.810 KM2 serta sumber daya hayati yang mempesona dan juga panorama alamnya yang menakjubkan dijadikan  tujuan wisata itu, juga menjadi primadona andalan untuk pasokan negara/daerah apabila dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah setempat sesuai kewenangan dan kemampuan berdasarkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki melalui specifikasi dan tupoksi selbagai  pengemban amanah rakyat.

Saya melihat melalui kacamata selaku orang daerah terhadap berbagai permasalahan yang terjadi selama ini secara luas, “ada hal hal yang belum sepenuhnya diberikan kepada daerah seperti contoh, “UU Otonomi daerah.

Berbicara mengenai Otonomi daerah sesuai UU No 22 Th 1999 secara deyure untuk memberi kewenangan kepada daerah sepenuhnya, tetapi dilain pihak seperti terjadi khususnya di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri ini, dirasakan belum sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah yang disejalankan dengan UU RI No 32 Th 2014-red, sehingga hal itu patut  diduga masih terjadi campur tangan pemerintah pusat ; seperti contoh “nyeletup Hanis  kegiatan tambang seperti disebutkan diatas dan juga tambang Bauksit, akhirnya membuat lahan penduduk hingga menjadi porak poranda hingga meninggalkan bekas galian tanpa reklamasi yang kelihatannya seperti danau buatan, hingga mengundang aksi demo massa namun pihak perusahaan seakan tanpa geming.

Sudahlah kondisinya seperti itu, dan dilain pihak daerah penghasil hanya diberi royalty oleh pusat yang nilai nominalnya tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat karena diakhir laporan keuangaan pertanggung jawaban Bupati Karimun dilaporkan tanpa rinci terkerkecuali secara global. Hal serupa juga terjadi di perusahaan batu granit  (PT.KG) di pasir panjang Karimun.

Untuk diketahui oleh pak Jokowi dan Kabinet yang dibentuk nantinya bahwa Perusahaan tambang granit itu, memiliki izin Tambang Karya sejak tahun 1970-an sampai sekarang sehingga kontribusi perusahaan itu terhadap daerah, tidak diketahui secara pasti seperti halnya terjadi di perusahaan PT. Timah sebagaimana disebutkan diatas.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun itu, diduga telah melanggar undang undang RI No 32 Th 2009 dan peraturan pemerintah No 27 Th 2012 tentang Amdal. oleh karenanya sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat mengenai izin Amdal yang dikantongi managemen perusahaan maupun, Radius tambang diduga keras dilanggar sehingga diarea tambang bekas galian Timah baik di pulau Karimun besar maupun di Prayun Kundur, kon disinya sebagaimana disebutkan diatas.

Informasi diperoleh KNs dari masyarakat setempat tentang radius kedalaman tambang di PT. KG dan PT. WPK dengan kedsalaman sudah melampui ambang batas (Rata rata diatas 90 puhan meter, dan akhirnya membuat warga menjadi cemas akan terjadi bencana.

Masih menurut Hanis bahwa UU Otonomi daerah yang telah memberi kewenangan kepada daerah/Desentralaisasi dalam artian, daerah akan mengatur berbagai kebijakan sesuai kewenangan, maka saya minta kepada Bapak Jokowi-JK untuk membuat PR guna meninjau beberapa lokasi tambang di Kabupaten Karimun ini seperti tambang Timah, Granit dan Bauksit. Pintanya penuh harap.


Pemilu

Gonjang ganjig tentang mekanisme dan prosedur pemilihan umum yang diisukan oleh elit politik pemerintah pusat di Jakarta mengatakan bahwa proses pemilihan (Pemilu) akan dilakukan melalui perwakilan rakyat Di DPR, sehingga mendapat tanggapan keras dari diantara warga setempat.

Pada media mereka mengatakan kebijakan tentang itu, (Proses Pemilu-red) adalah wewenang tetapi hal hal yang terjadi sebelum ini, diduga hanya mengungtungkan orang tertentu saja seperti contoh bagi Figur calon yang memiliki financial dibidang ekonomi maka dia akan melakukan berbagai upaya melalui loby-loby politik untuk suatu kepentingan walaupun dia dianggap masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat, karena tidak ditunjang dengan pendidikan maksimal ;  demikian sebaliknya walaupun calon Figur itu orangnya enerjik, memiliki wawasan untuk menyalurkan aspirasi rakyat tetapi karena tidak punya kemampuan dibidang ekonomi, akhirnya mundur teratur.


Selaku warga masyarakat, kami berharap kepada DPR RI melalui Badan Perwakilan Daerah (BPD) Provinsi Kepri agar mekanisme dan prosedur pemilihan umum kedepan tetap dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat (LUBER) dan kami akan mengawasi kinerja mereka apabila mereka tidak menempati janji politik seperti dijanjikan pada kompanye ideologis dan monologis, apa lagi terdapat sikap tidak terpuji yang mereka lakukan seperti perbuatan penyalahgunaan jabatan dan wewenang mengkorupsi uang negara dan daerah untuk memperkaya diri, Keluarga dan Kelompok tertentu, maka kami siap untuk melaporkan ke proses hukum sesuai Undang undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini.  KNs. Tim Redaksi

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...