Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sabtu, 08 November 2014

LSM GPK2 MINTA KPK RI PERIKSA HARTA KEKAYAAN KADISTANBEN KARIMUN

G:\alwi hasan kadis distamben kab. karimun.jpg

Tanjung Balai Karimun - Karimun News
Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Karimun mulai menunjukkan taringnya. Setelah berpuluh tahun Sumber Daya Alam (SDA) Karimun di jarah, baru kali ini kalangan LSM mengungkap fakta kebobrokan yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Karimun itu. 

Ketua LSM Gabungan Putra Karimun Kundur, Jumadi saat ditemui awak media, di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun mengungkapkan, fakta kebijakan pengelolaan pertambangan dan energi maupun pelaksanaan tugas yang dilakukan Distamben yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok pengusaha tertentu, sehingga berdampak nyata kerugiannya terhadap Negara.  

"Perpanjangan ijin Usaha Pertambangan Batu Granit di Pulau Karimun sebanyak 6 perusahaan pada tahun 2010. IUP yang sebelumnya bernama SIPD belum habis masa berlakunya, namun diminta diperpanjang secara serentak dengan alasan penyesuaian IUP berdasarkan surat edaran dari menteri pertambangan ESDM Jakarta,"ungkapnya.

Hasilnya

katanya lagi setiap perusahaan  bukan hanya dibuatkan penyesuaian IUP, namun juga  diberikan tambahan perpanjangan ijin selama 5 tahun tanpa dasar hukum yang jelas maupun adanya permohonan perpanjangan ijin selama 5 tahun dari pihak perusahaan.

"Itu melanggar ketentuan UU no 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara perihal perpanjangan ijin maksimal 2 kali perpanjangan, apabila habis masa berlakunya,"terangnya.

Sebagai contoh katanya lagi, PT WPK eks CV Mandiri di Kecamatan Tebing yang belum pernah beroperasi, namun  diberikan perpanjangan ijin untuk yang ketiga kalinya ditambah masa ijin selama 5 tahun ke depan.

"Hal itu jelas sekali. Sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan bahwa paling lambat 6 bulan sejak ijin diterbitkan, pihak perusahaan harus melakukan operasional pertambangan. Disini justru Distamben 'bermain mata', tetap menerbitkan perpanjangan ijinnya,"ujarnya mengakhiri 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Pemkab Karimun, Alwi Hasan disebut  kalangan Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Karimun sebagai sosok pemimpin yang mengidap penyakit 'Paranoid'. 

Pasalnya, seluruh kebijakan yang ditelurkannya, kerap berlindung di balik kebijakan Bupati dan antek-anteknya. Sehingga, seluruh persoalan yang berkecamuk di Distamben tersebut tidak pernah terekspos ke khalayak ramai.

Ditemui dibilangan  Meral, Togar Manalu yang selama ini memperhatikan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Karimun yang juga salah seorang Tokoh Pers Karimun  menuding Kadistamben Pemkab Karimun, Alwi Hasan sebagai boneka Bupati dan antek - anteknya. Sehingga, selama pemerintahan dinakhodai Nurdin Basirun (2 periode-red), posisi Alwi Hasan tidak pernah tergeserkan.

Namun, konsekuensinya adalah Alwi Hasan 'kerap buang badan' dan sulit ditemui ketika berkantor pada saat jam Dinasnya. 

"Persoalannya bukan benar atau salahnya yang menjadi pertanyaan para kru media maupun kalangan LSM yang ingin berkonsultasi dengan beliau. Lebih jauhnya lagi, mereka hanya ingin mempertanyakan kebijakan beliau sebagai Pejabat Negara yang kerap menyerempet dan bahkan keluar dari jalur dan ketentuan UU yang berlaku,"terangnya.

Untuk itu Togar Manalu meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Karimun secepatnya menyelenggarakan pelatihan Kepemimpinan terhadap para pejabat Eselon. Hal itu berfungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat dengan kebijakan yang pro rakyat.

Menariknya, salah seorang staf Distamben Pemkab Karimun yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa Kadistamben Pemkab Karimun itu sengaja menghindar dari pertanyaan yang diberikan para kru Media dan kalangan LSM. 

"Dia tahu dirinya dan kebijakannya itu menyalahi aturan yang sudah digariskan. Namun Pak Kadis tidak berani dan terkesan ketakutan sendiri (paranoid-red) jika menjelaskan kondisi yang ada dan selalu menimpali kesalahan kepada para Kabidnya yang dianggap telah membocorkan rahasia negara,"terangnya.

Namun anehnya kata sumber lagi, kendati kebijakan itu menyalahi aturan, pihak penegak hukum tidak berani mengambil tindakan apapun.

"Belum pernah tersentuh hukum mas, padahal kalau dipanggil kepolisian maupun kejaksaan, sudah berapa kali banyaknya. Hanya saja sepertinya penegak hukum di Karimun ini, selalu 'manut' terhadap ucapan yang dilontarkan Kadistamben tersebut,"ungkapnya.

Sumber lain dilingkungan Distamben Karimun itu juga mengungkapkan, terekposnya segelintir kebobrokan kinerja Kadistamben Pemkab Karimun selama 9 tahun menjabat, oleh kru media, membuat 'Anak Emas' Bupati Karimun ini kebakaran jenggot. 

Bahkan dirinya berupaya keras, melakukan lobi-lobi ketingkat atas (oknum di Kementerian ESDM), agar bau busuk yang diendapkannya tersebut, tidak sampai merembet terlalu jauh, yang pada akhirnya, berujung ke hotel Prodeo.  

"Beliau sangat khawatir dan bahkan seperti kebakaran jenggot, jika persoalan yang tengah diekspos media ini, diendus KPK,"ujar sumber mengungkapkan.

Bahkan, Kadistamben Karimun sekarang ini tengah berupaya melakukan upaya agar kasusnya ditangani pihak kepolisian, jika KPK berusaha melirik kasus tersebut. Sebab, 'upaya penyelesaian perkara' disinyalir 'berhasil' jika kepolisian yang menanganinya.  (Stanly)

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...