Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Jumat, 19 Desember 2014

IPMKK MENDESAK KEJAKSAAN AGUNG RI AMBIL ALIH KASUS PENAMBANGAN TIMAH DIKARIMUN

 
http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/kapal-isap-timah.jpg
illustrasi kapal timah di perairan Karimun - Kepuluan Riau


Tg Balai Karimun-Karimun News.Com
Timah illegal milik PT Karimun Mining yang diamankan petugas Bea dan Cukai Kanwil khusus Kepri pada tahun 2013 silam hingga  berita ini dikirim kemeja redaksi, kasusnya masih mengendap di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri tanpa diketahui penyebab pastinya.

Setelah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik PNS Bea dan Cukai Meral dan kasusnya dinyatakan rampung (P19-red) selanjutnya dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan/Kajati Kepri untuk proses hukum lebih lanjut. 

Permasalahan menarik untuk di simak oleh masyarakat luas terutama pengamat hukum negeri ini  bahwa kasus Timah illegal milik PT Karimun Mining itu terjadi pada tahun 2013 silam dan begitu kasusnya dilimpahkan ke Kajati Kepri, belum juga ada kejelasan prosesnya dan berkas perkaranya menjadi jalan di tempat alias bolak balik dari Kajati Kepri ke
Kanwil Khusus Kepri di Meral karimun hanya dengan alasan berkasnya kurang lengkap.

Hasil penelusuran media ini melalui berbagai sumber di Tg Balai Karimun menyebutkan, Timah hasil tegahan petugas patroli Bea dan Cukai Kanwilsus Kepri di Meral/Tg Balai Karimun itu adalah milik PT. Karimun Mining yang akan diselundupkan ke luar negeri menggunakan kapal kayu.

Sindikat mafia penyelundupan Timah caliber international, telah dengan
sengaja melakukan tindak pidana untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompok tertentu namun pihak Kajati Kepri terkesan lamban memproses kasus tersebut  sehingga membuat LSM Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun (IPMKK) angkat bicara.

Ketua IPMKK Provinsi Kepri Azhar MN saat dimintai komentarnya terkait permasalahan tersebut mengatakan “selaku Lembaga peserta hukum untuk Negara & Masyarakat  diluar dan didalam pengadilan berdasarkkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM-RI), saya  mengapresiasi kinerja Kejaksaan dalam menangani berbagai kasus selama ini dalam wilayah hukum, tetapi dilain pihak, Reclasseering Indonesia mengecam keras sikap dan kinerja Kejati Kepri khususnya dalam menangani kasus Timah selundupan milik PT Karimun Mining yang sudah  ± 1 (satu) tahun berjalan tetapi tidak ada kejelasan status hukumnya. Ada apa ??? Ungkap Azhar pada media ini tanda tanya.

Karena lambannya pihak Kajati Kepri memproses kasus tersebut, maka selaku pengurus LSM yang bergerak dibidang hukum, mendesak Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung RI) mengambil alih kasus tersebut untuk diproses secara transparan sesuai amanat UU RI No 14 Th 2014 tentang keterbukaan informasi public.

Untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa Timah milik PT Karimun Mining yang diamankan  aparat  Bea dan Cukai Kanwil khusus Kepri, di pelabuhan Roro di Parit rampak bilangan Sei Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepri pada tahun 2013 silam karena akan diselundupkan keluar negeri.

Perlu di ingat kata ketua LSM yang dikenal vocal dan berbicara blak blakan itu mengatakan, saya akan ikuti kasus tersebut sampai ada proses vinal, dan jangan coba coba ada pihak yang melakukan markus (mafia kasus) maka halnya akan saya laporkan kepada Ketua Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK-RI) di Jakarta.

Mengutip portal berita Karimun Today secara terpisah mendapat tanggapan dari Kabid P2 Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri, Agus Wahono mengatakan bahwa kasus Timah Ilegal milik PT Karimun Mining yang ditangkap oleh jajaranya di Pelabuhan Parit Rampak(RORO), pada satu tahun silam itu, kasusnya baru memasuki tahap P19, sebab sudah beberapa kali kita bawa ke Kajati Kepri selalu ditolak dengan alasan belum lengkap,”  artinya kasus tersebut sampai sekarang belum P21, dan mengenai barang bukti masih kita simpan di gudang Kanwil DJBC Khusus Kepri. Terangnya pada media.

Kajati Kepri, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait kasus Timah Ileggal Milik PT Karimun Mining. (sambung) Stanly

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...