Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Senin, 23 Februari 2015

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KAB. KARIMUN MASIH MENUNGGU REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 OLEH DPR-RI

Tg Balai Karimun - KarimunNews.com
Belum ada kepastian tentang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) khususnya di kabupaten Karimun Provinsi Kepri “apakah nanti dlaksanakan secara serentak di tahun 2015 ini, atau kapan waktu pelaksanaannya kita belum tahu. Ungkap Rahman SE. SH,. Ketua LSM Anak Bangsa Indonesia (ABI) diruang kerjanya pada portal Berita Karimun News.com, 21/02-015.

Diungkapkan dia bahwa sesuai amanat UU No 1 Th 2015 tentang pemerintahan daerah sebagai perubahan atas UU no 23 Th 2014, dalam hal pemilihan kepala daerah, masih menunggu revisi UU No 1 Th 2015 oleh DPR RI ; maka pihak berkompeten dalam hal ini KPU tidak asal bicara tentang Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Karimun akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang.

Artinya secara yuridis hormal, masih menunggu revisi UU No 1 Th 2015 dan petunjuk teknis dari Mendagri.  Oleh karenanya maka hal hal yang perlu diingat berdasarkan usulan Mendagri sebagai koreksi atas UU No 1 Th 2015 selanjutnya pemerintah mengajukan daerah yang batas akhir masa jabatan kepala daerah semester I Th 2016 maka proses pemilahan kepala daerahnya akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Masih menurut
Rahman, sampai saat ini UU No 1 Th 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota, sedang diusulkan untuk direvisi oleh Komisi II DPR RI  dan ditargetkan selesai pada persidangan II mendatang, walaupun berbagai wacana tentang pemilukada serentak, terus saja berkembang dan tentunya hal itu masih menjadi perdebatan hangat di gedung bundar parlemen Senayang tempat berkumpulnya Tokoh Tokoh politik untuk mengemban amanah rakyat negeri ini.

Suatu hal yang perlu diingat bahwa pemerintah menginginkan pilkada Gubernur, Bupati dan Wali kota dilaksanakan pada Th ini (2015-red) sebagai amanat dari UU RI No 1 Th 2015, sementara diantara elite politik di DPR RI mengusulkan diundur sampai tahun 2016. Hal itu akan terlaksana, tentunya dimulai dari kesiapan anggaran daerah untuk berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan pemilukada itu sendiri.

Perlu diketahui tentang hasil panja Komisi II DPR RI salah satunya adalah jadwal pemilukada serentak sebagaimana diamanatkan melalui UU No 1 Th 2015 dimulai tahun 2015 ini dan pemilukada serentak nasional akan dilaksanakan pada Th 2020, dirubah menjadi pemilukada serentak dilaksanakan secara bergelombang dimulai pada tahun 2016, dan kemudian pada tahun 2027 dilaksanakan pemilukada serentak secara nasional.

Persyaratan calon :
Persyaratan calon Gubernur, berpendidikan Sarjana S I dan minimal Diploma 3 (tiga) untuk calon Bupati/Walikota.  Selain itu, factor usia juga menjadi salah satu syarat calon Kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota. Ungkap Rahman tanpa merinci batas usia sebagaimana dimaksud untuk mengakhiri komentarnya. KNs. Redaksi

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...