Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sabtu, 20 Juni 2015

Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.

Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Tempat Jaksa LEO bekerja ...

Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun
Terletak di  Jl. Ahmad Yani Tanjung Balai Karimun
Tempat Supratman Khalik SH. pernah bertugas sebagai Kajari.

Tg Balai Karimun KNs
Teka teki tentang pemegang pucuk pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang sebelumnya di jabat oleh Suryanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) setelah Suratman Khalik ditarik ke Kejaksaan Agung dan memasuki masa pension ; Selanjutnya Kajari Karimun dijabat oleh Rudi Margono SH. dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Sudung Situmorang SH.MH di Tanjungpinang, pada 15/06/2015.
Mengingat diantara kasus korupsi yang ditangani pejabat sebelumnya (Supratman Khalik SH-red) maka masyarakat kabupaten Karimun berharap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tg Balai Karimun yang baru dilantik, mampu menuntaskan kasus yang ditinggalkan Supratman Khalik itu sehingga para kuli disket menulis dimedia cetak dan online menyebutkan, “KEJARI KARIMUN DIDUGA KERAS ENDAPKAN KASUS KORUPSI”

Diberitakan bahwa kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi daerah di Bumi Berazam kabupaten Karimun sehingga merugikan keuangan negara/daerah  puluhan Milyaran rupiah namun sampai berita ini diunggah kasusnya masih mengendap di  Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. Oleh karena itu, maka diminta kepada kepala Kejaksaan negeri saat ini dijabat Rudi Margono SH. mampu menuntaskan kasus yang
ditinggalkan Supratman Khalik, atau pejabat sebelumnya.
http://1.bp.blogspot.com/-W9irBsUr7c8/VBwloiDj0yI/AAAAAAAAApA/LJDjyuNgWiA/s1600/kajari%2Bkarimun%2Bsupratman.gif
Inilah Supratman Khalik SH.
Mantan Kajari Tg Balai Karimun
Kasus korupsi berskala besar yang pernah dilidik dan diperiksa pihak penyidik Kejaksaan negeri Tg Balai Karimun antara lain adalah “Penyimpangan sektor pertambangan mulai dari perizinan hingga dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL), kasus kepabeanan dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari uang rambu dan jasa labuh di perairan utara Pulau Karimun Besar tahun 2004-2011 yang dipungut dari kapal asing di area "ship to ship" (STS) dan "ship to anchor" (STA).
Selain itu, juga masih banyak kasus korupsi diduga diendapkan pihak Kejaksaan negeri Tg Balai karimun diantaranya ialah ‘pada  tahun 2009 Kejari Tanjung Balai karimun pernah melakukan pemeriksaan dugaan penyelewengan dana "community development" (CD) tahun 2006/2007 sebesar Rp23,7 miliar, yang dipungut dari enam perusahaan granit. Ketika itu Kejaksaan telah memanggil  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, Alwi Hasan, tapi hasil pemeriksaan sampai sekarang tidak diketahui.

Kemudian pada tahun 2011, penyidik kejaksan  kembali memeriksa Alwi Hasan, terkait kasus dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL) sebesar Rp36 miliar yang diduga raib, dan sampai saat ini  tidak ada tindaklanjutnya.

Januari 2012, Kejari Tanjung Balai Karimun melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus pemotongan anggaran program  pelaksanaan rehabilitasi 600 rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karimun dengan total biaya 12 miliar. Pertengahan 2012 penyidik Kejari TBK telah menetapkan dua tersangka tapi sampai sekarang tidak diketahui tindak lanjutnya dalam proses hukum yang dialamatkan kepada tersangka.

Pada 8 Mei 2012, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Drs. Suryaminsyah, pernah dimintai keterangan oleh  kejaksaan dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, karena telah menggunakan tiga mata anggaran sebesar Rp950 juta yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai saat ini kasus itu masih mengendap.

Pertengahan tahun 2012, Kejaksaan Negeri menyelidik kerugian keuangan negara belasan miliaran rupiah yang berasal  dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) uang rambu dan jasa labuh di perairan utara Pulau Karimun Besar tahun 2004-2009.  Hal itu, diketahui dipungut dari kapal asing di area STS dan STA serta pendapatan dari PT Karimun Indoco Pratama (KIP) yang merupakan anak perusahaan daerah sejak tahun 2004-2009. Perusahaan ini turut sebagai  pengelola area STS dan STA dan tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas daerah. Sampai saat ini kasus itu juga belum diketahui tindak lanjutnya.

Oktober 2012, penyidik Kejari TBK, berjanji  menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hal ini terkait pembagian  bagi oknum DPRD Karimun serta pejabat Disperindag  yang patut diduga  berkolusi dengan oknum pedagang sehingga berdampak gagalnya program relokasi ratusan pedagang Pasar Puakang ke Pasar Puan Maimun. Masalah ini juga  belum ada tindak lanjut.
Selain itu, juga terkait “Pungutan liar di sektor pelayanan umum, dugaan manipulasi data honorer di Dinas Pendidikan Pemkab Karimun, raibnya barang milik negara dan proses lelang pengadaan barang dan jasa yang diatur dan dilakukan secara manual juga belum tersentuh sama sekali padahal dari data dan fakta yang ada sudah cukup bukti untuk dimulainya proses penyelidikan.
"Sejumlah kasus korupsi yang masih mengendap di Karimun sudah selayaknya diteliti dan ditindaklanjuti oleh tim terpadu supervisi (TTS) guna  penegakkan supremasi hukum dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur melalui UU RI No 20 Th 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai perubahan atas UU No 31 Th 1999.

“Abdul Rasyid Baharuddin Sekretaris “Perkumpulan Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Kepulauan Riau saat dimintai komentarnya terkait lambannya pihak Kejaksaan Negeri Karimun menangani kasus korupsi, dia mengatakan, selama ini pengungkapan kasus korupsi di Karimun jumlahnya sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah kasus korupsi yang diselidik. Kalaupun ada kasus yang diungkap pihak Kejaksaan kata dia, hanya menyentuh level bawah, tidak sampai ke pelaku utama," ujarnya pesimis dengan kinerja kejaksaan.

Lebih lanjut diungkapkan dia bahwa lambannya proses penyidikan, pemberkasan, hingga penuntutan perkara korupsi selalu dikambinghitamkan dengan kekurangan alat bukti atau perlunya izin Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan berbagai alasan lainnya sehingga kasus korupsi yang berkembang selama ini tidak tersentuh hukum.

Dalam amanahnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Sudung Situmorang SH, memerintahkan agar Rudi dapat segera menuntaskan sejumlah tunggakan perkara pidana umum dan khusus di Kejaksaan Negeri Karimun, khususnya perkara yang putusannya sudah tetap serta yang masih tertunggak.

“Saya memerintahkan ‎agar Kajari yang baru, dapat menuntaskan sejumlah tunggakan perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. Termasuk sejumlah barang bukti kejahatan dan rampasan negara, agar segera dapat dimusnahkan atau dilelang sesuai dengan putusan Pengadilan,” kata Sudung.

Demikian juga tindak lanjut putusan tetap hukuman mati pada terpidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, jika memang sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan, sesuai dengan arahan Kejaksaan Agung agar dapat segera ditindaklanjuti.
Mengenai komitmen pemberantasan korupsi, Kajati Kepri ini juga selalu mengingatkan agar sejumlah penyelidikan dan penyidikan perkara yang dilakukan dapat diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku “Kita selalu ingatkan, setiap Kejaksaan, agar seluruh proses yang dilakukan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani dapat dibereskan,” kata dia.

Dari data yang diperoleh adapun sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, namun sampai saat ini belum selesai ditangani diantaranya, penyelidikan dugaan korupsi dana Comunity Development (CD) tahun 2006-2007 sebesar Rp 23,7 miliar dan dana sewa pakai lahan oleh PT Saipem Indonesia sebesar Rp.12,6 Milyar. Selain itu ada juga dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Labuh Jangkar STS maupun STA tahun 2004-2009 di Adpel Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
Kemudian ada dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif di Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda‎) Karimun senilai Rp 1 miliar lebih serta dugaan korupsi perjalanan dinas yang diduga fiktif di Badan Kesbangpol Kabupaten Karimun. Demikian juga dugaan korupsi di Dinas Pariwisata tahun 2014, atas penggunaan dana untuk mendatangkan artis ibukota Ayu Ting Ting senilai Rp 950 juta. 

Pungutan dana dari kios dan lapak Pasar Puan Maimun yang diduga tidak disetorkan ke Kas Daerah, serta dugaan korupsi pada dana Bansos tahun 2009 senilai Rp 2,3 miliar yang tidak mempunyai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana, serta kasus kasus lain yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan agar segera di tindaklanjuti. Pinta masyarakat kabupaten Karimun pada media.

Lebih lanjut elemen masyarakat juga berharap  kepada kepala Kejaksaan negeri saat ini dijabat Rudi Margono SH. mampu menuntaskan kasus yang ditinggalkan Supratman Khalik, atau pejabat sebelumnya.
Pihak Kejaksaan negeri Tg Balai Karimun hingga berita ini diunggah belum berhasil di konfirmasi. Ikuti berita selanjutnya. KNs-Redaksi. Editing Mansyur Witak

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...