Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Selasa, 20 Oktober 2015

SATU LAGI WADAH WARTAWAN HADIR DI KARIMUN

Listony N Ketua LWI Kab. Karimun
Tg Balai Karimun KNs
Diantara organisasi resmi diakui pemerintah RI akhir-akhir ini, tumbuh subur seirama dengan laju pembangunan nasional di NKRI negeri ini. Hal tersebut disejalankan dengan pasal 28 UUD Th 45 yang mengamanatkan tentang kebebasan untuk berkumpul dan berserikat mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis ; diantaranya termasuk kebebasan pers yang diamanatkan melalui UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 sebagai perubahan atas UU No 11 Tahun 1966.

Untuk diketahui publik bahwa di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, telah ada beberapa wadah wartawan diantaranya seperti PWI, PWI Reformasi, HIPSI, dan wadah lokal lainnya, dan kali ini telah hadir satu lagi wadah wartawan di Karimun yaitu “Lembaga Wartawan Indonesia (LWI)” pimpinan Listony N dari wartawan media Harapan Rakyat.

Saat berbincang dengan Karimun News.com pada 19/10 disuatu tempat, Liston sapaan akrab dari

DIDUGA MILYARAN RUPIAH PUNGUTAN PAS MASUK PELABUHAN DIKORUPSI

Tg Balai – KNs
Peraturan daerah (Perda) No 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD-Kepalabuhanan) disahkan oleh DPRD Karimun selanjutnya menunjuk PT. Karya Karimun Mandiri selaku managemen perusahaan guna menjalankan usaha operasional kepelabuhanan  yang semuanya bersumber dari dana APBD Kabupaten Karimun Tahun 2013-2014 sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya Direksi PT. Karya Karimun Mandiri sebagai pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun sesuai kewenangan, melakukan kegiatan pemungutan jasa penumpang pas masuk pelabuhan (JPPMP) namun kondisi itu tidak sesuai dengan harapan.

Dikatakan demikian karena uang hasil pungutan jasa pas masuk pelabuhan itu mencapai puluhan milyar rupiah pertahun tetapi kesannya hanya sebagian kecil saja disetor kekas daerah dan selebihnya “diduga keras dikorupsi” oleh oknum pengelola pelabuhan untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu.

http://i.ytimg.com/vi/n80cYUMcbDU/0.jpg

Kamis, 15 Oktober 2015

DPR Usulkan Bentuk Panja Gabungan Soal Asap


DPR  Usulkan Panja  Gabungan Soal Asap

Jakarta KNs

Kasus kebakaran hutan hingga berujung pencemaran udara tak juga berkesudahan. Tindakan pemadam kebakaran hutan tidak cukup bila tak dicari akar penyebab terjadinya kebakaran di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Oleh sebab itu, dibutuhkan Panitia Kerja (Panja) Gabungan antara beberapa komisi di DPR.
Hal yang disuarakan Anggata Legislatif DPR-RI itu, kiranya menjadi perhatian Pemerintah agar rencana  pembentukan panitia kerja (Panja) DPR itu dapat  dibentuk untuk mengantisipasi terjadi kebakaran hingga menimbulkan kabut asap dikemudian hari. Artinya kalau hal itu sudah ada paying hukumnya dibuat oleh DPR maka langkah antisipasi kedepan tentang bencana kebakaran hutan hingga menimbulkan kabut asap melanda beberapa wilayah daerah seperti sekarang ini, secepatnya dapat diatasi karena sudah ada payung hukumnya.
 
Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy berpandangan, diperlukan koordinasi antara

Kamis, 08 Oktober 2015

EMPAT PILAR PENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM LALU LINTAS

AKP Bayu Kasat Lantas Polres Karimun
      
Tg Balai Karimun KNs

Proses penegakkan supremasi hukum dibidang lalu lintas, khususnya bagi pengemudi/pengendara kendaraan roda empat dan roda dua dijalan raya, wajib melengkapi surat kendaraan bermotor antara lain seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) BPKB dan STNK berdasarkan ketentuan Undang undang RI No 22 Th 2009 Tentang Lalu lintas, sebagai perubahan atas UU No.14 Tahun 1999.

Demikian Kapolres Karimun AKBP I Made Sukawijaya dengan didampingi AKP Bayu selaku Kasat lantas Polres Karimun kepada Karimun News.com saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada 7/10-015. Dijelaskannya bahwa dalam proses penegakkan hukum dibidang lalulintas, kami menetrapkan 4 (empat) pilar sebagai bagian yang tak terpisahkan dari amanat UU tersebut diatas antara lain :

Rabu, 07 Oktober 2015

APARAT Bea dan Cukai Meral Geledah Gudang Diduga MenJadi Tempat Penimbunan Rokok Ilegal

http://halokarimun.com/wp-content/uploads/2015/10/bea-cukai-rk.jpg

Tg Balai Karimun KNs
Pagi itu/05/10/2015 sekira pukul 10.00 WIB tampak diantara petugas Bea dan Cukai Karimun mendatangi sebuah bangunan Rumah Toko (Ruko) dua pintu di Jalan Jend Sudirman Poros Kabupaten Karimun, karena diduga sebagai tempat penampungan rokok kretek illegal.
Sikap kecurigaan para petugas itu setelah menyaksikan sebuah mobil truk memuat puluhan kardus rokok merk tertentu yang berhenti di depan gudang tersebut, dan akhirnya beberapa orang petugas berseragam lengkap masuk ke dalam gudang tersebut.
Di dalam gudang yang dicurigai itu petugas mendapati banyak sekali rokok dari berbagai merk dan puluhan derigen minyak makan, petugas berusaha menanyakan siapa pemilik gudang dan rokok kretek maupun barang lainnya yang ada di gudang itu namun dijawab mereka (orang yang sedang berada digudang-red) mengatakan kami tidak tahu siapa pemilik gudang maupun barang yang ada karena kami hanyalah sebagai pekerja. Ungkap salah seorang petugas Bea dan Cukai kepada Crew Karimun News.com menirukan.
Setelah memeriksa isi gudang dan mengambil photo isi gudang, para

DJBC Kepri Distribusikan 765 Karung Beras Di Empat Kecamatan

DJBC Kepri
Distribusikan 765 Karung Beras Di Empat Kecamatan

Beras Hasil Penegahan DJBC Kepri Dibagikan ke Warga Miskin

Tampak dalam gambar :
Dari kiri, Parjiya Ka.Kanwilsus DJBC Kepridan DR H TS Arif Fadillah Sekda Karimun
sedang mengecek beras yang akan didistribusikan


Tg Balai Karimun – KNs
Pada hari senin 05 Oktober 2015 pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Wilayah Khusus Kepri di Meral/Tg Balai Karimun mendistribusikan beras sebanyak 765 karung kepada warga tak mampu di 4 kecamatan kabupaten Karimun.

Ka Kanwil DJBC Khusus Kepri Parjiya bersama Sekretaris Daerah kabupaten Karimun DR H TS Arif Fadillah mengecek beras hibah dari BC ke Pemkab Karimun untuk selanjutnya diserahkan kepada 4 kecamatan di Karimun, masing-masing :

Kecamatan Karimun 210 karung, Kecamatan Tebing 210 karung, Kecamatan Meral 210 karung dan Kecamatan Meral Barat 135 karung, yang kesemuanya ditotal menjadi 765 karung atau setara dengan19.125.

Pada kesempatan itu, Sekda Karimun DR H TS Arif Fadillah mengatakan beras yang kami terima ini langsung didistribusikan kepada yang menerima setelah kami buat surat nota kesepahaman internal dengan para pak camat di 4 wilayah sebagaimana disebutkan diatas. Terang Arif.
Secara lebih detail Arif menambahkan, untuk wilayah kecamatan Karimun sebanyak

Senin, 05 Oktober 2015

MANIPULASI HUKUM DI PELABUHAN TIKUS

C:\Users\lenovo\Documents\IMG_0031.JPG   
Tampak aktifitas bongkar muat barang  dikapal ekspor-Impor  disalah satu  pelabuhan tikus
di  Telaga Tujuh Sei Lkam  kecamatan Karimun tanpa pengawasan Aparat  berwenang.
   

MANIPULASI HUKUM DI PELABUHAN TIKUS
Tg Balai Karimun-KNs.
Diduga kuat Barang hasil impor dari Malaysia dan Singapore, masuk melalui  pelabuhan tikus di Tg Balai Karimun selanjutnya dibongkar tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang. Pantauan Karimun News.com dibeberapa tempat daerah itu ternyata barang-barang muatan kapal itu, diduga hasil selundupan berkedok imprtir, kemudian dibongkar dan dipasarkan secara bebas tanpa mengindahkan peraturan hukum dan Undang undang berlaku.

Dikatakan demikian karena barang impor itu diduga dijual tanpa dipungut pajak  untuk pasokan daerah dan Negara, dan terkesan akan mematikan harga pasar hasil produksi dalam negeri . Barang diduga hasil selundupan itu, terindikasi tidak menggunakan lebel resmi dari pemerintah sehingga sangat diargukan keabsahaannya antara lain seperti produk impor jenis makanan/minuman olahan tidak ada tanda lebel dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag RI) telah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...