Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Minggu, 21 Februari 2016

TEMU KADER DAN SIMPATISAN PARTAI NASDEM

TEMU KADER DAN SIMPATISAN PARTAI NASDEM
“DENGAN TEMA KETAHANAN NKRI”
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD TH. 1945

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG20160220143748.jpg
Tampak Drs. H. Nyat Kadir ke-2 dari kanan
berdampingan dengan Bupati Karimun H. Aunur Rafiq

Tg Balai Karimun-KNs
Acara pertemuan dengan Drs. H. Nyat Kadir Anggota Komisi 6 DPR/MPR-RI perwakilan Kepri yang diusung melalui Partai Nasional Demokrat (NASDEM)  pada 20/2-2016, bertempat di Meting room Paradis hotel Tg Balai Karimun berlangsung meriah dan penuh hidmat.

Turut hadir dalam acara itu antara lain Bupati Karimun H. Aunur Rafiq S.SOs M.Si yang kehadirannya diundang oleh panitia secara pribadi. Selain itu, juga turut hadir Ketua Partai Nasdem Kab. Karimun Prisman Lalela serta para pengurus dan simpatisan yang ada di pulau Karimun besar maupun dari luar daerah seperti Tg Batu Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Kec. Buru, desa Parit dan desa Tulang Kec. Karimun .


H. Aunur Rafiq selaku Bupati Karimun terpilih pada Pilkadabup 9 Desrember 2015 dan saat ini diberi tugas dan amanah oleh Menteri dalam negeri untuk menjabat Bupati Karimun hingga akhir masa jabatan Bupati sebelumnya, menyampaikan pembangunan infrastruktur dan non di Kabupaten Karimun sangat signifikan berkat dukungan masyarakat dan juga beberapa permasalahan yang ada di antaranya ialah lampu penerangan listrik yang kondisinya masih belum normal/maksimal karena masih saja terjadi pemadaman bergilir.

Dari situasi dan kondisi itu ungkap Rafiq, dan akhirnya selalu terjadi pemadaman bergilir, dan bukan saja itu, ketusnya lagi karena keadaan yang demikian itu sehingga membuat aksi demo massa beberapa waktu lalu dibeberapa titik sentral listrik antara lain di Sei ayam dan Bukit Carok.

Hal itu kiranya dapat bapak sampaikan kepada Pemerintah pusat agar menjadi perhatian untuk mencari solusi dan alternatif. Tukas Rafiq pada Nyat Kadir dari Komisi 6 DPR/MPR-RI Senayang itu penuh harap.

Selain sarana penerangan listrik lanjut Rafik, juga permasalahan FTZ.  Dijelaskannya bawa sesuai peraturan dan perundang undangan berlaku tentang FTZ sehingga didaerah Kepri ini terdapat 3 (tiga) kawasan yang termasuk dalam FTZ antara lain Bintan, Batam dan Karimun (BBK). Namun demikian tetapi dilain pihak dapat saya sampaikan untuk Kabupaten Karimun ini tidak semuanya masuk dalam kawasan FTZ, seperti kecamatan Durai, Moro, Buru dan beberapa pulau kecil lainnya yang telah berpenghuni. Urai Rafiq menjelaskan.

Drs. H. Nyat Kadir setelah mendengar pemaparan dari Bupati Karimun selanjutnya secara blak-blakkan menguraikan tentang “Keutuhan dan Ketahanan NKRI“ berdasarkan Pancasila dan UUD Th 1945 sebagai landasan Negara. Secara lebih detail dijelaskan dia  tentang intisari yang terkandung dalam batang tubuhnya Pancasila selaku ideology bangsa antara lain :

1.      Ketuhanan yang maha esa
2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.      Persatuan indonesia
4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan
5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya diuraikan Nyat yang membidangi Komisi perdagangan dan beberapa komisi lainya di DPR/MPR itu menjelaskan tentang Konsekuensi dari sila 1 yaitu tunduk dan patuh kepada Tuhan yang maha esa melalui agama dan kepercayaan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya.

Sila ke-2  diuraikan dia tentang adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban mengikuti ajaran agama serta adat istiadat maupun budaya daerahnya masing masing  selaku zona peninggalan leluhur.

Pada sila ke-3 lanjut politisi Nasdem itu mengatakan arti kebangsaan Indonesia ini tidak bermakna sempit, yaitu menghargai bangsa lain sesuai dengan bhineka tunggal ika. Artinya bangsa ini tidak dapat dibagi bagi menjadi Negara bagian atau Negara serikat seperti bangsa lain. Oleh karenanya maka selaku bangsa yang besar dan bersatu dari Sabang hingga Marauke, kita harus melihat permasalahan yang ada ini secara jeli untuk dicerna dan ditelaah.
Sila ke-4 tentang hikmah kebijaksanaan dengan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat dalam  persatuan dan kesatuan bangsa menuju keutuhan NKRI. Lebih spesifik diuraikan dia melalui sila ke-4 apapun bentuk dan permasalahan yang terjadi mulai dari pusat hingga daerah, harus dirmusyawarakan melalui akal sehat, dan bukan melalui aksi unjuk rasa dan/atau demo masa walaupun itu dibenarkan oleh hukum dinegeri ini.
Sila ke-5 lanjut mantan kepala dinas pendidikan kota Batam dan juga selaku Wali kota Batam ketika itu menjabarkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijelaskan dia tentang intisari dari sila ke- 5 ini menunjukan pemeratan dalam arti luas, artinya tidak ada sistim intimidasi dan monopoli dalam bentuk apapun sehingga proses pemerataan itu benar benar dirasakan oleh masyarakat/rakyat di Republik negeri ini tukas Nyat menutup penjelasannya.

Dihujani interupsi :

Dipenghujung acara, anggota Komisi 6 DPR/MPR-RI itu dihujani interupsi peserta baik masalah tanah eks KP Timah yang status hukumnya sampai saat ini masih mengambang, lahan tidak produktif/lahan  tidur maupun status tanah hak pakai dan juga masalah ekonomi berbazis kinerja mengingat posisi daerah berbatasan langsung dengan dua Negara tetangga (Singapore dan Malaysia-red) sebagai rentang kendali kalau dibandingkan dengan hasil produksi dalam negeri yang harus memakan waktu lama.

Menjawab semua itu Pria kelahiran Dabo Singkep Provinsi Kepri itu memberi penjelasan yang sangat diterima semua pihak selanjutnya dia/Nyat Kadir mengatakan semua ini saya tampung untuk saya bawa ke Jakarta dan pada saat sidang di DPR/MPR akan saya ajukan hasil kunjungan dan riset saya ini melalui sidang untuk diusulkan kepada pemerintah pusat.  KNs (MMW) Editor : IEM. Witak

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...