Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Senin, 28 Maret 2016

BC KANWIL KHUSUS KEPRI BERHASlL TEGAH 2979 BUTIR EKSTASI


 
Tg Balai Karimun KNs. Jajaran petugas Bea dan Cukai Kanwil Khusus Kepri melalui kantor pelayanan dan pengawasan type madia B Tg Balai Karimun, berehasll menegah pil ekstasi yang diselundukan dari Malaysia melalui pelabauhan international Tg Balai Karimun/Kepuluan Riau. 

Dari hasil pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai setempat diketahui pelaku berinitial LKS (35) tahun, warga negara MalaysIa telah dengan senganja memasukan barang haram tersebut ke Indonesia melalui pelabauhan Tg Bali Karimun. Pada saat konfreni pers di Aula Kpp BC setempat, LKS mengaku Kalau baru sekali ini dirinya memasukan barang haram terebut ke Indonesia dengan upah sewa sebesar $ 4000 M, atau setara dengan Rp. 60.000 jt. Dalam jumpa pers, Ka.Polres Karimun AKBP Imade Sukawijaya mengatakan kalau LKS adalah residifis. 

Diuraikan Made bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana di Singapura dengan menjalani hukuman kurungan pidana selama 6 tahun dengan ancaman 9 tahun. Akibat dari perbuatannya, pelaku diancam kurungan badan minimal 5 tahun penjara dengan ancaman paling sedikit 10 tahun, dan paling banyak hukuman mati. Ancaman hukuman yang dibacakan melalui press release   oleh petugas BC setempat daerah itu, adalah berdasarkan UU RI No 10 Th 1995 jo UU No. 17 Th 2006 tentang Pabean. 

 Ketua Korps Wartawan Kab. Karimun (KWK) Yuliana saat dimintai tanggapannya oleh Crew media KNs mengatakan selaku Ketua wadah KWK saya mendukung kinerja petugas Bea dan CuKai serta pihak Kepolisin Polres Karimun pimpinan AKBP Imade Sukawijaya berhasil mengungkap kasus diduga mmiliki jaringan international itu. Tegas Yuliana. 

Yuliana juga mengimbau agar perbuatan pidana yang dailakukan oleh siap saja, adalah merupakan penjerahan terhadap pelaku agar tidak terulang kembali perebuatannya serupa diemudian hari. Diakhir keterangannya pada media Yuliana mengatakan dengan selalu ditegahnya kasus penyelundupan pil haram itu dari negeri jiran terutama Malaysia, sehingga patut diduga para sindikat memiliki jaringan di Karimun. Tutup Yuliana. KNs.Stanly Massie. Editor IEMW

Selasa, 22 Maret 2016

Dana Intensif Guru seprovinsi Kepri, akhirnya malah meresahkan

gambar illustrasi : lntsmdra.blgspt.c.id

Dana intensif yang diberikan kepada ribuan guru seprovinsi Kepulauan Riau oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, malah belakangan ini kondisinya semakin meresahkan para guru.
Hal tersebut dinyatakan oleh banyak guru di Kepri kepada Karimun News. Com, namun rata-rata para guru tidak mau ditulis jati dirinya. Dikatkan mereka lebih lanjut,
Dana intensif para guru yang disalurkan oleh Diknas Prov Kepri Rp 100.000 s/d Rp 150.000 setiap bulan, melalui Bank Syariah Mandiri, dan selama 6 bulan sekali diterima oleh para guru sekitar Rp 900.000.

 Namun belakangan ini Diknas Prov. Kepri meminta kepada para guru itu untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) yang mana harus membuat rincian dalam penggunaan dana Intensif dengan nota dan atau kwitansi belanja keperluan kerja guru tesebut. SPJ kemudian dikumpul untuk diserahkan kepada Diknas Prov Kepri.

Diantara guru mengtakan, sebelumnya mereka tidak pernah disuruh membuat SPJ. Ungkap seorang guru di Batam kepada Karimun News.Com. " Kami ini orang tua dan sebagai tenaga pendidik. Kalu hal itu kami lakukan, berarti halnya sama saja menyuruh kami Berbohong. Mana mungkin membuat dan mengumpulkan nota pembelian barang dari penggunaan dana intensif itu. Sementara dana intensif dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarga, itukan dana pemberian kalau untuk mempersulit guru- guru, ya... tidak usah diberikan. Kalau saya buat nota belanja palsu berarti saya menipu, dan itu dosa yang wajib dipertanggung jawabkan sampai akhirat. Saya tidak mau buat nota itu, bukan kami membuat permohonan untuk diberi dana intensif yang hanya Rp 150.000/bulan ".
 

Kepala Dinas pendidikan Provinsi Kepri Yatim Mustafa yang dikonfirmasi oleh Karimun News. Com melalui SMS ke telephon selulernya, sampai berita ini diunggah tidak menjawab sama sekali. Padahal pertanyaan Karimun News. Com hanya ingin tahu untuk apa SPJ dana intensif tersebut dan apakah memang sudah jadi ketentuan ? ( Hazai Kand )  Editor : IEMW   

Dana Bansos Kabupaten Karimun


 
Dana bansos kabupaten Karimun mulai disidik kejaksaan Tinggi Kepri. Pantaun Crew Portal Berita Karimun News saat proses penyidikan berlangsung, pihak Kejaksaan melakukan  pengumulan bahan dan ketererangan (pulbaket) dengan meminta keterangan dari beberapa pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut diantaraya ialah mantan sekda Karimun Drs.H.M.Ilyas dan juga mantan Sekretars Korpri Kab.Karimun Agusman serta pengurus wadah setempat daerah itu. 

Dengan menumpang tempat diruang rapat utama gedung Kejakasaan negeri Tg Balai Karimun satu persatu para penerima dana Bansos itu diperiksa secara maraton. Aalirandana Bansos dan Hibah kab Karimun diduga diselewengkan dari tahun anggaran 2010_2014 dengan total nilai ratusan mialyar rupah. Sampai dengan berita ini diunggah, baik pihak Tim Kejati Kepri maupun pihak yang disidik, belum berhasil dimintai keterangan terkait apermasalahan tersebut. Ketua Reclassering Indonesia Provinsi Kepri M.Mansyur Witak pada meda ini dengan tegas mengatakan selaku Lembaga peserta hukum untuk negara dan Masyarakat minta kepada pihak Kejaksaan untuk menyidik kasus dugaan korupsi hingga merugikan negara diRepublik negeri ini dan apa bila terbukti,maka pelakunya diproses Jangan tebang pilih. 

Saya katakan demikian ungkap Mansyur apa bila ada pihak terbukti melanggar, supaya diproses secara hukum untuk proses jerah dalam penegakan supremasi hukum. Selanjunya Mansyur dengan tegas mengatakan Lembaga yang dipimpinnya itu terus memantau dan mengawasi jalannya proses penyelidikan hingga penyidikan olen pihak Kejati Kepri sehingga tidak berhenti ditengah jalan. Diakhir komentarnya Mansyur mengatakan apakah ada pelaku yang ditetapkan Tim Kejati Kepri dalam kasus ini, atau hanya sekedar eksen mencari popularitas untuk suatu maksud teretentu ? Kita tunggu ending akhir dari proses tersebut. KNs.Com STANLI MASSIE,  Editor IEMW

Kamis, 17 Maret 2016

MASYARAKAT MEMPERTANYAKAN KINERJA BPK RI PERWAKILAN KEPRI TERKAIT DANA BANSOS KARIMUN

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\12718365_1138349526177638_5247535029644336514_n.jpg
Hazai kand : redaktur senior KNs
 Tg Balai Karimun KNs
Adalah sebuah pertanyaan besar dari masyarakat tentang peran dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selaku auditor negara khususnya dalam wilayah kerja Provinsi Kepri di Batam, tentang dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah Kabupaten Karimun sehingga akhir-akhir ini pihak Kejati Kepri gencar melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) kepada pihak yang menerima dana Bansos tersebut.
Dana Bansos Pemkab Karimun sejak Tahun Anggaran  2010 s/d 2015 diduga keras telah dikorup oleh pihak yang memiliki wewenang di Sekretariat Pemkab Karimun  untuk mmemperkaya diri, keluarga dan kelompok tertentu. Dana APBD diduga dikorupsi oleh pihak tertentu sebagaiamana disebutkan diatas, dengan nilai nominalnya mencapai Puluhan,  hingga Ratusan Milyar Rupiah.

Selasa, 15 Maret 2016

GONJANG GANJING DANA BANSOS

LSM PURA SEMESTA MINTA TIM KEJATI KEPRI FOKUS 
PENYELIDIKAN KEBAGIAN KEUANGAN PEMKAB KARIMUN

Haji Zainal Abidin Kand : Sekeretaris LSM Pura Semesta Kab. Karimun

Tg Pinang KNs
Tim Kejati Kepri mulai memeriksa para penerima dana Bantuan Sosial ( Bansos ) dan dana Hibah Kab. Karimun. Pada media ini Zainal (Panggilan akrab dari Haji Zainal Abidin Kand) mengatakan. berbagai data akurat yang ada pada kami, jumlah dana yang direalisasikan dari tahun 2010 s/d 2014 sudah sekitar Rp 150 Milyar, adalah sebuah jumlah yang tidak kepalang tanggung besar. Namun dari hasil penelusuran LSM Purasemesta, yang terangkum dari sementara informasi masyarakat dan penerima dana Bansos/hibah, angka tersebut tidak mungkin dan rasanya nonsen disalurkan kepada para pemohon dana Bansos lewat berbagai proposal.

Jumat, 11 Maret 2016

KAWAL KINERJA KEJAKSAAN USUT KASUS DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS KABUPATEN KARIMUN

LSM PURA SEMESTA
KAWAL KINERJA KEJAKSAAN
USUT KASUS DUGAAN KORUPSI
DANA BANSOS KABUPATEN KARIMUN


H. Zainal Abidin Kand :
Sekretaris LSM Pura Semesta Kab. Karimun

Tg Balai Karimun-KNs
Pada media Februari 2016 ini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri gencar mengusut dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2010 s/d 2015. Berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga Tim dari Kejati Kepri telah memeriksa beberapa pihak antara lain, mantan Sekda Karimun, Kadis Pariwisata Seni dan Budaya dan juga kalangan LSM dan wartawan untuk Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket).
Mengingat dugaan penyimpangan dana APBD kabupaten Karimun selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan nominal angka mencapai puluhan hingga ratusan miliyar, maka Pengurus “LSM PURA SEMESTA Kabupaten Karimun terus memantau dan mengawal jalannya proses agar  tidak terjadi standar ganda alias mangkrak ditengah jalan.

Sabtu, 05 Maret 2016

TETAP PADA PENDIRIAN DAN MENGAKU TERIMA RP.300 JT


TETAP PADA PENDIRIAN
DAN MENGAKU TERIMA RP.300 JT
Ditulis oleh Hazaikand wartawan KNs Tg Pinang

Tg Pinang KNs
Agusman mantan sekretaris Korpri Setkab Karimun ketika diperiksa Tim Kejati Kepri terkait penerimaan dana Bansos dari Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2010, merupakan pemeriksaan lanjutan di Tg Balai Karimun dengan menumpang tempat/gedung Kejaksaan negeri Tg Balai Karimun beberapa waktu lalu.

Gonjang ganjing tentang realisasi penerimaan dana Bansos berdasarkan pengajuan proposal, pada Tim Penyidik Kejati Kepri Agusman mengaku pihaknya hanya menerima Rp.300 jt, seperti dikutip wartawan KNs di Tg Pinang usai pemeriksaan. Lebih lanjut Agusman pada wartawan media ini menjelaskan  tahun 2010 silam kami mengajukan Proposal di Pemkab Karimun untuk kegiatan Korpri dengan besaran angka permohonan Rp.840 jt, dan pada saat pencairan, saya terima Rp.300 jt dengan menandatangani kwitansi kosong diatas kertas bermaterai cukup, dan diberi cap stempel.

Kamis, 03 Maret 2016

Catatan Kecil Tapi Penting Untuk Diketahui Publik

Zainal Abidin Kand
Oleh Hazaikand 
Redaktur senior KNs

Informasi berkembang tentang aliran dana Bansos di Kabupaten Karimun, Diduga kuat Pengemplang terbesar adalah sejumlah Yayasan yang disinyalir berkerja sama dengan oknum pengelola keuangan di Pemkab Karimun. Selaku warga kami mengapresiasi kinerja anggota Tim Kejati Kepri seraya berharap agar “membidik Pelaku intlektual” dibalik perbuatan dugaan korupsi Dana Bansos itu, agar tidak saja masyarakat kecil jadi korban. Selanjutnya anggota Tim diimbau untuk menelusuri oknum-oknum BPKD Kepri,terkait realisasi aliran dana Bansos dalam wilayah tugas ; karena mereka selaku auditor Negara yang mengetahui aliran dana APBD pada setiap tahun anggaran. Ikuti terus perkembangan dugaan korupsi dana BANSOS di Kabupaten Karimun melalui berita terkini Karimun News.Com.

Foto Zainal Abidin Kand.
Siapa yang tak silau matanya kalau melihat rupiah seperti ini ? 
Tapi ingat !!! itu uang rakyat, Bukan Milik Pribadi. 

Rabu, 02 Maret 2016

KEJATI KEPRI BONGKAR DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS KABUPATEN KARIMUN

http://halokarimun.com/wp-content/uploads/2016/02/Dana-Bansos-Karimun.jpg
     Tampak Mantana Sekda Karimun sedang member keterangan kepada penyidik Kejati


Tg Balai Karimun – KNs
Akhir-akhir ini, Tim dari Kejaksaan Tinggi Kepri melirik penggunaan dana bantuan social (Bansos) dan hibah Kabupaten Karimun dengan memeriksa beberapa pihak yang menerima dana bantuan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Karimun dengan total nilai ratusan milyar.

Pantauan KNs di Kantor Kejari Karimun beberapa waktu lalu, diantara pihak yang terperiksa diduga selaku penerima dana bansos dan hibah tersebut adalah mantan sekda Karimun, dan juga kalangan LSM, wartawan serta pengurus rumah ibadah (Masjid) dan sebagainya. Pihak Kejaksaan Tinggi Kepri membidik dana bansos dan hibah di Kabupaten Karimun yang dianggarkan sejak tahun 2010 s/d 2015 itu sehingga kondisinya sangat meresahkan banyak pihak terutama yang menerima dana bansos tersebut.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...