Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Jumat, 11 Maret 2016

KAWAL KINERJA KEJAKSAAN USUT KASUS DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS KABUPATEN KARIMUN

LSM PURA SEMESTA
KAWAL KINERJA KEJAKSAAN
USUT KASUS DUGAAN KORUPSI
DANA BANSOS KABUPATEN KARIMUN


H. Zainal Abidin Kand :
Sekretaris LSM Pura Semesta Kab. Karimun

Tg Balai Karimun-KNs
Pada media Februari 2016 ini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri gencar mengusut dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2010 s/d 2015. Berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga Tim dari Kejati Kepri telah memeriksa beberapa pihak antara lain, mantan Sekda Karimun, Kadis Pariwisata Seni dan Budaya dan juga kalangan LSM dan wartawan untuk Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket).
Mengingat dugaan penyimpangan dana APBD kabupaten Karimun selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan nominal angka mencapai puluhan hingga ratusan miliyar, maka Pengurus “LSM PURA SEMESTA Kabupaten Karimun terus memantau dan mengawal jalannya proses agar  tidak terjadi standar ganda alias mangkrak ditengah jalan.

Demikian H. Zainal Abidin Kand sekretaris LSM Pura Semesta pada media ini mengomentari dari Tg Pinang pada 10/3-2016 melalui selulernya. Dikatakan dia, kita belajar dari pengalaman terkait dana Bansos ditanah air karena akhir akhir ini, Pemerintah di Republik negeri ini melalui instansi terkait dan berwenang telah memeriksa dan memproses oknum pejabat dan/atau aparat serta masyarakat umum yang terlibat dalam penggunaan dana Bansos dan Hibah secara melawan hukum dan akhirnya menjadi pesakitan diruang sidang hingga kurungan badan di penjara.
Permasalahan dana Bansos belakangan ini ungkap Zainal kondisinya sangat rawan sehingga menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat luas ; dan bahkan telah di ekspos dimedia cetak/elektronik menghiasi halaman depan (headline) tentang keterlibatan  diantara pejabat negera dan daerah yang dijebloskan ke dalam hotel prodeo dan itu harusnya menjadi perhatian dan pelajaran buat kita semua.
Artinya dana Bansos itu memang diperuntukan buat masyarakat sesuai mekanisme dan peraturan berlaku ; dan sebaliknya apa bila orang yang menerima aliran dana Bansos itu tidak berdasarkan peraturan dan perundang undangan berlaku maka risikonya seperti yang kita saksikan dilayar Televisi atau publikasi media cetek dan online selama ini.
Berdasarkan data dan fakta dimiliki LSM Pura Semesta ungkap Zainal terkait dugaan penyimpangan dan penyelewengan dana Bansos di Kabupaten Karimun kurun waktu 2010 s/d 2015 yang nilai nominalnya mencapai puluhan hingga ratusan milyar rupiah dan untuk penyelamatan uang negara/daerah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat negeri ini, maka saya berkoordinasi dengan Direktur LSM Pura Semesta untuk tetap memantau dan mengawasi kinerja Kejaksaan untuk transparansi dan akuntable publik dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri ini. Pungkasnya bersemangat.
Ragam tanggapan :
Diantara tanggapan masyarakat kinerja Kejaksaan, membuat diantara komentator menanggapi permasalahan tersebut secara beragam diantaranya ialah Abdul Rasyid Baharuddin selaku Sekretaris Reclasseering Indonesia Provinsi Kepri pada media ini mengatakan,  selaku pengurus Lembaga Reclasseering Indonesia bergerak dibidang Bantuan Hukum Untuk Negara dan Masyarakat Diluar dan Didalam Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menkum HAM RI Nomor : AHU-39.AH.01.07 tgl 25 Maret 2009. kami mengapresiasi kinerja Kejaksaan dalam penegakan supremasiu hukum dinegeri ini untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ungkap Rasyid mengapresiasi dan memberi supoot kepada Kejaksaan RI.
Masih berkisar diseputar proses penegakan supremasi hukum dan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai Karimun melalui Tim mengusut Kasus Dana Jaminan Pemeliharaan Lingkungan (DJPL) PT Bukit Merah Indah (BMI) di kecamatan Durai Kabupaten Karimun yanag sampai saat ini tidak ada kejelasan status hukumnya, dan juga Dana Sewa pakai Lahan untuk kepentingan perusahaan swasta asing (PT Saipem Indonesia) di desa Pangke Kecamatan Meral Barat maupun Kasus Penggelapan Dana Eskalasi pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Badang Perkasa di Kecamatan Tebing Karimun.
Dilain pihak kata Rasyid, saya agak pesimis terkait pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Karimun ini.  Rasa pesimistis saya berawal dari sebuah Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karimun melalui H. Aunur Rafiq selaku Bupati Karimun dengan Rudi Margono SH. Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tg Balai Karimun berdasarkan surat perjanjian Nomor : 180 / HK – KB / I /  / 2016 tertanggal/ bulan Januari 2016 ditanda tangani oleh masing masing pihak.
Hal itu saya katakan, seperti contoh kasus Lahan PT Saipem yang hanya berhenti di tingkat bawah karena patut diduga pihak Kejaksaan mendapat barter Pembangunan Rumah Dinas dan pagar sehingga kasus itu tidak menyentuh kelevel Pembuat Kebijakan (Decision of maker- red). Demikian juga dengan Kasus KPUD Karimun yang menyeret hampir seluruh Komisioner  KPUD setempat dan beberapa orang anggota sementara pembuat kebijakan hanya melenggang menghirup udara bebas.  
Diakhir keterangannya Rasyid mengatakan selaku masyarakat selalu berharap agar proses penegakan supremasi hukum di Bumi Bar-Azam Kabupaten Karimun ini tidak tebang pilih dan kami selalu mendukung langkah Kejaksaan membongkar kasus dana Bansos dan Hibah di Kabupaten karimun Provinsi Kepri ini untuk proses jerah.
KNs : STANLY MASSIE.  Editor : IEMW

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...