Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Rabu, 02 Maret 2016

KEJATI KEPRI BONGKAR DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS KABUPATEN KARIMUN

http://halokarimun.com/wp-content/uploads/2016/02/Dana-Bansos-Karimun.jpg
     Tampak Mantana Sekda Karimun sedang member keterangan kepada penyidik Kejati


Tg Balai Karimun – KNs
Akhir-akhir ini, Tim dari Kejaksaan Tinggi Kepri melirik penggunaan dana bantuan social (Bansos) dan hibah Kabupaten Karimun dengan memeriksa beberapa pihak yang menerima dana bantuan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Karimun dengan total nilai ratusan milyar.

Pantauan KNs di Kantor Kejari Karimun beberapa waktu lalu, diantara pihak yang terperiksa diduga selaku penerima dana bansos dan hibah tersebut adalah mantan sekda Karimun, dan juga kalangan LSM, wartawan serta pengurus rumah ibadah (Masjid) dan sebagainya. Pihak Kejaksaan Tinggi Kepri membidik dana bansos dan hibah di Kabupaten Karimun yang dianggarkan sejak tahun 2010 s/d 2015 itu sehingga kondisinya sangat meresahkan banyak pihak terutama yang menerima dana bansos tersebut.

Demikian diungkapkan beberapa penerima dana bansos dan hibah itu kepada Hazaikand redaktur Karimun News pekan lalu. Berdasarkan keterangan sumber dari pengurus LSM Pura Semesta  pada media ini mengatakan proses penyelidikan dilakukan pihak Kejati Kepri itu, terkait dugaan penyimpangan/penyelewengan dana bansos dan hibah diduga kuat dilakukan pihak managemen pengelolah di bagian keuangan setkab Karimun.

Masyarakat umum yang menerima dana bansos skala kecil mereka sangat resah dan khawatir menjadi korban pihak tertentu. Halnya seperti dituturkan salah seorang PNS dilingkungan Pemkab Karimun pada media ini mengatakan ; pada tahun 2010 silam, saya mengajukan proposal kepada Bupati Karimun dengan nilai anggaran Rp.840 juta, selanjutnya pada saat pencairan yang kami terima melalui bagian keuangan, kami hanya terima Rp.300 jt.

Walaupun dana/anggaran yang kami terima itu tidak sesuai dengan tertera disurat pengajuan proposal namun demikian dan sebagai bukti dilaksanakan kegiatan maka saya buatkan faktur untuk pertanggungjawaban. Tetapi dilain pihak suatu hal yang membuat saya menjadi sangat terkejut mendengar LKPJ bagian keuangan menyebutkan dan yang kami terima itu sesuai pengajuan (Rp.840 jt-red). Kondisi itu membuat saya merasa telah dibohongi oleh managemen keuangan karena total anggaran yang saya terima itu tidak sesuai dengan LKPJ bagian keuangan. Ungkap sumber yang merasa telah dibohongi pihak tertentu di Pemkab karimun.

Rasa curiga menjadi sangat memunca setelah saya sadar bahwa pada saat menerima uang yang diserahkan pihak keuangan itu saya diminta menanda tangani kwitansi kosong yang diberi materai cukup dan stempel sebagai bukti penerimaan yang sah.

Tukas oknum PNS selaku terperiksa itu kembali menegaskan, kalau saat itu saya sangat curiga dengan perilaku bagian keuangan bekerjasama dengan pengelolah dana bansos setelah meminta penerima dana bansos menanda tangani kwitansi kosong diberi materai dan cap/stempel. Pihak managemen dan pengelolah diduga dengan leluasa meletakan angka sesuai tertera dipengajuan proposal sehingga mereka bias meraih keuntungan dari proposal yang diajukan itu mencapai ratusan juta rupiah. Demikian sumber.

Masih menurut dia, proses pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kejati Kepri, saya kembali dipanggil ke Tg Pinang dalam waktu dekat untuk proses yang sama. Terus terang saya tetap bertahan dengan nilai nominal dana bansos yang saya terima sesuai bukti pertanggungjawaban. Ungkapnya menepis kalau dirinya dituduh menerima dana bansos sebesar Rp.840 juta melalui kelompok bentukannya.

Berkaitan dengan pemeriksaan beberapa pihak oleh Tim Kejati Kepri terhadap penerima dana bantuan sosial (Bansos) di Karimun dan tercatat diantara pihak/pengurus Yayasan yang menerima dana bansos itu pada tiap tiap tahun dengan anggaran nominal mencapai milyaran rupiah sedangkan acuan bagi penerima dana bansos sesuai Permendagri  No  32 Th 2011, diamanatkan hanya sekali saja, dalam artian tidak boleh berulang-ulang kali.

Demikian juga dengan diantara pengurus lembaga yang ada di Karimun, mereka menerima sampai ratusan juta rupiah ; sementara kegiatannya dipertanyakan. Selain itu dan berdasarkan hasil investigasi Crew media ini terhadap beberapa LSM di Karimun yang menerima dana bansos dari Pemkab Karimun secara keseluruhan diprediksi tidak sampai angka 30-han  milyar rupiah.

Sedangkan dari rentan waktu tahun 2010 s/d 2015 berdasarkan data yang terangkum, anggaran APBD yang diposkan melalui dana bansos dan hibah tersalur, diprediksi mencapai 200 milyar rupiah, sehingga dugaan unsyur korupsinya sangat melekat dan/menempel pada kegiatan bantuan sosial dengan mengatasnamakan wadah/lembaga masyarakat yang ada.

Berbagai sumber menyebutkan, siapa-siapakah yang menyemplang dana bansos tersebut ? kita tunggu saja kerja keras Tim Kejati Kepri selanjutnya. KNs. Hazaikand. Editor IEM.Witak 

1 komentar:

Annisa rizki sakih mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...