Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sabtu, 30 April 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi Minta Keterangan Ahli untuk Kasus Sumber Waras

KPK Minta Keterangan Ahli untuk Kasus Sumber Waras
Yuyuk Andriati Pelaksana Harian
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jakarta KNs.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus melanjutkan penyelidikan terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Antikorupsi pun berencana meminta keterangan ahli.

Pembangunan rumah sakit "Sumber Waras” KPK sudah memanggil 50 orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya KPK akan minta keterangan ahli keuangan, pertanahan sebagai upaya menjawab polemik berkembang akhir akhir ini. Demikian Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, pada media di kantornya Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Menurut dia, keterangan ahli dibutuhkan untuk melengkapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima KPK. Tujuannya untuk memperjelas perkara pembangunan rumah sakit Sumber Waras yang jadi perhatian publik selama ini.

Untuk diketahui terang dia, kasus ini bermula ketika BPK menemukan adanya perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa. BPK menaksir hal ini merugikan negara sebanyak Rp191 miliar.

BPK sudah memberikan hasil audit investigasi terkait pembelian lahan yang dilakukan Pemprov DKI kepada KPK. Lembaga Antikorupsi pun sudah memeriksa beberapa orang terkait penyelidikan ini, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terkait permasalahan pembangunan rumah sakit Sumber waras diduga terjadi mar-up anggaran selanjutnya  Komisi III DPR sesuai kewenangan memanggil mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki terkait temuan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ketua Komisi III DPR RI menjelaskan,  ketika kita tanya apakah tindakan audit ini inisiatif BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau ada perintah lain, BPK mengatakan bekerja berdasarkan pemintaan KPK zaman pak Ruki.  Lebih lanjut dijelaskan permintaan audit investigatif oleh KPK itu, karena ada indikasi korupsi terkait proses pembelian sebagian lahan tersebut. Alhasil dari audit yang diinisiasi KPK itu, ternyata ditemukan indikasi kerugian negara. KNs.com Jakarta (Drdy S) sumber berita NsM

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...