Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Selasa, 26 April 2016

Wartawan Dilindungi UU RI No 40 Th.1999 Tentang Pers

Ilustrasi
Photo Ilustrasi
Tg Balai Karimun KNs.com
Kemerdekaan Pers, adalah wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang undang Pokok Pers NO 40 Th 1999 tentang kode etik jurnalistik. Hal itu menjadi unsyur penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, menyampaikan pendapat dan/atau pikiran secara lisan maupun tertulis sesuai Pasal 28 UUD 1945.

Pers adalah wadah nasional/kedaerahan menjadi wahana komunikasi massa untuk menyebarluaskan informasi ; Dan selama melaksanakan tugas selaku seorang wartawan yang professional, pers harus independen dan  bebas dari campur tangan pihak lain.
Yang dimaksud dengan Pers, adalah lembaga sosial kontrol dilaksanakan oleh orang perorangan atau kelompok untuk mencari informasi, memperoleh dan menyimpan data dari hasil konfirmasi dengan menggunakan kamera, rekaman suara (Type recorder) dan/atau alat jenis lainnya selanjutnya diolah dan disiarkan untuk diketahui publik sekaligus dijadikan chek poin oleh aparat terkait dan berwenang dalam rangka menetralisir permasalahan secara transparan dan akuntable terhadap suatu permasalahan/kasus yang terjadi.

Selanjutnya setelah berita diterbitkan dan apa bila ada pihak merasa dirugikan akibat pemberitaan, maka dengan menggunakan hak jawab dimedia bersangkutan ; dan kalau tidak ada yang mengklaim tentang pemberitaan tersebut  maka informasi berkembang dimasyarakat tentang permasalahan ditulis wartawan itu dianggap benar adanya.

Hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, dalam artian masyarakat dapat menempuh jalur sebagaimana ditetapkan dalam Undang undang pokok pers, bukan dengan cara memvonis dan atau  dengan menggunakan kekerasan terhadap wartawan.

Sebagaimana diamanatkan melalui UU Pokok Pers No 40 Th 1999 tentang pers, termaktub pada BAB VIII Pasal 18 Ayat 3 menyebutkan, “Barang siapa menghalang-halangi tugas wartawan dalam peliputan berita, diancam kurungan badan dipenjara selama 2 (Dua) tahun, dan denda sebesar Rp 500 juta rupiah.

Polisi Ditahan

Salah seorang oknum anggota Polisi di Sulsel Menghina Wartawan akhirnya  diproses dan ditahan. Seperti diberitakan di sebuah surat kabar ternama terbitan ibu kota (Baca Buser Kriminal-red) tentang kejadian penahanan terhadap salah seorang anggota Polisi berpangkat Ajun Komisaris Satu di Sulawesi selatan “karena menghina wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya didaerah itu”.

Wartawan sedang melaksanakan tugas peliputan berita kasus sabu-sabu yang melibatkan dua orang anggota Polisi di Pindrang Sulsel karena diduga sebagai Bandar sabu, masing masing berpangkat Brigadir.
Awal kejadian  :
Awalnya oknum Polisi berinitial M bertugas di Polres setempat menemui wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, selanjutnya oleh oknum M melontarkan kata-kata penghinaan  terhadap wartawan dengan sebutan “pemulung”. Wartawan yang tidak terima dengan ucapan itu dan akhirnya melaporkan kasus penghinaan itu kepada pimpinan Polres setempat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di negeri ini hingga penahanan.
Kepada media setempat memberitakan tentang sikap dan perilaku M yang menghina wartawan, akhirnya oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Pinrang Ajun Komisaris  Polisi Andi Arnol menjelaskan, penahanan terhadap M sebagai bentuk hukuman bagi polisi yang melanggar disiplin. “Pelaku mengakui perbuatannya dan menyesal atas kejadian itu seraya  meminta maaf,” kepada wartawan.
Ketua Kelompok Kerja LBH Pers didaerah itu meminta kepada Ka.Polres Pinrang menindak tegas Muslimin. Kalaupun terjadi perdamaian, tetapi proses hukum harus tetap berlanjut, agar kasus serupa tidak terulang kembali dikemudian hari. “Perdamaian hanya antarindividu,” ujarnya sembari menyatakan kesiapannya untuk tetap mengawal proses hukum kasus itu sampai tuntas.
Redaksi KNs. Editor : IEMW

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...