Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Jumat, 09 September 2016

PEMANGKASAN ANGGARAN KEGIATAN

PEMANGKASAN ANGGARAN KEGIATAN DI
DISNAKER TRANS KABUPATEN KARIMUN “DIPERTANYAKAN”


C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG20160907115314.jpg
Nurul Hayati : Kabid Pelatihan dan Produktifitas
Tenaga Kerja Disnaker Karimun
Tg Balai Karimun – KNs.com
Mengingat banyaknya investor memburu kabupaten Karimun Provinsi Kepri untuk berinvestasi maka untuk meningkatkan mutu pekerjaan berskala lokal maupun bertaraf internastional, yang  tentunya dimulai dari tenaga kerja yang memiliki daya saing terutama skil managemen berbasis kompetemsi dibidangnya  sehingga kualitas produksi menjadi memadai sesuai harapan.

Demikian Nurul Hayati Kabid pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dilingkungan Disnaker Trans Pemkab Karimun menjawab wartawan media ini saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada 7/9.

Dengan didampingi Haziatun sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan(PPTK) yang juga menjabat Kasi produktifitas tenaga kerja Disnaker Karimun mereka mengatakan dari kondisi itu, sehingga membuat pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Karimun menyambut baik keinginan investor luar dan dalam negeri untuk berinfestasi di Karimun.

Diuraikan mereka bahwa niat baik pemerintah itu bukan hanya sekedar acungan jempol terkecuali dengan melakukan berbgai terobosan/pelatihan terhadap tenaga kerja menggunakan dana APBD kabupaten Karimun mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah dalam sekali kegiatan.

Pemangkasan Anggaran Kegiatan :

Diuraikan mereka lebih lanjut mengatakan, anggaran kegiatan ini sesuai ketok palu anggaran sebesar Rp 500-san juta, tetapi total nilai yang sampai ketangan kami untuk kegiatan ini, hanya sebesar Rp 300 jt.

Ketika ditanya wartawan mengapa hal itu terjadi selanjutnya tanpa tedeng aling aling kedua pejabat teras dilingkungan Disnaker Karimun itu mengatakan, kamipun tidak tahu pasti tentang permasalahan tersebut tetapi yang jelas uang APBD yang kami gunakan untuk kegiatan ini, sebesar Rp.300 jt. Ungkap mereka memberi penjelasan.

Untuk memastikan ungkapan sumber, maka Crew media ini melakukan konfirmasi ke Bendahara Umum Daearah (BUD) setkab Karimun namun Jamal pejabat BUD setempat sedang keluar kantor hanya saja melalui salah seorang staf dikantor itu mengatakan “pihak kami tidak pernah melakukan pemangkasan anggaran sebagaiamana diisukan itu.

Bagaimana hal itu terjadi sementara uang yang telah diketok palu anggaran, langsung kami transver kerekening masing masing sesuai  angka tertera, jadi bagaimana kami melakukan pemangkasan. Elak staf ketika dikonfirmasi diruang staf BUD setempat.

Melihat permasalahan tersebut dan untuk meluruskan hal itu menjadi transparan dan akuntabilitas sesuai amanat amanat Undang undang, maka pengurus Reclasseering Indonesia Provinsi Kepri saat dimintai tanggapannya oleh media dan hal itu secara blak blakan dikatakan bahwa agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menggunakan anggaran daerah maka diminta kepada Kasi Pidsus Kejari Karimun untuk mendalami dugaan pemangkasan anggaran oleh pihak tertentu guna pengusutan lebih lanjut.

Kasi Pidsus diharapkan dapat memanggil pihak terkait dalam konteks ini untuk didengar keterangannya  tentang permasalahan tersebut diatas agar publik menjadi tahu. Hal itu dilakukan sebagai langkah maju untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanan penggunaan uang negara dan daerah negeri ini secara transparan sesuai ketentuan/amanat UU RI No 14 Th 2008 tentanag keterbukaan informasi publik. Ketua DPRD kabupaten Karimun dan Bappeda hingga berita ini diunggah, belum berhasil dikonfirmasi.
Masih menurut dia, dan seandainya ada pihak diduga terlibat dalam permasalahan tersebut maka dapat diproses sesuai UU Tipikor No 20 Th 2001 sebagai perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang tindak pidana korupsi untuk dijadikan efek jera, tutupnya.  (Karimun News.com) Red/ IEMW

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...