Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Jumat, 28 Oktober 2016

MASYARAKAT LUAS PERTANYAKAN DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS KARIMUN MENGENDAP DI KEJATI KEPRI, ADA APA ???

C:\Users\user\Desktop\IMG20161027210427.jpg
H. Zainal Abidin Kand, Sekretaris LSM Pura Semesta Kab.Karimun


Tg Balai Karimun – KNs.com
Setelah selama ± 9 bulan proses dugaan dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah kabupaten Karimun mengendap di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat, ada apa ??? Setelah mengetahui dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah Kabupaten Karimun dari laporan masyarakat didukung akuritas data, dan akhirnya secara serta merta pihaknya (Kajati Kepri-red) bentuk Tim untuk mengusut dugaan tersebut dimulai dari pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) melalui pihak-pihak diduga terlibat menerima dana bansos dan hibah tersebut.

Mereka diantaranya ialah mantan sekda Karimun Drs. H. Taufiq Ilyas, H. Anwar Hasyim wakil Bupati Karimun sekarang/peiode 2016-2021, Drs. H. Suryaminsyah Kadis Pariwisata seni dan budaya, DR. H. Amjon Kepala BLH Karimun, Agusman mantan Ketua Korpri setkab Karimun, Rahimah SE. bendahara rutin Pemkab Kaimun dan beberapa orang lainnya.

Selain itu, juga  salah seorang pengurus Masjid Agung Karimun yang diperiksa dalam kasus serupa, serta pengurus wadah LSM, dan wartawan yang diperiksa dengan menumpang tempat di ruang rapat utama Kejaksaan negeri Karimun.

Rincian dugaan korupsi dana bansos dan hibah Kabupaten Karimun sebagaimana disebutkan diatas, angkanya tidak tanggung-tanggung yaitu mencapai ratusan Milyar rupiah sesuai data temuan  LSM Pura Semesta Kabupaten Karimun sbb :

No
TAHUN
BANSOS
HIBAH
JUMLAH
1.
2007
RP. 45.302.905.000.
Rp. 2.100.000.000.
Rp. 47.402.905.000.
2.
2008
Rp. 37.112.360.000.
Rp. 18.650000.000.
Rp. 55.762.360.000.
3.
2009
Rp. 30.000.000.000.
Rp. 35.939.690.000.
Rp. 68.939.690.000.
4.
2010
Rp. 44.224.690.000.
Rp. 26.909.780.000.
Rp. 71.134.470.000.
5.
2011
Rp.48.864.190.000.
Rp. 37.430.274.750.
Rp. 86.294.464.750.
6.
2012
Rp. 39.675.182.000.
Rp. 30.152.275.000.
Rp. 70.187.457.000.
7.
2013
Rp. 37.351.445.000.
Rp. 60.031.095.000.
Rp. 97.382.540.000.

Total dana Bansos Rp. 285.530.772.000.  :  Rp. 211.573.114.750.  :  Rp. 497.103.886.750.
Dalam perjalanan proses kasus tersebut, dan hingga berita ini dikirim ke meja redaksi belum ada kepastian hukum dan akhirnya menuai kritik tajam dari masyarakat setempat seperti disampaikan mereka kepada H. Zainal Abidin Kand, sekretaris LSM Pura Semesta kabupaten Karimun Provinsi Kepri.

Kami sangat kecewa berat ungkap mereka setelah melihat sikap Kejaksaan yang tidak proaktif dan seolah-olah mendiamkan kasus tersebut sehingga terkesan memiliki tendensi “Ada apa pihak Kejati Kepri yang awalnya begitu getol melakukan pengumpulan bahan dan keterangan/pulbaket terkait dugaan korupsi tersbut ???

Selanjutnya Zainal mengatakan setelah ada tindakan pihak Kejaksaan untuk membongkar dugaan korupsi di kabupaten Karimun, akhirnya mendapat dukungan dan apresiasi sepenuhnya dari masyarakat setempat daerah itu ; tetapi dan setelah melihat proses kasus itu jalan ditempat, dan akhirnya membuat mereka menjadi sangat pesimis terhadap kinerja Kejaksaan yang seakan-akan mendiamkan itu kasus.

Tidak diketahui secara pasti ketus Zainal, terkait lambannya pihak Kejaksaan menindak lanjuti itu kasus, maka selaku pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO-LSM Purasemesta) desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung RI ambil alih kasus tersebut untuk membuka tabir dugaan Korupsi tersebut secara transparan sesuai amanat Undang-undang RI No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa/good gaverment sesuai harapan Jokowi-JK.

Secara terpisah Zainal mengatakan permasalahan dana bansos dan hibah diduga dikorupsi di Kabupaten Karimun  itu sangat besar total nilainya yaitu mencapai ratusan milyar, kalau dibandingkan dengan kasus korupsi dana Bansos di Medan Sumatera Utara, walaupun total kerugian Negara dan daerah tidak separah di Karimun, tetapi telah menyeret Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istri kebalik jeruji besi, serta beberapa pejabat setempat daerah itu termasuk diantaranya ialah  anggota DPRD dan juga salah seorang pengacara kondang OC Kaligis mendekam di hotel perdeo. Ungkapnya seraya mencontohkan kasus serupa yang terjadi di Medan/Sumut belum lama ini.
 
Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses pengungkapan kasus tersebut secara hukum, maka wartawan media ini bersama sekretaris LSM Pura Semesta mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Kepri di Batam belum lama ini untuk menanyakan mekanisme dan procedur kerja terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi disuatu wilayah daerah.

Tanpa tedeng aling-aling permasalahan tersebut itu dijawab oleh Kasubag-Humas BPK setempat yang mengaku bernama Yan mengatakan, kalau dalam mekanisme dan teknis kerja memang seperti itu, artinya untuk menindak lanjuti proses pemeriksaan terhadap pihak diduga terlibat korupsi dana Bansos, biasanya Kejaksaan Tinggi minta hasil audit investigasi dari kami untuk kerangka kerja, tetapi terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah di kabupaten Karimun sebagaimana diisukan itu, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) tidak pernah meminta hasil audit dari kami ; Tukas Yan seraya mengaku baru bertugas dikantor itu ± 4 bulan, sambil menelpon Kasubag-Hukum yang sedang berada di luar kota.

Tidak lama kemudian terdengar jawaban dari balik telepon genggamnya, seraaya menjelaskan bahwa menurut Kasubag hukum pihak Kejati Kepri tidak pernah meminta hasil audit dugaan korupai dana Bansos dan Hibah di Karimun itu kepada kami.

Dalam perbincangan tersebut lalu sebagai contoh nyata Zainal memberi masukan kepada kasubag humas BPK Kepri di Batam tentang kejadian yang dialami oleh Agusman sekretaris Korpri Setkab Karimun.

Dari keterangan dan penjelasan Agus mengatakan pihaknya mengaku menerima aliran dana Bansos untuk kegiatan Korpri di Karimun dari Rahimah sebesar Rp.300 jt, ternyata dalam laporan LKPJ Bupati Karimun (Saat dijabat Nurdin Basirun-red) sebesar Rp.840 jt. Prtsnyssnnys, siapa yang menikmati 540 jt rupiah itu ??? Tutup Zainal. Tim : redaksi Karimun News.com

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...