Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Rabu, 14 Desember 2016

LEGALITAS PERUSAHAAN SHIPYARD DIKAWASAN MERAL DIPERTANYAKAN


diambil dari google maps, wilayah Kec. Meral

Tg Balai Karimun-KNs.com
Karimun adalah kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten induk/Kepulauan Riau-red, yang disejalankan dengan amanat UU No 22 Th 1999 tentang otonomi daerah. Walaupun baru memasuki usianya yang ke-17 tahun, tetapi kondisi  daerahnya memiliki potensi dikelola menjadi perusahaan produksi dan industri sehingga jadi incaran investor untuk investasi.

Diwilayah Sei raya  kecil kecamatan Meral kabupaten Karimun Provinsi Kepri  misalnya terlihat sebuah perusahaan shipyard yang akan membangun galangan kapal dengan terlebih dahulu membangung akses jalan penghubung menuju lokasi shipyard.

Pantauan media ini dilokasi kegiatan tidak terlihat papan plang proyek sebagaimana layaknya sebuah perusahaan yang telah memenuhi standarisasi dan kualifikasi dari pemerintah sehingga status perizinannya patut dipertanyakan.


Untuk memastikan sejauh mana proses perizinan dikantongi perusahaan tersebut, maka Camat Meral Eko Riswanto Sstp MP  ketika dikonfirmasi melalui telfon selulernya mengatakan itu adalah perusahaan swasta bukan PT dan lokasi tanah yang dikerjakan itu, adalah milik mereka sendiri tanpa dijelaskan siapa pemilik tanah sebagaimana dimaksudkan itu.

Ditanya tentang proses perizinan perusahaan tersebut Eko sapaan akrabnya mengatakan itu adalah proyek APBN seraya meng-eja nama “GRACE RICH MARINE” dari Jakarta. Kalau berbicara mengenai perizinan ungkap dia, sebaiknya dapat dikonfirmasikan lebih lanjut kepada pihak yang berkompeten antara lain seperti BPK, BPMPT, dinas Perhubungan dan dinas perkebunan, petanian dan kehutanan kabupaten Karimun untuk mengetahui secara lebih detail terang Eko dari balik telfon genggamnya seolah mengarahkan media ini untuk konfirmasi lebih lanjut kepada yang berkompeten.

Badan Penguasahaan Kawasan (BPK) pimpinan Cendra Nawazier MM ketika dikonfirmasi pada 13/12 tetapi tidak berhasil karena menurut pegawai di kantor itu mengatakan bapak sedang keluar jadi kira-kira apa yang bisa kami bantu pak selidik sang pegawai itu.

Setelah mengetahui maksud dan tujuan media ini kemudian diarahkan untuk menemui salah seorang Kabid di kantor itu untuk konfirmasi selanjutnya sedikit berbasa basi mengatakan  untuk memajukan pertumbuhan ekonomi didaerah hasil pemekaran ini tentunya pemerintah daerah setempat akan menomor satukan proses pemberian izin kepada investor untuk investasi salah satu diantaranya ialah “GRACE RICH MARINE” untuk mengelolah pembangunan Shipyard dikawaan Sei raya kecil Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.
https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.M1e5e1d74fceba7f3aef0421fc199fb23o0&pid=15.1&P=0&w=263&h=176
Foto ilustrasi :Mangrove adalah kawasan hutan yang dilindungi kelestariannya

Ditanya tentang proses izin AMDAL selanjutnya sang Kabid itu mengatakan kalau masalah perizinan saya kira sudah lengkap tetapi untuk lebih memastikannya dapat ditanyakan kepada Badan penanaman modal dan perizinan tertentu (BPMPT). Kepala BPMPT belum berhasil dikonfirmasi karena menurut pegawai dikantor itu mengatakan bapak sedang keluar karena ada acara sunatan anak beliau. Ungkap staf dikantor itu pada media ini.

Untuk kelestarian hutan mangrove diatur melalui peraturan pemerintah No 27 Th 1999 dan apabila kawasan hutan itu dirusak diancam pidana kurungan badan dan denda berupa uang sebagaimana diatur melalui UU RI No 4 Th 1982. (Karimun News.com) Tim Redaksi. Bersambung ……

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...