Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Selasa, 17 Januari 2017

INDONESIA NEGARA MARITIM

INDONESIA NEGARA MARITIM
Mari Bersama Membangun Bangsa
OLeh  : Agung Puspito


Penulis harian lepas di Portal Berita “Karimun News.com”


(Jakaarta) Karimun News.com

Wilayah nusantara atau lebih popular dikenal dengan sebutan archipelago mempunyai sejarah besar untuk dikenang selamanya. Pada masa Kerajaan- kerajaan berwawasan maritime, telah mewariskan sejarah bahwa mereka  menguasai sebagian besar wilayah nusantara Indonesia antara lain seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya bahkan mereka juga menjelajah hingga kedunia international antara lain seperti Filipina, semenanjung Malaya hingga ke Siam (Thailand) dan Champa (Kamboja).

Kiranya pengelaman kemaritiman mereka untuk mengarungi bahari negeri ini tidak saja sampai disitu bahkan telah melayari benua Afrika di barat Samudera Hindia dan Australia di sebelah tenggara ; hingga sejarah mencatat bahwa orang-orang Inggris saja belum menancapkan sauhnya dinegeri Kangguru itu terkecuali para pelaut Indonesialah yang lebih dulu berlabuh disana.

Kondisi itu, dan tentunya selaku orang Indonesia kita harus bangga bahwa nenek moyang kita dulu adalah orang-orang pelaut sebagaimana semboyan yang kita kenang “aku anak pelaut”. Permasalahannya sekarang, bagaimana dengan kondisi dan keadaan sekarang, masihkah kita termasuk insyan maritim ?

Realita yang ada saat ini, diantara pihak yang selalu melirik potensi darat ketimbang laut walaupun disana menyimpan karunia illahi yang menjanjikan untuk dikelola dengan baik untuk mensejahterakan rakyat negeri ini sesuai visi dan misi pemerintah.

Hal itu berlaku, dan kiranya tidak dapat dipungkiri karena menurut Prof Dr Dimyati Hartono mengkritik pandangan pemerintah maupun masyarakat Indonesia terhadap negeri ini yang jelas-jelas negara maritim tetapi program yang dicanangkan pemerintah hanya  berbasis pembangunan didarat terutama di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain ketimbang potensi laut.

Dilain pihak masalah kelautan acap kali baru menarik perhatian jika berkaitan dengan isu kewilayahan. Sikap ini menurut Dimyati mencerminkan penentu kebijaksanaan maupun masyarakat belum punya visi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagaimana dikutip  dari sebuah harian ternama terbitan Jakarta. Dimyati menuturkan, “kita membangun negeri ini, jangan hanya berdasarkan land base-oriented saja, padahal negara kita bukan daratan luas atau benua, tapi secara obyektif justru salah satu kepulauan terluas di dunia dan memiliki hamaparan  laut yang terbentang luas.”
Menurut media tersebut, lagi-lagi Dimyati mengatakan, pandangan berorientasi ke darat bisa dikatakan sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda, sementara orientasi kelautan memicu terbentuknya karakter yang berpandangan luas, terbuka, kosmopolit, banyak berinteraksi dengan dunia luar. Pandangan seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi keberlanjutan penjajahan. Maka perlahan-lahan penduduk di nusantara dibuat tidak ingat lagi akan kebanggaan mereka sebagai bangsa bahari.
Kondisi ini, seolah-olah mereka lupa bahwa kapal pinisi khas Bugis telah mencapai Pulau Madagaskar dan bagian Afrika lainnya serta daratan Australia; atau perahu-perahu cadik asal Madura yang telah mendarat di Papua dan benua Australia; atau bahwa kapal kayu Samudraraksa, yang dalam pelayaran napak tilas mengulang ekspedisi kayu manis =(rempah-rempah) 12 abad yang silam menggunakan nama Borobudur, telah mencapai Samudera Atlantik di pantai barat daya Afrika (sekitar Ghana).
Laut Yang Mempersatukan Sastrawan Pramoedya Ananta Toer (alm) pernah menyampaikan pidatonya berjudul Arti Penting Sejarah di aula Perpustakaan Nasional pada 14 Juli 1999. Pram mengatakan, Perusahaan Dagang Hindia Belanda Verenigde Oost Indische Compagnie yang pernah berjaya di laut, bangkrut pada tahun 1799. Kapal-kapal VOC itu tenggelam karena korupsi para pejabatnya. Lalu, setelah bangkrutnya VOC, muncul pemerintahan Hindia Belanda yang sudah tak punya kekuasaan di laut lagi.
“Pertahanan Hindia Belanda itu didasarkan pada pertahanan darat yang dipertahankan sistemnya pada sekarang ini. Padahal, sistem pertahanan Indonesia harus pertahanan laut,” kata Pram seperti dikutipkan Kompas, melanjutkan bahwa bukti kelemahan pertahanan darat untuk sebuah negara maritim antara lain, pada 1812 ketika Hindia Belanda dikurung oleh Inggris dari laut, dalam beberapa hari angkat tangan. Lalu ketika diserang Jepang pada 1942 Hindia Belanda juga menyerah hanya dalam beberapa hari karena lemahnyapertahanan laut.
Dari kondisi itu maka mari kita peduli dengan alam bahari yang merupakan negara maritim di republik ini agar memanfaatkan potensi laut sebesar-besarnya untuk membangun bangsa bersama pemerintah dan rakyat jelata, penentu kebijakan negeri ini dan kawulamuda selaku generasi penerus pembangunan bangsa, (Karimun News.com) Daktur, bersambung …

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...