Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sabtu, 07 Oktober 2017

DI DUGA TERJADI KESEPAKATAN JAHAT ANTARA OKNUM PEJABAT TERTENTU DENGAN PELAKU UNTUK MEMULUSKAN KEGIATAN PENYELUNDUPAN



http://batamnews.co.id/foto_berita/19mabes-polri-tangkap-kapal-penyelundupan-di-batam-2.jpg
Keterangan Photo :  Tampak barang illegal hasil tegahan
petugas patrol Bea dan Cuakai. Fotto ilustrasi


Tg Balai Karimun- Karimun News.com
Rawannya kegiatan penyelundupan barang dari negara asal import ke-Tg Balai Karimun Kepulauan Riau, membuat diantara organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (Okp) angkat bicara.
Adalah Aliansi Peduli Karimun (APK) pimpinan Abizar Samad dari kecamatan Meral dan kelompok pemuda Tg Balai kecamatan Karimun Provinsi Kepri mengatasnamakan “Peduli Kaimun” (PK) pada media ini mengatakan kegiatan penyelundupan barang di Tg Balai Karimun makin marak, diduga terjadi kesepakatan jahat antara aparat berkompeten dengan pelaku importir secara illegal ; yang seharusnya dilengkapi dokumen import sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam proses impor barang, ternyata permasalahan yang terjadi adalah para pelaku berhasil memasukan barang dari luar kedalam negeri untuk dijual secara bebas  dipasar tradisional maupun swalayan yang urgensinya akan mengacaukan harga pasar hasil produksi dalam negeri.

Hal itu terjadi dan patut diduga, para pelaku penyelundupan itu, berlindung dibalik dokumen Impor abal abal tetapi karena merasa memiliki beacking sehingga barang selundupan itu berhasil masuk dan menembus pasar dalam wilayah kabupaten Karimun  bahkan di duga diantar pulaukan hingga pusat ibu kota Negara/Jakarta-red, dan daerah lainnya diluar jawa.
Demikian Abizar Samad melalui sekretarisnya Djupri Al Djailani pada media ini menjelaskan. Kalau kita mau berbicara jujur, apabila oknum pejabat selaku aparat penegak hukum itu komit dengan tugas dan fungsinya selaku aparat berkompeten dalam proses menegakan supremasi hukum di laut maka penyelundupan di Karimun tidak akan terjadi.
Hal itu saya katakan ungkap Al panggilan akrabnya mengatakan aparat terkait di nilai lembek dan patut diduga tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal karena factor x, sehingga tindak pidana penyelundupan barang yang harus diawasi sesuai amanat UU RI No 10 Th 1995 sebagaimana di ubah dan diganti dengan UU No 17 Th 2006 tentang pabean menjadi mati suri.
Kegiatan Bongkar muat barang :
Bahwa berdasarkan dokumen diterbitkan Surveyor merupakan data base dokumen barang oleh pemerintah di negara asal barang antara lain seperti manifest, invois dan parking list dan juga Lc (Leter off credit) dan Bill of credit untuk pembayaran bea masuk barang oleh importir di negara tujuan eksport.
Selanjutnya dan begitu kapal importir lego jangkar di pelabuhan, maka tatanan proceduralnya yang harus di tempuh adalah pihak Imigrasi melakukan pemeriksaan dan pengecekan crew kapal ; apakah terdapat imigran gelap yang menyelusup masuk kewilayah NKRI melalui pelabuhan Tg Balai Karimun dan atau penumpang yang tidak memiliki dokumen ke Imigrasian.
Kemudian dari pada itu lalu pihak Syahbandar untuk meneliti dokumen kapal, selanjutnya pihak kesehatan pelabuhan/karantina untuk melakukan pengecekan terhadap limit produksi  barang, layak atau tidak  dipasarkan untuk konsumsi masyarakat dan setelah itu baru   aparat Bea dan Cukai untuk ceking muatan kapal dengan meneliti manifest apakah muatan kapal sesuai dengan dokumen atau tidak.
Dan seandainya barang muatan kapal tidak sesuai dengan dokumen, maka kapal dan muatan barang itu di lakukan rhe eksport ; Pertanyaan masyarakat, apakah selama ini pernah terjadi hal seperti itu, rhe ekspor red ? sementara dokumen manifest terkesan abal abal, namun hal itu menurut sang legendaries Ebit G Ade dalam syair lagunya mengatakan, hanya  rumput yang bergoyang sajalah yang dapat menjawabnya dengan karena yang lainnya serba bisu.
Setelah semua itu dilakukan sesuai prosedur, selanjutnya muatan kapal di bongkar melalui pelabuhan resmi bukan di bongkar di sembarang tempat. Setelah barang impor itu di bongkar untuk selanjutnya dimasukan dan disimpan  di gudang hanggar Bea dan Cukai setempat untuk  kemudian diambil oleh pemilik barang berdasarkan faktur.
Kalau hal itu dilakukan secara maksimal sesuai amanat UU Pabean sebagaimana disebutkan diatas maka semua sector akan berjalan secara ril terutama tenaga kerja bongkar muat barang /buruh pelabuhan dapat memenuhi sumber penghidupan dari pendapatan perkapita menjadi maksimal.
Menurut sumber lain yang berhasil di himpun media ini dan menolak untuk di cantumkan jati dirinya mengatakan,dokumen asli di diterbitkan Agen dari Luar Negri, akan bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan terutama sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan dilaut oleh aparat saat  kapal importir dalam perjalanan menuju pelabuhan Tg Balai Karimun dengan muatan kapal sesuai dokumen/manifest maka kondisi kapal akan aman tanpa hambatan.

Adapun  jenis  produk Impor ilegal di maksud antara lain seperti Ban bekas, Kain rombengan  dalam bentuk kampit( karungan),dan juga berbagai macam jenis elektronik bekas dan baru hasil produksi luar negeri sengaja dimasukan kedalam negeri melalui  jalur illegal untuk merusak harga pasar.

Untuk menetralisir harga pasar dari barang import illegal dengan hasil produksi dalam negeri maka dinas Perdagangan kabupaten Karimun di imbau untuk pantau pasar dan diminta mengambil tindakan tegas terhadap hal demikian itu sehingga stabilitas ekonomi dan harga pasar menjadi tetap terpantau.

Secara terpisah Abizar Samad  mengatakan kalau kondisi dan keadaan kita di Karimun ini begini terus  sistemnya berarti  tindak kejahatan penyelundupan  dI Karimun semakin di  manjakan dan semacam dijadikan kesempatan oleh pihak luar untuk merusak tatanan ekonomi dalam negeri, katanya.

Dikatakannya, kita harus belajar dari pengalaman  selama ini bahwa melalui pelabuhan Internasonal Tanjung Balai Karimun yang  memiliki alat canggih untuk  mendeteksi  masuknya  Narkoba, itupun masih saja ada yang berani membawa dan sudah sering  terjadi hingga terekam mesin xray di pelabuhan internasional Tg Balai Karimun dan pelakunya di tangkap petugas dan akhirnya mendekam di balik jeruji besi alias hotel pordeo.

Kondisi itu terjadi dan bagaimana pula dengan barang  melalui laut langsung dibongkar di belakang rumah tanpa pengawasan petugas dari aparat terkait, sehingga sangat kita khewatirkan terdapat senjata api dalam skala besar dan ataupun narkotika jenis shabu, heroin dan sebagainya  untuk merusak mental serta moral bangsa melalui generasi selaku penerus pembangunan bangsa, sekarang dan akan datang.
Asosiasi Pemerhati Karimun (APK) maupun organisasi kepemudaan peduli Karimun meminta kepada Presiden RI ke 7 bapak Joko Widodo datang ke Tg Balai Karimun Provinsi Kepri secara inteljen untuk memantau secara langsung kegiatan penyelundupan di daerah itu.
Bahwa Crew media ini pernah menanyakan langsung  kepada Ka.Kanwil khusus DJBC Kepri ketika di jabat Parjiya, namun secara singkat di jawabnya  semua  persoalan dan permasalahan itu adalah kewenangan pihak Kantor Pelayanan dalam hal ini Kantor  KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan itu sudah di  atur oleh Pusat (Dirjen BC-red) jai silahkan konfiermasi dengan pihak KPPBC.
Hingga berita ini di unggah, pihak KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun belum berhasil di konfirmasi karena ketatnya pengawasan di PKD terkecuali diantara mereka mengatakan, bapak tidak di tempat dan sebagainya sehingga sulit untuk dimintai keterangan terkait  barang illegal berkedok importir yang beredar di Tg Balai Karimun. (Karimun News.com) : Lumban.

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...