Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Jumat, 09 Maret 2018

PEMILIK LAHAN MINTA GANTI RUGI TANAH MILIKNYA DIBAYAR PALING LAMBAT PADA BULAN MARET 2018

Tampak Asisten I bersama rombongan berada dilokasi lahan untuk
menunjukan tapak batas oleh masing masing pemilik lahan
Karimun News.com
     Enam orang pemilik lahan di Tg Sebatak kelurahan Tl uma kecamatan Tebing Kabupaten Karimun menuntut ganti rugi tanah miliknya berdasarkan Sertifikat supaya dibayar pada bulan Maret 2018.


     Tuntunan itu disampaikan warga pada  saat pertemuan eksternal dengan pihak yang membutuhkan tanah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kabupaten Karimun diwakili sekretaris dinas, pada 8 Maret bertempat di kantor camat Tebing.

 
     Pertemuan difasilitasi oleh Asisten I Drs Mohd. Tang, sekaligus dalam jabatan sebagai wakil ketua pembebasan lahan terlihat berjalan alot dan mengandung penuh arti. 



     Melalui kata sambutan dan arahan M. Tang,  dengan mempersiapkan Tim dari dinas PU untuk menggapi permasalahan ganti rugi tanah  dalam objek, selanjutnya  melakui layar slayen untuk menjelaskan permasalahan kepada peserta rapat terutama pemilik lahan. 

     R. Khairuddin salah seorang pemilik lahan pada kesempatan itu mengatakan tahapan seperti dijelaskan anggota Tim yang mengacu kepada uu No 2 tahun 2012  tidak perlu digunakan karena  lahan milik masyarakat sudah dikerjakan pada tahun 2013 kenapa baru sekarang dirancang Pembebasan lahan dengan mengacu kepada uu sebagaimana disebutkan diatas. Ungkap R. Khairuddin di forum pertemuan tersebut. 


     Artinya kalau berbicara mengenai pembebasan lahan untuk kepengen umum dan bersama harusnya dilakukan pembebasan sebelum kegiatan pembangunan dengan dimainkan peserta rapat. 


     Dari hal hal seperti saya sampaikan diatas lanjut Khaidirdin maka kepada Tim Pembebasan lahan saya minta untuk menyelesaikan persoalan pembebasan hak atas tanah masyarakat melalui musyawarah/mufakat demi kelancaran Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Bumi ber-azam kabupaten Karimun pimpinan H. AURNUR RAFIQ S.Sos MSi. Ungkap dia mengakhiri penjelasannya. 


     Pantauan media ini di lokasi acara pihak Dinas PU berpesan kepada pemilik lahan dapat menunjukkan legalitas pemilikan tanah  untuk proses  lanjut, sebelum agenda turun kelokasi (Sidang lapangan-red) untuk menunjukkan tanda batas pemilikan tanah oleh masing masing pihak. 
Daktur/Admin - Karimun News.com 

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...