Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Senin, 05 Maret 2018

RECLASSEERING INDONESIA DESAK JAKSA AGUNG DAN KPK AMBIL ALIH KASUS DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS RATUSAN MILIAR DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPRI

http://halokepri.com/wp-content/uploads/2016/02/Dana-Bansos-Karimun.jpg
pihak selaku terperiksa sedang memberi keterangan kepada anggota Tim Kejati Kepri

Karimun News. Com 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri mencium aroma tidak sedap terkait dugaan korupsi dana bansos di Kabupaten Karimun dari tahun anggaran 2010 - 2013 mencapai ratusan Miliar maka pihaknya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. 

Dengan menumpang tempat di ruang rapat utama  Kejaksaan negeri Tg Balai Karimun untuk memeriksa di antara pejabat dan mantan pejabat serta pengurus LSM, dan Ormas. 
     
Sebagaimana diberitakan sebelumnya tentang dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Karimun melibatkan diantara pejabat dan mantan pejabat daerah setempat. 
     
Pantauan media ini pada saat dilakukan pemeriksaan ketika itu, dan terlihat diantara mereka yang di periksa adalah mantan Sekda Karimun berinicial Drs MT, Kadis Pariwisata Seni dan budaya, mantan sekretaris Korpri Setkab Karimun dan beberapa pejabat Pemkab Karimun. 


salah seorang wartawan yang sedang melakukan wawancara dengan Kabag Humas BPK RI perwakilan Kepri sebelum ini
Selain itu juga tidak luput dari pemeriksaan itu mengarah kepada di antara pengurus LSM. Setelah secara maraton di lakukan pemeriksaan/penyelidikan oleh anggota Tim bentukan Kejati Kepri ketika itu ternyata tidak membuahkan hasil, oleh karenanya maka Perkumpulan Reclasseering Indonesia selaku Badan Peserta hukum untuk negara dan masyarakat, desak Jaksa Agung dan Lembaga anti rasua/KPK mengambil alih kasus tersebut agar permasalahannya menjadi jelas secara hukum sesuai amanat UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Keterangan poto : gambar yang atas di antara para pihak selaku terperiksa sedang memberi keterangan kepada anggota Tim Kejati Kepri, 

sedangkan poto yang bawah adalah salah seorang wartawan yang sedang melakukan wawancara dengan Kabag Humas BPK RI perwakilan Kepri sebelum ini.

Sikap Kejati Kepri terkesan untuk membiarkan itu KASUS maka Perkumpulan Reclasseering Indonesia melalui Devisi Hukum RI minta komitmen semua pihak terutama aparat hukum untuk menindak lanjuti kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan predenci buruk terhadap petinggi hukum negeri ini karena negara kita adalah negara hukum bukan otoriter. 
    
Devisi Hukum RI di konfirmasi media ini secara blak blakan dia mengatakan berbicara masalah korupsi dana Bansos  di Republik negeri ini telah merambah hampir keseluruh pelosok  provinsi dan kabupaten Sementara di Karimun. 

Kabupaten hasil pemekaran pimpinan Nurdin Basirun selama dua periode berpasangan dengan AUNUR RAFIQ sekarang Bupati Karimun-red hingga terjadi dugaan korupsi menerpa bumi berazam Kabupaten Karimun  ratusan miliar rupiah.

 Secara lebih lanjut dikatakannya bahwa salah satu contoh nyata yang kita lihat di layar Televisi maupun berita surat kabar tentang kasus dugaan korupsi dana Bansos menjerat gubernur Sumatera Utara GATOT PIJO NUGROHO bersama istri. dan permasalahannya  bukan saja kedua pasangan suami istri, melainkan menyeret salah seorang pengacara kondang dari Jakarta serta anggota DPRD setempat daerah itu masuk bui. 

Permasalahan tersebut kiranya menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum negeri ini untuk mencari bukti pendukung dalam proses penegakan hukum, apalagi kasus dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Karimun sudah ada bukti awal untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan.

Karena kasus dugaan korupsi dana Bansos kab. Karimun mengendap di Kejati Kepri tanpa di ketahui alasan pasti maka di harapkan kepada pihak Kejaksaan Agung dan Lembaga anti rasua (KPK) untuk mengambil alih kasus tersebut secara transparan dan akuntabel menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai amanat Presiden RI Joko widodo.  Demikian Devisi Hukum RI pada media ini selanjutnya ungkap dia, pihaknya juga akan bersikap untuk melaporkan kepada KPK jika perusahaan tersebut seakan terjadi proses pembiaran oleh pejabat  berkompoten.(Sinar Pelangi Pos) M. Masyur Witak 
           

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...