Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sunday, May 25, 2014

MELANGGAR UU PEMILU, KETUA KPUD KARIMUN DIPECAT?


Tampak : Kota suara padaa saat pileg 9 April 2014 berlangsung

Tanjung Balai Karimun-Karimun News, Bambang Hermanto Ketua KPUD Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, karena melanggar ketentuan undang undang Pemilu saat pemilihan Legslatif 9 April 2014 akhirnya dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat. 

Pemecatan itu dilakukan, karena adanya laporan beberapa Lembaga diantaranya ialah Reclasseering Indonesia Komisariat Daerah Kabupaten Karimun di tanda tangani Ketua Komda Pitek alias Fitri dan jajaran, serata Parpol peserta Pemilu (PKB) dan caleg yang merasa dirugikan yaitu Zulfan Efendi sehingga mereka lima orang komisioner KPUD Karimun itu, disidangkan berdasarkan laporan.

Sebagaimana diberitakan, bahwa selain Bambang Hermanto, DKPP juga melakukan pemecatan terhadap Baharuddin Divisi Hukum Panwaslu Tanjungpinang pada Jumat (23/5) silam. Saat ini mereka secara resmi telah diberhentikan dari jabatannya. Demikian Anggota DKPP Kepri, Razaki Persada sebagaimana dilansir media.

Kasus serupa menimpah Panwaslu Tanjungpinang Baharuddin, karena
terbukti tidak meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu legislatif,  karena telah dengan sengaja membawa berkas laporan dugaan pelanggaran pemilu itu dan akhirnya membuat kasus tersebut menjadi kedaluarsa.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karimun Tiuridah Silitonga pada media mengatakan, itu resiko kerjayang harus diterima oleh Ketua KPUD Karimun karena sudah berulang kali kami beri rekomendasi tentang pelanggaran Pemilu Legislatif namun hal itu tidak pernah ditanggapi. 

Dijelaskan bahwa pada saat proses pemilihan dan pemungutan serta penghitungan suara  Pemilu Legislatif  9 April lalu, petugas KPPS dinilai tidak paham dengan mekanisme kerja namun tidak disosialisasikan sehingga untuk mengisi formulir C1, yaitu berita acara pemungutan suara di TPS.menjadi semacam tidak balans sesuai aturan hukum yang berlaku.

Masih menurut Tiur bahwa akibat dari ketidak pahaman Anggota  KPPS untuk mengisi formulir C1 sehingga berimbas pada lambannya proses penghitungan dan rekapitulasi suara.  Dijelaskannya bahwa, di PPS Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, nyaris ricuh. pasalnya, dari tujuh tempat pemungutan suara (TPS), didapati 4 kotak surat suara tidak disegel dan tak terkunci secara rapat, demikian juga di TPS 06 kotak suara untuk DPR RI, kondisinya  menimbulkan kecurigaan public karena tidak seutuh sebagaimana mestinya.

Hal serupa, juga ditemui di TPS 07. Sementara di TPS 01 untuk DPD RI, gembok kotak surat suaranya tidak terkunci, dan anak kuncinya masih menempel digembok tersebut. Terakhir, di TPS 05 untuk DPD RI juga tidak digembok secara sempurna sehingga memicu dugaan bagi kalangan masyarakat, terutama caleg dan partai politik yang ikut Pemilu 2014.

Selain terjadi di beberapa TPS sebagaimana disebutkan diatas, hal serupa juga terjadi di KPPS kelurahan Sei Lakam barat. Dijelaskan bahwa Ketua KPPS Seilakam Barat Kecamatan Karimun Lahmudin yang bertugas di TPS-14, mengundurkan diri saat melakukan rekaputulasi surat suara pada 14 April lalu. Pengunduran diri tersebut menurut sumber  dengan alasan karena dalam surat pernyataan Lahmudin Hasan,  tidak dibuatkannya berita acara serah terima perlengkapan kotak surat suara, dari TPS ke KPPS. Walaupun banyaknya permasalahan yang terjadi di TPS-1 hingga TPS-15 di kelurahan Seilakam Barat namun ditanggapi oleh KPUD semacam tidak perofesional hingga berujung pemecatan.
Karena banyaknya permasalahan tersebut dan lagi-lagi kami dari Panwaslu telah merekomendasikan agar, melakukan perhitungan ulang dengan dasar mencari form C1 dari saksi-saksi parpol. Sebab, form C1 yang ada halogramnya tidak terdapat di kotak surat suara TPS-14 terang Tiur namun surat rekomendasi yang kami layangkan itu, tidak pernah ditanggapi.

Dari semua rekomendasi yang dilayangkan oleh Panwaslu Kabupaten Karimun kepada KPUD setempat namun tidak pernah satupun ditindaklanjuti terkecuali dia (Bambang Hermanto) mengatakan apapun yang terjadi atas permasalahan Pileg ini, kami siap untuk mempertanggung jawabkan risikonya. Ya terima sajalah karena itu sudah risiko kerja. Pungkas Tiur menjelaskan pada media untuk mengakhiri. 

Tanggapan masyarakat tentanag pemecatan terhadap Ketua KPUD Karimun oleh DKPP karena karena melakukan pelanggaran pidana Pemilu, apakah nanti prosesnya sampai kekurungan badan atau seperti apa nantinya. Ya, kita tunggu sajalah proses hukum juga yang menentukan.  Redaktur Karimun News

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...