Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Thursday, June 12, 2014

"Penyeludupan Berkedok Importir Merajalela Aparat Bea Dan Cukai Tutup Mata" Ada Apa ???



Tg Karimun  Karimun-KNs
Undang undang RI No 10 Th 1995 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan UU No 17 Th 2006 tentang pabean, kesannya tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pejabat dan aparat Bea dan Cukai dan jajaran yang ada dibawahnya sehingga membuat aksi penyelundupan berkedok barang import di Tg Balai Karimun Provinsi Kepri meraja lela.
 
Dikatakan demikian karena menurut cerita orang tempatan yang layak dipercaya omongannya pada media ini mengatakan, kegiatan penyelundupan itu berlaku masih sejak zaman kuda gigit besi hingga berita ini diunggah, penyelundupan tetap saja berlaku ; bahkan terbetik cerita bahwa selagi laut belum kering penyelundupan tetap saja marak.

Apakah mungkin terdapat istilah seperti itu sehingga membuat aparat Bea dan Cukai merasa enggan untuk menabuh gendrang melawan penyelundup, sementara UU RI khususnya tentang pabean sebagaimana disebutkan diatas adalah UU Negara yang harus dipatuhi oleh semua pihak sesuai hukum yang berlaku.

Langkah itu adalah sebagai upaya mengsignivikan pasokan negara/daerah dari bea masuk barang. Perlu dijadikan catatan aparat penegak hukum pemerintah pusat di Jakarta terutama Bapak DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI bahwa di Tg Balai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau secara geografis posisinya berdekatan dengan dua negara tetangga “Singapore dan Malaysia” dapat ditempuh ± 1 sampai 2 jam melalui perjalanan laut.

Dari geografis dan jarak tempuh, sehingga
kondisi itu semacam dimanfaatkan sindikat ekonomi caliber international mengobok obok pejabat berkometen dan aparat setempat untuk membonceng kegiatan penyeludupan berkedok import, memperkaya diri, keluarga dan kelompok tertentu.  

 Undang undang RI negeri ini amanah rakyat dihasilkan dengan biaya “mahal” mencapai milyaran bahkan triliunan rupiah). Hal itu dikatakan karena untuk mengesahkan sebuah Undang undang oleh Anggota Legislatif DPR RI dimulai dari menerima aspirasi rakyat, dirancang, dibahas dan digodok , selanjutnya diparipurnakan untuk ditanda tangani oleh Kepala Negara (Presiden RI) untuk disahkan menjadi Undang undang.

Permasalahannya apakah setelah dijadikan Undang undang lalu hanya dijadikan memory hidup bahwa Indonesia punya Undang undang.  Apa substansi dari semua itu kalau tidak dilaksanakan oleh pelaku Undang undang yang diamanatkan oleh rakyat dan pemerintah negeri ini ?  

Demikian Sukarman salah seorang pengusaha tempatan yang sukses dibidangnya saat berbincang bincang dengan media pada suatu kesempatan. Kekhawatiran kita selaku warga negara lanjut dia, para peengusaha itu melakukan kegiatan bongkar buat barang tanpa ada pengawasan melekat karena menurut pemantauan terkadang dibongkar ditengan laut daan langsung dibawa kegudang miliknya dan bahkan terjadi overshipkan ditengah laut kekapal lain untuk diantar pulaukan bahkan tidak tertutup kemungkinan hingga merambah kota beswar seperti Jakarta, Medan dan sebagainya. 

Kalau barang barang itu dibongkar ditengah laut tanpa pengawasan maka hal itu tidak tertutup kemungkinan diduga ada muatan barang terlarang seperti narkoba jenis ekstasi dan sebagainya. Saya katakan demikian sebut Sukarman karena diantara masyarakat Kabupaten Karimun khusnya generasi muda, bukan menjadi rahasia umum lagi bahkan terkesan menjadi ketergantungan dengan narkoba. 

Adakah petugas dari aparat terkait daerah setempat melakukan tindakan pencegahan terhadap hal tersebut, ataukan menjadi pembeacking sehingga dapat bebas beredar di Tg Balai Karimun. Ungkap Sukarman tanda tanya. Permasalahannya bukan saja itu kata Sukarman lagi ; bahkan hal hal yang lebih mengarah adalah dikhewatirkan akan dengan sengaja para sindikat memasukan senjata api/senpi secara illegal dari luar yang dapat digunakan oleh sindikat dan jaringan apabila sewaktu waktu terjadi gejolak. Kalau itu terjadi, apakah rakyat dan warga tempatan  tidak mati katak kalau itu terjadi ? Betul tak kira kira pak. Ungkap Karman dengan rasa penuh khawatir. 

Untuk itu maka diminta kepada aparat hukum terutama Badan Inteljen Negara (BIN) untuk memantau kegiatan bongkar muat barang hasil import luar negeri di wilayah pabean Tg Balai Karimun secara intelijensi agar pelakunya dapat diproses secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Pantauan media ini di Tg Balai karimun melihat kapal motor digunakan importer dengan bobot muatan ratusan hingga ribuan ton itu, diisi dengan muatan sangat syarat untuk dibawa ke dalam negeri melalui wilayah pabean pelabuhan Tg Balai karimun dan begitu lego jangkar  langsung petugas kantor pelayanan Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan selanjutnya kapal kembali tarik jangkar dan pindah posisi ditempat berkedekatan dengan ruko/gudang milik pengusaha slanjutnya dibongkar secara leluasa tanpa ada pengawasan melekat.

Pertanyaan masyarakat saat ini, mana gudang hanggar milik Bea Cukai untuk menyimpan barang yang diimport dari luar negeri. Salah seorang warga tempatan pada Karimun News mengatakan kalau dulu sekitar tahun 1980-an hingga tahun 1990-an ada gudang hanggar milik Dirjen BC di Karimun kalau tidak salah sekarang posisinya dibelakang puja sera dekat pelabuhan Kerukunan Pemuda Karimun (KPK). Kenang sumber seraya menolak agar jati dirinya tidak dipublikasi di media.

Kalau hal itu diadakan maka permasalahannya dapat dijadikan sumber pendapatan oleh banyak pihak terutama para buruh pelabuhan (Yuka) tukang becak serta tukang ojeg dan sebagainya.

Kapal eksport

Satu hal yang patut dijadikan catatan khusus oleh pemerintah pusat di Jakarta tentang kegiatan ekspor barang dari g Balai Karimun keluar negeri para pengusaha itu membawa hasil tangkapan nelayan berupa ikan berbagai jenis dan ukuran, udang, kepiting dan jenis biota lainnya tanpa terlebih dahulu ditimbang di tempat pelelangan ikan (TPI).

Kondisi itu berlaku karena pemerintah Kabupaten Karimun tidak menyediakan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga masyarakat nelayan sangat dirugikan dari sisi pendapatan perkapita selaku nelayan. Mereka bekerja dilaut selaku nelayan tanpa mengenal waktu siang atau malam dan mereka harus berhadapan dengan gelombang laut dan terik matahari dan/ataupun dinginnya kelam malam hingga terkadang sampai berbulan bulan mereka dilaut dengan pendapatan tak seberapa terkecuali hanya memberi keuntugan kepada pengusaha simata sipit alis abu abu.


Dan sekembalinya mereka dari luar negeri, kapal ikan dengan bobot muatan mencapai ratusan hingga ribuan ton itu, diisi dengan muatan syarat berbagai jenis dan merk barang yang semuanya sudah ada produksinya di Indonesia, sehingga sikap dan perilaku mereka itu dikategorikan sebagai penjahat ekonomi untuk mengacau harga pasar hasil produksi dalam negeri. Apakah kondisi itu dibiarkan berlanjut tanpa pengawasan, kapan kita akan meningkatkan swa sembada pangan hasil produksi lainnya negeri ini ? Tukas Karman, atau selalu akrab disapa Man yang membuka usaha dibeberapa tempat daerah itu menimpali.

Undang undang RI negeri ini, dihasilkan dengan biaya “mahal” mencapai milyaran bahkan triliunan rupiah). Hal itu dikatakan karena untuk mengesahkan sebuah Undang undang oleh Anggota Legislatif DPR RI dimulai dari menerima aspirasi rakyat, dirancang, dibahas dan digodok , selanjutnya diparipurnakan untuk ditanda tangani oleh Kepala Negara (Presiden RI) disahkan menjadi Undang undang.

Permasalahannya apakah setelah dijadikan Undang undang lalu hanya dijadikan memory hidup bahwa Indonesia punya Undang undang.  Apa substansi kalau tidak dilaksanakan oleh pelaku Undang undang yang diamanatkan pemerintah RI negeri ini ?  Ungkap Sukarman mengakhiri komentarnya pada media.(Stenly Massie-Red

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...