Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Thursday, June 19, 2014

SISTEM KONTROL PENYELAMATAN UANG NEGARA



Drs. Stanly Massie
Tanjung Balai Karimun - Karimunnews
Bangsa Indonesia merdeka dan tumbuh berkembang bukan tanpa fondasi, spirit, tujuan, cita-cita yang ideal. Ketika bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan lainnya ialah terciptanya perikehidupan kebangsaan yang bebas. Lebih khusus lagi tujuan Indonesia merdeka ialah terwujudnya Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan yang umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Cita-cita nasional itu mengikat seluruh bangsa dan kekuatan-kekuatan nasional, termasuk penyelenggara pemerintah negara. Pemerintah termasuk DPRD,partai-partai politik, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan bangsa indonesia yang maju,adil,makmur,bermartabat dan berdaulat. Pendek kata rakyat harus dibuat menjadi sejahtera lahir dan batin secara menyeluruh. Tidak boleh membiarkan rakyat menjadi miskin,marjinal dan terbelakang apalagi di tengah kehidupan segelintir orang atau minoritas yang sangat makmur lahir dan batin.

Di sinilah pentingnya
penyelenggara negara, khususnya pemerintah/DPRD, menyelenggrakan pemerintahan dengan penuh amanah dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga benar-benar dapat menyejahterakan rakyat sekaligus mewujudkan cita-cita nasional dalam kehidupan bangsa dan negara secara nyata. Bahwa lembaga-lembaga pemerintahan itu di bentuk tidak lain mewujudkan tujuan nasional, termasuk di dalamnya berkhidmat sepenuh hati dalam mengurus hajat hidup publik/rakyat dengan penuh pertanggungjawaban yang tinggi, sehingga bukan hadir untuk kepentingan dirinya sendiri.

Penyakit negara
      Banyak penyakit atau hama yang merusak tatanan negara, termasuk menjauhkan negara dari cita-cita nasional. Alih-alih semakin mendekatkan pada tujuan bernegara sebagaimana spirit dan cita-cita kemerdekaan, pemerintahan negara (eksekutif,legislatif, dan yudikatif) malah semakin sibuk dengan urusan-urusan yang rumit. Penyakit bangsa pun semakin bermunculan, salah satu penyakit kronis yang sulit disembuhkan dan merusak tatanam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, ialah korupsi, Indonesia di mata dunia internasinal bahkan masih tergolong negara yang tingkat korupsinya tinggi. Kendati pemerintah sejak era reformasi 1998 hingga sekarang bertekad untuk melakukan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya, ternyata tidaklah mudah. bahkan seringkali terkesan inkonsistensi seperti tebang pilih, tajam ke bawah (rakyat kecil) tetapi tumpul ke atas (mereka yang memiliki akses pada kekuasan), dan terkesan lambat atau tidak mengalami terobosan.            

Fakta di lapangan menunjukan pemerintahan di daerah-daerah pun dalam menunjukan pemerintahan di daerah-daerah pun dalam sejumlah hal terlibat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sorotan terhadap lembaga DPRD yang antara lain memiliki fungsi strategis dalam kebijakan anggaran, semakin tinggi.           

Bahkan belakangan muncul istilah calo anggaran. Keadaan tersebut tentu semakin menambah beban bangsa, betapa tidak mudahnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya dalam prinsip-prinsip. Jangankan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, malah sejumlah skandal penyimpangan seperti sulit di potong akarnya dan cenderung menggurita. Otonomi luas di daerah malah ikut memperluas area korupsi dan pengurasan sumber-sumber kekayaan negara/bangsa. Korupsi dan penyalahgunaan wewnang dalam beragam bentuknya terjadi setidak-tidaknya karena persenyawaan dua hal. Pertama sistem yang tidak menjalankan funsi-fungsi secara kokoh sehingga selalu terdapat cela untuk korupsi dan penyimpangan, yang menegakannya seperti menegakan benang basah. Selalu terbuka banyak muslihat untuk mengabsahan korupsi dan penyimpangan, sehingga lolos dari jeratan hukum dan hisab publik. Lebih-lebih di tengah proses reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagai mana mestinya, sehingga selalu ada kebocoran dan penyimpangan yang di legitimasikan seolah tidak ada korupsi dan penyimpangan. Kondisi kedua masalah karakter  atau mentalitas manusia, baik rakyat secara umum maupun aparat pemerintahan secara khusus. 

Ketika anggota masyarakat dalam berbagai lapisan cenderung menerabas dan permisif, maka sistem yang longgar dan terbuka pada penyimpangan akan semakin diperparah oleh mentalitas yang korup, sehingga terjadi gurita korupsi yang sulit di bumi hanguskan. Rakyat bukan menjadi kekuatan pengontrol, malah sebaliknya menjadi partisipan dalam penyimpangan. Rakyat selain di lilit kemiskinan ekonomi, malah di lilit kemiskinan baru yakni kemiskinan karakteryang di tularkan oleh para elit setempat yang sarat ambisi kuasa dan materi. Dalam pemilu maupun PILKADA sudah menjadi rahasia umum bagaimana anggota rakyat di ajari untuk belajar korupsi melalui politik uang dalam beragam model dari yang terselebung hingga terang-terangan. Di negeri ini ketika terjadi perhelatan-perhelatan dan transaksi-transaksi politik seolah uang begitu mudah untuk di sebar luaskan dan di bagi-bagikan baik sesama kekuatan politik maupun warga masyarakat. Hingga muncul rasa penasaran, uang ratusan juta hingga miliyaran rupiah yang mudah berseliweran itu sesungguhnya dari mana asalnya?
             
Setiap pilkada identik dengan tebar uang yang merusak mental rakyat. Karena itu baik di tubuh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif dan institusi-institusi bentukan pemerintahan negara yang lainnya harus di bebaskan dari segala bentuk korupsi dan penyimpangan, sebagai biang penyakit bangsa dan negara. Pemerintahan negara yang bebas dari segala bentuk korupsi dan penyimpangan itu tidak dapat di peroleh/ di bangun Cuma-Cuma atas kebaikan para penyelenggara itu sendiri. Pasda saat yang sama harus ada kontrol rakyat atau publik memlalui berbagai kekuatannya, sehingga tercipta benar-benar terpercaya.
             
Pekerjaan kontrol sosial seperti itu tidaklah mudah ketika korupsi sudah menggurita di tengah birokrasi dan aparatur pemerintahan  yang cenderung korup dan sudah lama mewarisi penyakit korup, lembaga-lembaga penegakan hukum yang tidak tegas dan juga cenderung korup, di tambah proses politik yang cenderung serba bebas dan tidak begitu sehat. Sehingga semakin menambah beban usaha-usaha pemberantasan korupsi dan segala bentuk penyimpangan dalam mengurus negara segala gencar. Pemberantasan korupsi harus di lakukan dari hulu sampai hilir, dari ranting hingga ke cabang sampai ke akar. Beban kekuasaaan Secara khusus sebagai akibat demokratisasi politik yang luar biasa liberal, terjadi pergeseran dominasi kekuasaan dari axecutive heavy yang berkembang di masa Orde Baru terlegislative heavy di masa revormasi. Kecendrungan politik ini kian menambah beban karena di satu pihak banyak hal yang belum tuntas dalam mengontrol eksekutif warisan lama yang mengidap penyakit kronis KKN ( korupsi,kolusi dan nepotisme ) yang merusak tatanan, sehingga pemerintahan tidak mampu menjalankan amanat rakyat. Pada tahap ini agenda haruslah satu paket dengan reformasi birokrasi yang benar-benar terpecaya untuk menjalankan fungsi-fungsi kebijakan publik, termasuk dalam anggaran.
Di pihak lain, datang agenda yang tidak kalah beratnya bahkan lebih berat yakni fungsi-fungsi lembaga legislatif agar benar-benar menerapkan prinsip-prinsip sekaligus melaksanankan amanat rakyat, termasuk dalam kebjakan anggaran yang pro kepentingan rakyat. 

Agenda atau tugas mengontrol lembaga legislatif di daerah tidaklah mudah karena betapa institusi ini telah menjadi super power dalam iklim politik Indonesia saat ini. Lembaga negara/politik yang satu ini termasuk para elit yang berada di dalamnya seolah sulit di sentuh hisab rakyat karena merasa sebagai representasi rakyat. Lembaga-lembaga civil society seperti LSM dan organisasi keagamaan menghadapi dua tembok sekaligus, yakni eksekutif dan legislatif, yang keduanya memiliki fungsi dalam kebijakan-kebijakan publik yang sangat startegis termasuk kebijakan anggaran. Di tengah fragmatisme politik sungguh merupakan pekrjaan yang tidak mudah. Diperlukan keahlian dan kejelian yang luar biasa yang di dukung itikad dan komitmen yang tinggi dalam mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang di produksi oleh eksekutif dan legislatif, termasuk dalam mengontrol kebijakan anggaran yang berkeadilan dan pro rakyat.

Negara ini tidak boleh di penjara dan berubah menjadi oligarki (yang dikendalikan sekelompok orang atau kekuatan tertentu) atau plutokrasi(dikendalikan oleh orang-orang atau kelompok kaya), apalagi menjadi negri “ kleptokrasi” (negri bagi para pencuri). Jangan sampai siapapun atau kelompok apapun boleh semau sendiri dalam mengurus negara apalagi bebas untuk mencuri apa saja dirumah negri ini rakyat dan segenap kekuatan masyarakat di tuntut untuk proaktif didalam pemerintahan negara agar menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanat rakyat secara transparan dan akuntabel.(Drs. STANLY MASSIE

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...