Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Wednesday, July 9, 2014

SENGKETA PARA PIHAK, DUA KEKUATAN HUKUM BELUM SELESAIKAN MASALAH KAPAN BERAKHIR ???



Tg Balai Karimun KNs.
Antara pengurus Yayasan Vidya Sasana Tg Balai Karimun dan Pemda Karimun Provinsi Kepri, saling mengklaim bahwa satu bidang tanah berlokasi di sekolah SMANegeri terletak di jantung kota Tg Balai Karimn itu, sebagai pemilik. Pengakuan para pihak itu, tidak sekedar cerita melainkan kasus itu masuk kerana hukum secara berjebjang hingga Mahkamah Agung RI.

Belum diketahui secara pasti atas putusan MA itu, hingga berita ini diunggah belum karena belum ada satu pihak dinyatakan sebagai pemilik karena dilokasi tanah tersebut tampak dua plang MA masing masing dengan mencantumkan Nomor keputusan hukum tetap/ingkrach pengadilan.
  

Tampak Plang nama

putusan MA RI berdiri tegak dilokasi tanah sengketa

Sumber resmi dari Pemkab Karimun ketika dikonfirmasi media ini melalui Kabag hukum mengatakan, dalam
amar putusannya/ingkrach pengadilan MA dalam gugatan perkara perdata itu oleh pengurus Yayasan Vidya Sasana, dimenangkan oleh Pemda Karimun. Demikian Muslim SH  Kabag hukum Pemkab Karimun menjelaskan.

Ditanya alasan pihak Yayasan mengklaim dan selanjutnya mengajukan gugatan ke pengadilan, Muslim mengatakan mereka juga tentu punya alasan tersendiri yang katanya lokasi tanah tersebut adalah peninggalan leluhur /asset untuk dikuasai secara berkelanjutan.

Ada istilah menurut mereka tentang asset tanah itu tetapi saya lupa, kalau tidak salah ingat ada sebutan semacam harta peninggalan Cina, atau Tiong hoa begitulah kira kira. Ungkap Muslim membeir penjelasan pada media.

Tampak Plang nama

 Putusan Pengadilan TUN Pekan baru/Riau
Berdiri tegal dilokasi tanah sengketa
Diungkapkan dia bahwa berdasarkan keputusan MA atas perkara tersebut, sebagaimana tertera dalam surat keputusan Nomor 170 PK/Pdt/2002 tanggal 6 April 2006. memenangkan Pemda Karimun. Atas putusan tersebut lanjut Muslim akhirnya pihak Yayasan melalui kuasa hukumnya H. Abu Bakar Kamaruddin mengajukan PK dan selanjutnya melalui sidang Pengadilan TUN memenangkan kliennya seperti tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan baru  No 32/G.TUN/2005 Jo putusan Pengadilan Tinggi  TUN di Medan No 66/BDG/2006/PT.TUN-Medan tanggal 15 November 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 241 K/TUN/2007 tanggal 10 Agustus 2009 Jo putusan Mahkamah Agung RI No 61 PK/TUN/2011 tanggal 14 Juli 2011.


Karena merasa memiliki kekuatan hukum tetap oleh masing masing pihak, maka sampai dengan saat ini tampak dua plang nama keputusan pengadilan MA masih berdiri kokoh dilokasi tanah sengketa itu, seolah-olah jadi saksi bisu mempertontonksn adegan kasus hukum itu bergulir seakan tanpa pasti.

Lebih lanjut dijelaskan Muslim pada media ini mengatakan secara historis, tanah yang disengketakan itu awalnya dikuasai oleh Kementerian keuangan RI d/h Departemen-red dan berdasarkan inkarach Pengadilan maka dalam perkara ini kami menunggu pelimpahan status dari Kemenkeu untuk penguasaan fisik.

Penguruas Yayasan Vidya Sasana belum berhasil dikonfrmasi karena tidak diketahui secara pasti alamat keberadaannya oleh media ini.

Melihat permasalahan tanah yang disengketakan para pihak itu belum memiliki titik terang, walaupun telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan perdata MA, dan akhirnya membuat Reclasseering Indonesia, selaku Lembaga peserta hukum untuk Negara dan Masyarakat berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI angkat bicara.

Agar permasalahan tersebut tidak berlarut larut, maka diimbau kepada Presiden RI terpilih pada Pilpres 9 Juli 2014 ini, dapat menjadikannya sebagai agenda kerja dalam skala prioritas untuk menyelesaikan kasus tersebut agar warga masyarakat yang berdomisiki di Tg Balai Karimun sekitarmya menjadi cermin pencerahan atas kasus yang dihadapi para pihak bersengketa itu.

Demikian M. Mansyur Witak Ketua Komisariat Wilayah Reclasseering Indonesia Provinsi Kepri pada media ini mengomentari. Selamat buat anda yang terpilih sebagai pemenang pada pesta Demokrasi Pilpres 2014, selamat berjuang meniti karir membela kepentingan rakyat  dalam penegakan supremasi hukum negeri ini  dan selamat untuk mensejahtrakan rakyat sesuai komitmen dan janji janji yang diucapkan melalui orasi politik.

Ungkap Mansyur mengapresiasi kinerja dan karir Presiden RI terpilih nanti untuk mengakhiri komentarnya. KNs. Drs. Stanly Massie-red.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...