Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Saturday, August 9, 2014

AKIBAT BBM LANGKA, TERJADI LONJAKAN HARGA MENCAPAI 200 % “APARAT TERKAIT DI MINTA BERTINDAK TEGAS” !!!



Tg Balai Karimun KNs.
Harga normal bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Karimun rp 6500//liter. Akan tetapi akibat kelangkaan di SPBU  tanpa diketahui penyebab pastinya, sehingga terjadi lonjakan harga eceran mencapai 200 %  per-botol aqua.

Artinya dari harga normal sebagaimana disebutkan diatas/ 6500 perliter-red, kalau dimasukan kedalam botol aqua ukuran sedang, ± 1,5 liter sehingga harga jual normal oleh pengecer, biasanya rp 12 ribu/botol ; tetapi karena para APMS itu tanpa pengawasan, sehingga membuat harga eceran dipatok rp.20 ribu hingga 40 ribu /botol aqua.

Ironisnya Team pengawas di SPBU Karimun yang dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Karimun itu, seakan mandul. Dikatakan demikian karena Tim terpadu terdiri dari Anggota Polri/Polres Karimun dan satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu, semacam tidak ada nyali untuk membangun sistim pemantauan dan pengawasan terpadu sehingga para spekulan, diduga keras melakukan aksi borong minyak dengan membayar upeti kepada pihak tertentu untuk memperkaya diri dan kelompok.

Sumber Portal Berita Karimun News.com dari masyarakat setempat yang layak dipercaya mengatakan, untuk menghasilkan sebuah peraturan dan perundang-undangan dinegeri ini harus dibayar dengan
harga mahal menggunakan uang rakyat.

Melihat fenomena yang ada dan akhirnya masyarakat sangat pesimis dengan kinerja anggota Tim seraya membeberkan pada media mengatakan  mustahil keputusan Bupati Karimun dibayar dengan harga ratusan juta, bahkan Milyaran rupiah tetapi mengapa para anggota Tim tidak bekerja maksimal sehingga selalu saja terjadi kecolongan mengarah pada perbuatan pidana itu dibiarkan. Ada apa ??? Ketus sumber tanda Tanya.

Selaku masyarakat, kami sudah jenuh menghadapi kelangkaan BBM jenis Premium,Solar maupun  Minyak tanah yang katanya disubsidi oleh pemerintah tetapi kenyataannya, masyarakat kok selalu saja dihadapkan pada kondisi sulit seperti ini.
 
Tampak Antrian panjang di SPBU Karimun

Pantauan Karimun News di SPBU Karimun terletak di Jl. Jenderal Sudirman Poros kecamatan Tebing beberapa waktu lalu dan sempat berbincang bincang dengan salah seorang sumber dilokasi SPBU mengatakan, salah satu penyebab kelangkaan BBM terutama jenis premium, diduga keras karena para pelansir yang pada umumnya menggunakan sepeda motor tangki besar diperkirakan sebanyak 200 hingga 300 unit untuk melansir minyak setidaknya 4 x sehari.
Pada media diungkapkan dia bahwa berdasarkan investigasi dari hasil pemantauan saya di lokasi SPBU, para pelansir menggunakan sepeda motor besar mengaku selama ini setiap harinya rata-rata empat kali sehari dan setiap trip mereka setor 5 ribu rupiah kepada operator SPBU.

Pengertiannya,” kalau kami isi polteng dengan harga misalnya100 ribu rupiah,maka kami harus bayar 105 ribu rupiah persekali isi.

Berdasarkan data temuan, urai sumber sehingga dapat dikalkulasikan bahwa para pelansir perhari 4 x kali Rp 5.000 = Rp20.000 x 300 unit motor/= Rp.6.000.000.  Kondisi dan keadaan itu  sehingga dugaan pungli di SPBU Karimun diperkirakan mencapai  Rp.180.000.000(Seratus delapan puluh juta rupiah/bulan). Itu baru  kenderaan jenis sepeda motor tangki besar, belum termasuk mobil.

Jadi kalau mau jujur lanjut sumber, pengawasan di SPBU itu tidak dilakukan secara ketat, maka angka criminal penyedotan BBM bersubsidi semakin meningkat dan berujung pada kelangkaan BBM tak terbendung hingga antrian panjangpun menjadi tak terelakan.

Djupri Al Djaelani salah seorang Aktivis di Karimun,saat dimintai komentarnya  mengatakan dengan tegas ,”Pengawas sebagaimana Tim Terpadu yang di bentuk Oleh Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selama ini Mandul alias tidak berfungsi maksimal termasuk aparat penegak hokum. Ketus Djupr Al,

”Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) baik itu jenis Premium,Solar,maupun minyak tanah bukan satu atau dua kali terjadi,masalah ini sudah berulang kali selama pemerintahan Nurdin Rafiq.

Sebagai contoh salah satu Pangkalan minyak tanah bersubsidi sekaligus di duga hingga kini masih menekuni usaha BBM ilegal jenis Solar di Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang pernah di demo Masyarakat yang tidak kebagian minyak tanah karena di duga di Oplos dengan minyak solar untuk dijual kekapal kapal nelayan dan juga dibeberapa perusahaan yang beroperasi di Karimun.

Diantara pengusaha semi legal itu antara lain seperti perusahaan milik Apg,yang lokasi penimbunannya hanya berjarak beberapa meter saja dari kantor Polsek Meral. Dan bukan saja itu kata Al salah seorang pengusaha seperti disebut sebut berinitial JN juga membuka usahanya di belakang kantor Polsek Meral untuk menampung minyak dari kapal kapal yang melintas di perairan Karimun atau sebagaimana lazimnya disebut minyak kencing-red, dan bahkan diduga keras sebagai penampung minyak di OPL.

Pertanyaan sekarang, apakah pihak Kepolisian Polres Karimun/Polsek Meral tidak tahu, atau memang pura pura tidak mau tahu karena ada sesuatu. Ungkap Djupri Al Djaelani tanda tanya tanpa tedeng aling aling.


Bupati sidak SPBU

Menanggapi keluhan masyarakat tentang kelangkaan BBM, membuat Bupati Karimun DR H Nurdin Basirun S.Sos M.Si melakukan sidak dilokasi SPBU. Kegiatan Bupati Karimun itu, merupakan responsive yang ditunggu masyarakat agar stabilitas harga BBM bersusidi menjadi normal sesuai table pemerintah.

Demikian salah seorang warga pada Karimun News.com berkomentar. Pak Bupati itukan baru pulang menjalankan ibadah umroh di tanah suci Mekah, tetapi tingginya kepedulian beliau terhadap keluhan warga sehingga membuat dia langsung melakukan inspeksi mendadak di lokasi SPBU.

Kegiatan rutinitas pak Bupati itu sekaligus menjadi jawaban atas keluhan warga selama ini semoga kedepan kerja sama pak Bupati dengan Kabinet yang dibentuk, menjadi skala prioritas sehingga hal hal seperti ini tidak akan terulang kembali. Ungkap sumber atas nama masyarakat penuh harap.

Terkait kelangkaan BBM di Karimun membuat Ketua Komisi A DPRD Karimun  Jamaluddin SH angkat bicara. Dengan tegas Jamaludin mengatakan melihat kondisi itu, maka semua pihak terutama Aparat Penegak Hukum untuk menindak tegas para pengusaha BBM Ilegal yang telah merugikan masyarakat dan keuangan Negara/daerah negeri ini. Imbau Jamaludin.

Artinya para agen penyalur minyak subsidi (APMS) supaya dibina dengan kebijakan pemerintah melalui instansi yang diberi wewenang untuk itu sehingga membuat mereka tidak menaikan hargajual BBM sesuak hati mereka terkecuali melalui table yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ungkap Jamaludin SH. sebagaimana ditirukan sumber pada KNs.  Drs Stenly Massie-Red.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...