Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Monday, September 1, 2014

Dibalik Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Kesannya Tertutup Untuk Media



Photo pelantikan Anggota DPRD Kab. Karimun secara ilustrasi
Karena wartawan tidak dibenarkan untuk publikasi media diruang rapat paripurna

Tanjung Balai Karimun - Karimunnews.com
Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun periode
2014-2019, Jumat (29/8) sore di Gedung DPRD Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, kesannya tertutup untuk pekerja pers. 

Dikatakan demikian, karena Sidang pleno yang seharusnya terbuka untuk umum namun pada agenda bersejarah itu, ternyata tidak dibenarkan wartawan untuk melakukan publikasi media. Karena tidak diperbolehkan satupun rekanan media untuk meliput hingga mengabadikan acara punca di ruangan paripurna terkecuali hanya berada diluar ruangan sehingga kesannya dapat mendiskreditkan para "pekerja kuli disket".

 “Kami sebagai wartawan dalam menjalankan tugas, sesuai amanat undang-undang pers  yaitu UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers, artinya pekerjaan wartawan dalam melakukan peliputan berita, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Demikian sumber resmi dari Pengurus Forum Wartawan Kabupaten Karimun (FWKK) pada  saat dimintai tanggapannya oleh awak media.


Disebutkan sumber bahwa apa bila ada pihak yang melarang wartawan saat sedang menjalankan tugasnya sebagai social control dan/atau menghalang-halangi tugas wartawan, diancam dengan kurungan badan dipenjara selama 2 (dua) dan denda sebesar Rp 500 juta., dan atau kedua-duanya sekali.
Pantauan Crew Karimun News di acara pelantikan, menyaksikan Panitia pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Karimun, kesannya sangata tertutup. Ada apa dibalik pelantikan Anggota DPRD Karimun sehingga pihaknya melarang wartawan untuk meliput ?  Ungkap sumber resmi daeri FWKK itu tanda tanya.

Diantara awak media pada Portal Berita KarimunNews.com mengatakan, kami sudah mendapatkan ID Card dari Humas DPRD Karimun bertuliskan PERS namun tetap saja tidak diperbolehkan masuk. 

 “Tadi saya sudah mau masuk dan membuka pintu belakang, kemudian Kasubag Humas DPRD
Karimun, Yumaiwan melarang wartawan tidak boleh masuk. Jadi untuk apa ID Card ini diberikan kepada pekerja Pers untuk apa.Apakah hanya untuk buang anggaran untuk mencetak ID Card, atau untuk apa ?  Ucap salah seorang rekanan media tanda Tanya.

Usman Ahmad menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) ketika dikonfirmasi oleh awak media
usai prosesi pelantikan yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun Yustiono namun pihaknya beralibi bahwa agar prosesi pelantikannya lebih hikmad maka tidak dibenarkan wartawan meliput. Mendengar jawaban itu, maka salah seorang wartawan, langsung  menyeletup bicara“Jadi bapak anggap kami ini siapa?,” tanya seorang wartawan Info Rakyat. 

Pada kesempatan itu, ternyata Usman malah menghindar dan pergi meninggalkan kerumuman wartawan seraya berucap, kalau urusan berapa anggaran dalam proses pelantikan ini silahkan tanyakan kepada Kabag Persidangan dan Produk Hukum DPRD Kabupaten Karimun, Rizal Aidi,” katanya singkat.

Rizal Aidi  yang menjabat Kabag Persidangan dan Produk Hukum DPRD Kabupaten
Karimun pada awak mediasaat ditanya terkait jumlah anggaran yang digunakan untuk biaya pelantikan 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun masa bhakti 2014 – 2019  mengatakan masalah anggaran belum bisa dapat kami kalkulasikan secara pasti jadi nanti sajalah, ya. Jawabnya singkat.

Disinggung soal tidak boleh satu wartawan pun yang masuk kedalam untuk melakukan liputan
meski telah mengenakan ID Card khusus yang diberikan sekretariat DPRD, Rizal malah terkejut
seraya mengaku harusnya ada kesempatan bagi media untuk dapat masuk kedalam saat prosesi
pelantikan.

“Saya memang tidak tahu kalau kawan-kawan tidak boleh masuk, karena saya mengurusi
lalulintas didalam. Tapi kalau sudah pegang ID Card ini ya harusnya boleh masuk,” Ungkap Rizal meyakinkan wartawan.

Merasa ada pengistimewaan terhadap media elektronik dalam hal ini televisi lokal yang
boleh masuk kedalam untuk mengambil siaran langsung pelantikan tersebut, Rizal enggan
erkomentar dan malah berusaha mencari Kasubbag Humas DPRD Karimun, Yumaiwan untuk
mencari jawabannya. KNs. Stanly.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...