Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Sunday, September 7, 2014

SURAT TERBUKA BUAT PRESIDEN RI

Tampak : Suhidarman So
Ketua DPD Tk.II LPPLHRI Kab.Karimun
Tg Balai Karimun Karimunnews.com.
Presiden RI terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla masa bakti 2014-2019 diharapkan dapat membawa bangsa ini kedepan lebih baik dari sebelumnya. Selain  itu masyarakat juga berharap agar Kabinet yang dibentuk nantinya akan berperan secara proaktif sesuai tupoksi agar harapan rakyat negeri ini menuju perubahan menjadi signifikan sesuai harapan.

Mengingat kelestarian lingkungan hidup, adalah menjadi harapan/dambaan masyarakat, maka diharapkan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menunjuk dan melantik Menteri selaku pembantu Presiden terutama Menteri Lingkungan Hidup dinilai mampu mengakomodir keluhan rakyat terkait limbah perusahaan yang menjadi permasalahan nasional selama ini.   


Demikian Suhidarman So Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tk.II Lembaga Pemantau Pelestarian Lingkungan Hidup (DPD Tk.II LPPLHRI) Kabupaten Karimun Provinsi Kepri pada Portal Berita Karimun News.com mengomentari permasalahan limbah perusahaan di tanah air terutama limbah B3 milik PT. MOS yang melakukan kegiatan didesa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun Provinsi Kepri.


Inilah tempat pengolahan limbah B3
Milik PT MOS di desa Pangke/Karimun (Photo net)
Perusahaan bergerak dibidang Shipyar itu kata Darman, diduga keras telah mencemarkan lingkungan sehingga masyarakat setempat daerah itu menjadi resah. Bagaimana tidak lanjut dia, limbah B3 yang seharusnya ditempat yang aman untuk didaur ulang menjadi limbah produksi itu, ternyata menggenangi ruas jalan diarea perusahaan dan bukan saja itu, bahkan meluap hingga kelaut dan akhirnya mencemari lingkungan pada zona tangkap nelayan.

Lebih lanjut Darman sapaan akrab Suhidarman So mengatakan selaku warga tempatan kita sambut investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karimun, tetapi dilain pihak pemilik perusahaan juga harus mematuhi peraturan dan perundang undangan berlaku seperti UU RI tentang lingkungan hidup agar produktifitas perusahaan tidak terganggu dan masyarakat sekitar juga menjadi aman dari ancaman limbah.

Berbicara mengenai limbah perusahaan dan pengelolaan, sebagaimana dimaksud, telah diatur mekanismenya seperti tertuang dalam Undang undang RI No 32 Th 2009 tentang pengelolaan dan pemanfaatan limbah untuk di pedomani dan dipatuhi bersama ungkap Darman ; dalam artian bukan untuk dikangkangi.

 Saya katakan demikian karena untuk menghasilkan satu Undang undang dinegeri ini, harus ditebus dengan harga mahal diperkirakan ratusan juta hingga Milyaran rupiah.

Karena mahalnya peraturan dan perundang undangan tersebut yang dimulai dari rancangan, penggodokan hingga pengesahan menjadi Undang undang, maka sanksi pidana dan denda yang ditetapkan juga cukup tinggi yaitu apabila setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, dikenakan sanksi kurungan badan dipenjara paling sedikit 1 (satu) tahun penjara dan denda 1 (satu) Milyar rupiah dan/atau paling tinggi 3 (tiga) tahun penjara dan  denda 3 (tiga) Milyar rupiah.

Diantara sumber yang layak dipercaya omongannya mengatakan, PT. MOS pimpinan Hartono itu, juga dinilai kebal hukum karena permasalahan limbah B3 yang selama ini menjadi buah bibir masyarakat dan bahkan selalu diekspos melalui media cetak tetapi diduga memiliki beacking oknum tertentu di Karimun, dan/atau merasa punya orang kuat dan berpengaruh di Jakarta sehingga pihaknya tidak bergeming sedikitpun masalah limbah B3 itu.

Kabag LH Karimun dinilai lembek

Masih menurut Darman pada awak media Karimun News mengatakan, Kepala bagian Lingkungan Hidup (Kabag LH) Kabupaten Karimun  dijabat DR. H. AMJON S.Pd. M.Pd  dinilai lembek dan kurang koperatif terhadap limbah perusahaan yang mengancam kelestarian hidup masyarakat terutama limbah B3 milik perusahaan terbatas (PT.MOS) yang hangat dibicarakan saat ini.  Hal itu saya katakan terang Darman, karena setiap perusahaan produksi wajib memiliki AMDAL, dan/atau UPL-UKL.

Artinya untuk mendapatkan izin Amdal dimaksud, tentunya melalui proses dan penelitian secara ilmiah dan seksama oleh Tim ahli ; selanjutnya dilakukan pengawasan melekat oleh pejabat instansi terkait dan berwenang sehingga limbah perusahaan itu tidak mengancam kehidupan masyarakat.

Menurut pantauan saya selaku Ketua DPD Tk.II LPPLHRI Kabupaten Karimun melihat, pihak perusahaan semacam tidak ada pengawasan dan pembinaan dari instansi berwenang sehingga pemilik/ manager perusahaan itu seenaknya saja membiarkan limbah perusahaan mengancam kehidupan warga yang walaupun selalu hangat jadi perbincangan masyarakat.

Apakah mungkin pihak terkait melakukan pemantauan di perusahaan-perusahaan tertentu, setelah ada saran dan kritik masyarakat sebagai masukan saat rapat koordinasi berlangsung ; tetapi setelah itu semacam tidak ada eksen dan akhirnya membuat pimpinan perusahaan dan/atau manager itu besar kepala alias menganggap enteng dengan peraturan dan perundang undangan berlaku sehingga “patut diduga pejabat terkait itu ada setoran alias pelicin dari perusahaan.

Dari hal hal sebagaimana disebutkan diatas, maka masyarakat Kabupaten Karimun secara khusus berharap kepada Kementerian Lingkungan Hidup pada Kabinet Jokowi – JK setelah dilantik, nanti, diminta untuk meninjau lokasi PT. MOS di Tg Balai Karimun/Kepri secara intelijensi khusus agar limbah perusahaan seperti dikeluhkan warga selama ini dapat teratasi melalui peninjauan langsung oleh Menteri LH. Ungkap Darman  Pihak Manejemen. Pihak perusahaan belum berhasil dimintai komentarnya terkait permasalahan tersebut oleh awak media walaupun telah beusaha untuk melakukan konfirmasi tetapi akibat ketatnya pengawasan seolah ada sesuatu yang disembunyikan di tubuh perusahaan itu sehingga sulit untuk menerobos ke bagian manejemen untuk konfirmasi.
Tim Redaksi Karimun News.com

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...