Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Monday, December 22, 2014

DIREKTUR CV. FOKUS DITAHAN KASUS KORUPSI SPAM BULUH PATAH MORO

 
Azhar_MN_Ketua_DPP_Ikatan_Pemuda ... yu_Kabupaten_Karimun_(IPMKK)
Kejaksaan Negeri - KARIMUNNEWS.COM

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun melakukan penahanan terhadap Direktur CV Fokus, Zulkifli, Jumat (19/12) terkait dugaan korupsi proyek Sistem Penjernihan Air Minum (SPAM) di Desa Buluhpatah, Moro. Zulkifli ditahan setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Desember 2014.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Moro Rachmat Santosa, yang menyidiki kasus tersebut kepada awak media  mengatakan, penahanan terhadap tersangka bersadarkan surat perintah penahanan no: PRINT-01/N.10.12.8/ft.1/12/2014, setelah penyidik menyerahkan kesiapan dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gedung Kejari Tanjungbalai Karimun.

"Penahanan terhadap tersangka karena diduga melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang revisi atas UU no 31 Tahun 1999, tentang

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kasus ini sudah memasuki tahap kedua, kami sudah cukup memiliki alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Zulkifli," kata Rachmat.

Menurut Rachmat, dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan, setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara, pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga melibatkan ahli dari LKPP, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan tersangka dalam kasus SPAM di Desa Buluhpatah, Kecamatan Moro ini di atas Rp100 juta," jelas Rachmat.

Ketika menjalani pemeriksaan hingga dilakukan penahanan, kata Rachmat, tersangka didampingi kuasa hukumnya Rambe SH. "Ketika tersangka ditahan, tersangka maupun kuasa hukumnya tidak melakukan perlawanan. Kuasa hukum tersangka hanya meneliti berita acara penahanan," jelas Rachmat.

Zulkifli ketika saat diperiksa dan ditahan penyidik Kejari Tanjungbalai Karimun nampak tenang menghadapi putusan penahanan terhadap dirinya. Meski tanpa senyuman, namun raut wajahnya datar ketika memasuki mobil tahanan Kejari.

Rachmat menyebut, pihaknya akan terus mengembangkan kasus proyek SPAM di Desa Buluhpatah, Kecamatan Moro tersebut dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi lainnya. Kata dia, proyek SPAM Moro merupakan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karimun didanai melalui APBD Karimun sebesar Rp1,2 miliar.


Ketua IPMKK Azhar MN angkat bicara kepada awak media ”saya mengapresiasi kerja kejaksaan permasalahan korupsi proyek air minum di buluh patah Moro, tapi saya berharap juga kejaksaan jangan tebang pilih dalam menangani suatu kasus, jangan yang kecil ditangkap dan yang besar diendapkan. Seperti pepatah ikan bilis ditangkap kerapu dilepas. Begitu pula kasus-kasus yang ditangani kejaksaan yang masih mengendap. Contohnya korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi daerah di Bumi Berazam sehingga merugikan keuangan negara  sampai saat ini masih mengendap di  Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, ujar Azhar.


Sebelumnya tercatat korupsi berskala besar yang pernah diselidiki dan diperiksa pihak penyidik Kejaksaan negeri Karimun tetapi hingga kini kasus tersebut masih saja mengendap di Kejari Karimun. Hal ini membuat ketua IPMKK bertanya tanya sampai sejauh mana perkembangan kasus yang ditangani oleh pihak Kejaksaan negeri Karimun.


Azhar berharap sudah selayaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung hendaknya meneliti sejumlah penanganan kasus korupsi yang masih mengendap di Kabupaten Karimun, tutup Azhar kepada awak media.


Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini ada belasan kasus korupsi yang masih mengendap, diantaranya tahun 2009 Kejari Tanjung Balai karimun pernah melakukan pemeriksaan dugaan penyelewengan dana "community development" (CD) tahun 2006/2007 sebesar Rp23,7 miliar, yang dipungut dari enam perusahaan granit. Ketika itu Kejaksaan telah memanggil  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, Alwi Hasan, tapi hasil pemeriksaan sampai sekarang tidak diketahui.

Kemudian tahun 2011, penyidik kejaksan  kembali memeriksa Alwi Hasan, terkait masalah dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL) sebesar Rp36 miliar yang diduga raib, sampai saat ini  tidak ada tindaklanjut.


Pertengahan tahun 2012, Kejaksaan Negeri menyelidik kerugian keuangan negara belasan miliaran rupiah yang berasal  dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) uang rambu dan jasa labuh di perairan utara Pulau Karimun Besar tahun 2004-2009.  Dana tersebut dipungut dari kapal asing atau area STS dan STA serta pendapatan dari PT Karimun Indoco Pratama (KIP) yang merupakan anak perusahaan daerah sejak tahun 2004-2009. Perusahaan ini turut sebagai  pengelola area STS dan STA dan tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas daerah. Sampai saat ini kasus itu juga belum diketahui tindak lanjutnya.


Pada 8 Mei 2012, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Suryaminsyah, pernah dimintai keterangan oleh  kejaksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, karena telah menggunakan tiga mata anggaran sebesar Rp950 juta yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai saat ini kasus itu masih mengendap.


Januari 2012, Kejari Tanjung Balai Karimun melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus pemotongan anggaran program  pelaksanaan rehabilitasi 600 rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karimun dengan total biaya 12 miliar. Pertengahan 2012 penyidik Kejari TBK telah menetapkan dua tersangka tapi hanya satu (Jasni) yang ditahan di Tanjung Pinang dan sudah bebas. (stanly)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...