Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Wednesday, December 17, 2014

LARANGAN MENGADAKAN KEGIATAN DI HOTEL DILANGGAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

J:\DCIM\100MEDIA\FILE1873.JPG
- sawirdi
Tg Balai Karimun-Karimun News.com

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Yuddy Chrisnandi melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyelenggarakan rapat dan/atau kegiatan dinas menggunakan fasilitas hotel  namun hal itu dilanggar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun  yang kerap menggunakan hotel untuk melakukan kegiatan.


Pantauan wartawan Portal Berita Karimun News.com dan menurut sumber yang layak dipercaya  omongannya menyebutkan, pada beberapa bulan terakhir ini, Dinas pendidikan Kabupaten Karimun mengadakan kegiatan di Batam, tetapi menurutnya, tidak mengadakan rapat dihotel terkecuali menginap selama berada disana. Ungkap sumber tanpa merinci berapa lama para crew disdik berjumlah  ± 100 orang itu menginap di
Batam, dan kamar hotel apa yang disewanya.


Dari jumlah peserta tersebut, kemudian dan apabila dikalkulasikan dengan biaya penginapan di hotel selama sekian hari dan biaya transportasi Tg Balai Karimun-Batam (PP) akomodasi dan biaiya lain-lain tentunya akan menghambur-hamburkan anggaran daerah melalui kegiatan dimaksud, tanpa mengindahkan instruksi orang nomor satu dilingkungan pendidikan nasional negeri ini.


Dari kondisi itu, membuat Ketua LSM Kiprah Kabupaten Karimun Jhon Syahputra angkat bicara. Pada media Jhon mengatakan, surat edaran yang dibuat oleh Menpan-RB itu tentunya menjadi acuan dan panutan bagi seluruh elemen bangsa ini terutama pelaku pendidikan nasional/daerah yang wajib dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.


Masih menurut Jhon hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghemat anggara belanja nasional/daerah sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Diungkapkannya bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlomba-lomba menghabiskan anggaran dengan cara membuat kegiatan bahkan ada pula diadakan dengan tumpang tindi,.yang Nota Bene kegiatan itu sudah dibuat di salah satu dinas atau SKPD, kemudian  dibuat lagi di dinas lain dengan nama kegiatan berbeda dari pos anggaran yang sama.
Efisiensi Anggaran.
Diungkapkan Jhon lebih lanjut, kegiatan yang dilaksanakan di hotel bagi kalangan SKPD Kabupaten Karimun itu, perlu diwanti-wanti  untuk efisiensi anggaran, karena selain kegiatan bernuansa positif, juga akan terjadi pemubajiran anggaran berujung “Korupsi” maka diminta kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Karimun dan Badan Kepegawaian Daerah untuk menetrapkan sisitim yang lebih sistimatis sesuai instruksi Menpan-RB agar tidak terjadi pemubajiran anggaran daerah.


Kalau anggaran belanja daerah sudah ditekan, berarti upaya menekan angka kemiskinan di Kab. Karimun ini menjadi prioritas. Hal itu saya katakan, karena Pemkab Karimun memiliki beberapa fasilitas ruangan cukup megah dan memadai yang dapat digunakan untuk kegiatan rapat/pertemuan, tanpa mengeluarkan biaya besar.


Antara lain seperti Gedung Serbaguna yang lokasinya bersebelahan dengan Gedung Putih/Kantor Bupati Karimun, Gedung Nasional, Gedung Lembaga Adat Melayu di komplek Kantor Bupati, Gedung Pemuda dan Olah raga disamping kantor DPRD Kab. Karimun yang semuanya sangat layak untuk digunakan. Mengapa harus membuang-buang dana APBD kita hanya untuk menambah penghasilan/pendapatan perkapita orang lain ? Ungkapnya dengan nada penuh tanda tanya untuk memberi masukan  kepada  Pemda Karimun.
KNs (Stanly) Editor M. Mnasyur Witak

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...