Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Thursday, December 11, 2014

PERUSAHAAN SELALU BERKELIT MEMBAYAR DANA CD

C:\Documents and Settings\admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20141209_154100.jpg
Tampak Kapolsek Meral AKP Sulam membuka rapat koordinasi dengan warga
Dan managemen perusahaanbertempat di Ruang Rapat Utama Polsek Meral

Tg Balai Karimun-KarimunNews.
    Permasalahan dana CD dari PT Pacific Granitama untuk masyarakat yang terkena dampak, belakangan ini tidak dibayar oleh perusahaan tanpa diketahui alasan pasti, sementara program CD adalah amanat Undang undang.

    Kami masyarakat setempat minta secepatnya dana CD itu dicairkan, kalau memang tidak sanggup membayar dana CD sebagaimana diamanatkan UU maka sebaiknya perusahaan itu ditutup saja. Ungkap Sujiatmoko Tokoh masyarakat desa Pangke pada media secara terpisah, diaminkan warga desa yang turut hadir.

Melalui Forum pertemuan di
fasilitasi Kapolsek Meral antara perwakilan masyarakat desa Pangke dengan manejemen Perusahaan PT Pacific Granitama (PG) terkait dana community development (CD) menjadi hak masyarakat yang terkena dampak tapi tak kunjung dibayar sehingga mereka menuding pimpinan perusahaan itu pembelot dan merampas hak rakyat.

Bertempat di ruang rapat utama Polsek Meral  pada 9/12 Forum pertemuan dibuka oleh Kapolsek Sulam dan proses dialogpun berjalan lancar. Pantauan media online Karimun News,com di Polsek Meral, adu argumentasi antara kedua pihak berdasarkan logika hukum  semakin seru dan setelah difasilitasi moderator, akhirnya masing masing pihak menerima keputusan rapat dengan catatan.


Perlu dibedakan antara dana CD dan Kompensasi :
Permasalahan yang timbul adalah masyarakat menuntut dana CD bukan Kompensasi perusahaan, sementara yang dibahas dalam Forum rapat adalah kompensasi. Diky salah seorang inisiator dari perwakilan masyarakat desa Pangke pada kesempatan itu mengatakan, permasalahan dana CD perlu dibedakan dengan Kompensasi.

Hal ini saya katakan ungkap dia agar perusahaan dan Pemerintah dapat membedakan antara dana CD dan dana Kompensasi. Perlu dicermati secara teliti dan seksama ungkapnya, karena dana Community Developmen/CD itu, adalah amanat UU yang wajib diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak ; sedangkan kompensasi adalah kepedulian perusahaan dalam bentuk/kegiatan sosial-red.

Tampak hadir dalam pertemuan itu antara lain R Hadimi SH. Asisten bidang hukum dan ekonomi  mewakili Bupati Karimun, Kabid pengawas tambang dari distamben Karimun, Camat Meral diwakili sekretaris Camat, Kades Pangke serta perwakilan dari PT Pacific Granitama, membahas juknis tentang hak masyarakat terkait kegiatan tambang perusahaan.

Permasalahan hukum tentang kegiatan tambang di Kabupaten Karimun, dipaparkan Hadimi secara detail dan tampak warga yang hadir manggut manggut tanda sepakat dengan apa yang diuraikan mantan sekretaris distamben Karimun itu. 

Sikap saling mempertahankan hak dari masing masing pihakpun terlontar untuk debat argumentasi dan akhirnya sepakat bahwa dari jumlah Kepala Keluarga (KK) didesa Pangke sebanyak 768 KK itu dibagi dalam 3 (tiga) kategori untuk mendapatkan bantuan ekstra Fulding dari perusahaan antara lain,  yang berdomisili di area sekitar quary perusahaan, sebanyak 47 KK. 58  KK, diseputar conveyor dan selebihnyasebanyak 685 KK  berada diluar kategori sebagaimana disebutkan diatas.

Rencana awal untuk penyerahan bantuan kompensasi berbentuk ekstra fulding itu, dijadwalkan pada 16/12 tetapi karena masih terjadi kontroversi, maka Forum memutuskan setelah pemuka masyarakat dalam hal ini ketua RT dan RW setempat melakukan rapat koordinasi dengan warga tentang juknis dan hasilnya kembali disampaikan pada rapat berikutnya.

Perusaahaan diduga keras tidak memiliki izin warga/IW saat mengajukan Amdal kepada Bupati Karimun dan instansi terlkait. Secara tatanan perosedural setiap perusahaan mengajukan izin Amdal harus dilampirkan izin warga dan/atau dikenal dengan HO. Pertanyaan kami sekarang apakah saat perusahaan mengajukan izin Amdal, dengan melampirkan tanda tangan warga setempat ?  Ungkap beberapa warga desa Pangke diluar pertemuan kepada media tanda tanya.

Karena kami tidak memberi izin lingkungan untuk perusahaan tambang granit itu beroperasi maka diminta kepada instansi terkait untuk meneliti izin Amdal yang dikantongi PT Pacific Granitama, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka kami minta perusahaan itu ditutup saja.

Hal itu dikatakan mereka karena selama ini masyarakat setempat hanya mendapatkan dampak dari produktifitas perusahaan antara lain seperti debu, lumpur menggenangi perkebunan warga, dan rumah penduduk disekitar perusahaan menjadi retak akibat blasting dan sebagainya.
Selaku Kapolsek ungkap Sulam, saya memfasilitasi ini pertemuan agar berbagai permasalahan yang dihadapi masing masing pihak selama ini dapat teratasi dan dirampungkan secara musyawarah/mufakat, agar satu dan lain pihak tidak dirugikan ; tetapi kalau diantara pihak yang merasa dirugikan, dan ingin menempuh jalur hukum, ya silahkan karena itu menyangkut “hak privat, demikian juga dengan masyarakat kalau merasa haknya dilecehkan perusahaan selama ini selanjutnya akan melakukan aksi demo juga monggo, asal sesuai koridor hukum berlaku. Artinya agar tidak menimbulkan sikap anarkis yang nantinya akan ber urusan dengan hukum. Imbau  Sulam.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 6 Th 2010 membubarkan Tim CD center, dan halnya seluruh anggota Tim yang tergabung dalam CD center itu, bubar dengan sendirinya. Kalaupun ada anggota yang masih bercokol dan mengaku sebagai Tim CD, itu perlu dipertanyakan statusnya.

Demikian R Khairuddin Ketua LSM Pemantau kontribusi daerah Kabupaten Karimun saat dimintai komentarnya secara terpisah. Hal ini saya katakan ungkap dia, karena  permasalahan dana CD puluhan milyar pada tahun 2007 saja belum ada titik terangnya, kok sekarang ada lagi Tim CD bayangan. 

Apakah ada musang berbulu domba dibalik dana CD perusahaan itu ? Ketusnya dengan nada tanda tanya untuk mengakhiri komentarnya. KNs. Tim redaksi. Editor M.Mansyur Witak

1 comment:

R.Hadimi, S.H said...

Sebenarnya PT.PG tidak berkelit ataupun mengulur-ulur pembayaran CD, yang mengahambat jutstru segelintir masyarakat (4 orang) inisiator yang meminta di akomodir oleh PT.PG. Mereka menuntut bahwa Inisiator ini untuk diperhatikan oleh PT.PG dalam hal meminta ambil bagian dalam kegiatan pekerjaan di PT.PG. Program CD, Program Kesehatan dan Program Pendidikan sudah berjalan yang belum Program Ekonomi Kerakyatan (EKRA) program inilah yang dibola-bola oleh inisiator Contohnya pembuatan baju seragam PT.PG kalau bisa maunya mereka,,,
Sudah berkali-kali rapat tak kunjung selesai permasalahannya bukan lagi domennya CD yang dibicarakan melainkan PT.PG harus merangkul 4 orang inisiator itu, inilah persoalannya. Inisiator ini keliru semestinya permasalahan yang mereka sampaikan bukan domennye CD melaikan ke Pemerintah baik Pemkab Karimun, Pemprov dan Pemerintah Pusat.
Isi tuntutan mereka jelas bukan permasalahan CD. tapi kenapa mereka tak berani menyampaikan ke Pemerintah??????.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...