Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Tuesday, May 26, 2015

Pemerintah Kedodoran Kelola Informasi Banyak Isu Semacam Jadi Bola Liar

Rama Yanti Pengamat Komunikasi dan Psikologi Publik dari Universitas Trisakti @halokarimun 2015
Rama Yanti Mahasiswi Universitas Trisakti Jakarta
Selaku Pengamat Komunikasi dan Psikologi Publi
 JAKARTA KNs.Com
Setelah enam bulan berjalan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tampaknya semakin kewalahan mengelola informasi akibat mesin komunikasi yang tidak efektif. Demikian Rama Yanti dalam siaran persnya Senin (25/05/2015) di Jakarta.
“Sebagian besar isu atau gossip menjadi bola liar, dan pemerintah kerap gelagapan menyikapinya. Segala informasi yang beredar diitanggapi hanya dengan pernyataan, bukan dengan data, sehingga tetap menjadi sebuah pertanyaan yang tidak terjawab,” katanya.
Sebagai contoh, katanya, kasus isu beras plastik yang tidak bisa disikapi dengan baik sehingga membuat masyarakat resah. Masyarakat awam membayangkan, beras plastik serupa dengan plastik yang biasa mereka lihat sehari-hari, seperti misalnya kantong kresek atau ember plastik.
“Padahal itu hanyalah istilah untuk sebuah produk buatan yang tadinya
memang hasil alam. Adalah ciptaan Tuhan kemudian dibuat oleh manusia melalui rekayasa teknologi yang kondisinya sama seperti operasi plastik untuk wajah manusia, kan bukan berarti wajahnya terbuat dari plastik, tetapi wajahnya dipermak sana sini melalui sebuah operasi plastik sesuai kemampuan teknologi, dan itu hanyalah sebuah istilah.
Plastik adalah sebuah benda yang bisa diubah-ubah atau didaur ulang menjadi berbagai bentuk barang yang dikehendaki oleh pembuatnya. Sama dengan istilah sintetis,” ujar Rama Yanti yang saat ini sedang menyelesaikan magister manajemen komunikasi di Universitar Triksakti.
Penjelasan-penjelasan sederhana seperti itu sepertinya tidak mampu dijelaskan oleh pihak berwewenang, “Ngapain aja itu Menkominfo? Apakah fungsinya hanya sekadar mengurusi komunikasi dan informasi yang bersifat produk seperti seluler, internet, televisi dan media lainnya? Pengertian saya Menkominfo itu adalah semacam Departemen Penerangan zaman Orde Baru dulu-red, yang salah satu fungsinya memberikan penerangan kepada rakyat atas sebuah masalah atau kebijakan yang akan atau sedang dilakukan oleh pemerintah.”
Maka Presiden Jokowi pun berfungsi sebagai menteri penerangan, harus menjelaskan segala hal secara langsung sebagai sumber utama informasi. “Hasilnya bisa kita lihat, penjelasannya hanya sepotong-sepotong ; sedangkan yang dibutuhkan rakyat saat ini dan kedepan, bukan penjelasan yang tidak ada kaitannya dengan isu yang beredar,”tetapi jawaban Pemerintah untuk meredam kegalauan masyarakat dan rakyat negeri ini. Ungkap sarjana psikologi lulusan Universitas Atma Jaya Jakarta itu berharap.
Halnya kata dia lagi, seperti jawaban terakhir Presiden Jokowi atas isu beras plastik saat mengikuti car free day di Solo, Minggu (24/05/2015). “Kamu enggak usah gede-gedein permasalahan, Karen itu wong di satu tempat saja kok. Ini baru dilihat di labnya IPB, di labnya BPOM. Kalau sudah kami simpulkan, baru kita bicara. Jangan semua bicara, semua bicara, tetapi membesarkan masalah saja.
Agar jawabannya bisa meredam isu seharusnya Jokowi memanggil Menteri Pertanian dan Kepala Bulog untuk menjelaskan kepada pers atas pertanyaan terkait masalah tersebut. Itu bila Menkominfo tidak berfungsi sebagai Humas Pemerintah.
Bila semua masalah hanya Jokowi yang jawab, maka pemerintah semakin kedodoran dalam menjelaskan semua kasus atau isu besar yang beredar di kalangan publik.
Begitu juga, isu soal reshuffle Kabinet, yang juga semacam bola liar yang tidak karuan, Sumbernya pun simpang siur. “Semua pihak yang berkepentingan ikut menggoreng isu tersebut menjadi semakin sedap bak makanan untuk dikonsumsi dan haalnya Pemerintah juga tidak bisa memberikan informasi yang tuntas.”
Simpang siurnya isu besar walaupun menjadi ‘makanan empuk’ media massa, sangat tidak baik dilepas ke pasar dan dibiarkan redah sendiri, karena akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. “Banyaknya isu yang tidak jelas menandakan bahwa masyarakat kita sangat labil. Apakah pemerintah juga labil? Ya tunggu aja jawaban dari Pemerintah,” ujar Rama Yanti. Redaksi KNs.Com (Sumber berita HK.com)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...