Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Friday, June 5, 2015

JK Minta Dua Kubu Golkar Low Profile

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: MI)
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Jakarta : KNs.Com
Partai Golkar telah sepakat untuk melakukan islah terbatas agar dapat ikut dalam Pilkada serentak akhir tahun ini namun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengembalikan kepengurusan Partai Golkar ke Munas Riau 2009 seolah membuat ego Kedua kubu kembali keluar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan kepada kedua kubu itu agar tetap menahan diri dan tak mementingkan ego masing-masing. Keikutsertaan Partai Golkar dalam pilkada adalah harga mati.

"Itu dua pihak saya sudah bicara agar keduanya low profile, jangan bikin
statement yang aneh. Yang penting tujuan utamanya Golkar ikut pilkada. Harus Lebih tenang," kata JK di Kantor WaKil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).

JK merupakan tokoh yang menengahi kedua kubu agar tak lagi berseteru. Juru damai ini enggan memberi tahu tokoh yang merumuskan draf islah yang ditanda tangani dua kubu."Sudah yang penting sudah diteken. Kamu mau tau sekali," kata JK sembari tersenyum. Saat ditanya media mengenai Musda Partai Golkar di Provinsi Bali, JK tak ingin menyebut kegiatan itu dibubarkan oleh polisi. Kata dia, bisa saja kegiatan itu tak mengantongi surat izin keramaian dari polisi setempat."Saya kira tidak dibubarkan polisi," tandas JK menjelaskan.

Langkah kubu Agung Laksono yang tetap menjalankan Musyawarah Daerah (Musda) di Bali, dinilai melanggar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebab, SK Menkumham terkait kepengurusan kubu Agung Laksono telah ditunda pengadilan.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), meminta agar kubu Agung Laksono bersabar menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap terkait kepengurusan Partai Golkar yang sah dari pengadilan.

"Jangan melanggar hukum. Pengadilan belum memutuskan (kepengurusan yang sah), kok sudah mengadakan Musda," kata Ical di Rutan Guntur, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2015).
Pria asal Lampung ini menyesalkan tindakan kubu Agung. Karena Musda tersebut mengganggu proses islah yang disepakati kedua kubu beberapa waktu lalu.

"Tentu kecewa, karena sebetulnya mesti menghargai hukum. Pengadilan (PN Jakut dan PTUN) sudah memutuskan (membatalkan SK Menkumham), tapi tetap dilakukan musda," ujar dia.
Seperti diketahui, Golkar kubu Agung Laksono ngotot menjalankan Musda yang diadakan DPD Bali, di Hotel Aston Bali. Namun, Musda tersebut terpaksa dibubarkan Polda Bali dan sejumlah organisasi masyarakat, lantaran panitia tak mengantongi izin. Redaktur KNs. Jakarta. Sumber berita :  Metrotvnews.com

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...