Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Thursday, June 11, 2015

Langkah Pemerintahan Jokowi-JK Cegah Korupsi Pengadaan Barang

Menko Perekonomian Sofyan Djalil memberi keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2015). Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat nilai tukar rupiah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Menko Perekonomian Sofyan Djalil
Jakarta KNs.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil memberi keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam keterangan persnya Djalil mengatakan Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
Pemerintah tengah menggenjot penggunaan sistem e-catalog untuk pengadaan barang dan jasa sebagai langkah jitu untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah baik di pusat ibu kota Negara RI/Jakarta-red, hingga keseluruh pelosk tanah air negeri ini.
Lebih lanjut dikatakan dia bahwa, Pemerintah ingin
menetrapkan sistem seperti yang sudah diterapkan saat ini di DKI Jakarta. Sebenarnya system seperti ini (e-catalog) itu sudah di  DKI Jakarta. Dan kita dorong untuk bisa diterapkan secara maksimal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. ujar Sofyan pada wartawan usai menghadiri pertemuaan tertutup dengan Presiden Joko Widodo.
Diungkapkannya bahwa penerapan sistem ini membutuhkan waktu tidak sebentar. Lantaran, pemerintah harus melakukan perubahan dari yang selama ini digunakan menuju sistem baru tersebut."Kalau di pusat itu perlu waktu, jadi penerapan di skala nasional perlu waktu. Yang penting diperbaiki dan dibangun sistemnya," kata dia.
Sebelumnya dalam acara Peluncuran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengatakan penggunaan sistem e-budgeting, e-catalog, e-goverment dan sistem pajak online akan mampu mempersempit ruang gerak tindak korupsi.
"Tindakan pengecahan sama pentingnya dengan tindak penegakan hukum. Membangun sistem yang efektif akan mengurangi tindakan korupsi. Sistem yang baik bisa berupa e-budgetin, e-goverment, e-catalog, pajak online, akan memperkuat sistem pengawasan dan akutabilitas kinerja pemerintah," kata Jokowidodo di Jakarta. Redaksi KNs.Com (Sumber Berita Liputan6.com 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...