Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Monday, October 5, 2015

MANIPULASI HUKUM DI PELABUHAN TIKUS

C:\Users\lenovo\Documents\IMG_0031.JPG   
Tampak aktifitas bongkar muat barang  dikapal ekspor-Impor  disalah satu  pelabuhan tikus
di  Telaga Tujuh Sei Lkam  kecamatan Karimun tanpa pengawasan Aparat  berwenang.
   

MANIPULASI HUKUM DI PELABUHAN TIKUS
Tg Balai Karimun-KNs.
Diduga kuat Barang hasil impor dari Malaysia dan Singapore, masuk melalui  pelabuhan tikus di Tg Balai Karimun selanjutnya dibongkar tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang. Pantauan Karimun News.com dibeberapa tempat daerah itu ternyata barang-barang muatan kapal itu, diduga hasil selundupan berkedok imprtir, kemudian dibongkar dan dipasarkan secara bebas tanpa mengindahkan peraturan hukum dan Undang undang berlaku.

Dikatakan demikian karena barang impor itu diduga dijual tanpa dipungut pajak  untuk pasokan daerah dan Negara, dan terkesan akan mematikan harga pasar hasil produksi dalam negeri . Barang diduga hasil selundupan itu, terindikasi tidak menggunakan lebel resmi dari pemerintah sehingga sangat diargukan keabsahaannya antara lain seperti produk impor jenis makanan/minuman olahan tidak ada tanda lebel dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag RI) telah
menerbitkan peraturan Nomor 10/M- Dag- per/ I/2014, sebagai perubahan atas peraturan Mentri perdagangan Nomor 67/MDag/Per/11/2013 tentang wajib lebel atas barang yang dijual dipasar, atau sebagaimana dikenal dengan lebel Standar Nasional Indonesia(SNI).

Abizar dan Djufrial Djaelani Aktivis di Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Kabupaten Karimun itu mendesak aparata terkait dalam hal ini Bea dan Cukai wilayah khusus Kepulauan Riau di Meral selaku pihak berkompeten untuk mengawasi secara jeli terhadap barang yang dibongkar melalui pelabuhan tikius.

Kedua aktivis itu juga heran,kenapa kapal Niaga Ekpor Impor itu bebas melakukan bongkar muat di sembarang tempat tanpa ada pengawasan katanya,” seperti bongkar muat yang di lakukan di laut over ship muatan menggunakan kapal-kapal kecil atau kerap di sebut Pompong, begitu pula bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan tikus,bahkan bongkar muat dari kaapal  langsung di masukan ke gudang milik kebanyakan dari warga turunan Tiong hoa untuk dipasarkan secara bebas.
Sementara Pemilik kapal dan gudang  itu di kenal sebagai agen besar atau penyuplai sembako asal  luar Negri, seperti beras,gula, bawang Merah/Putih dan berbagai jenis macam makan olahan lainnya,ungkap sumber pesimis terhadap kinerja aparat Bea dan Cukai Karimun.
Apakah mungkin selama ini  masuknya berbagai macam produk impor dalam jumlah besar lewat kapal-kapal  Niaga ekpor impor itu bebas masuk dan layak  di kategorikan  barang bawaan penumpang atau barang milik pribadi awak sarana pengangkut,pelintas batas dan barang kiriman sebagai mana  di atur di dalam undang-Undang Kepabeanan di salinan Peraturan Mentri Keuangan No 188/PMK.04/2010? Ungkap kedua aktivis.
Lanjutnya, kalau benar semua Produk impor yang di angkut oleh kapal Niaga Ekspor impor itu masuk kategori seperti yang di sebut di atas, artinya Pihak Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun   telah  meng aminkan adanya permainan manipulasi dokumen atau aturan Hukum itu sendiri, karena jelas setiap barang yang masuk lewat  kapal-kapal niaga Ekspor  Impor itu pada umumnya adalah  berbasis bisnis untuk di perdagangkan,katanya lagi.
Kalau saja benar aturan hukum ini yang di berlakukan selama ini  dan akan  terus berkelanjutan, jangan heran kalau saja musuh Negara yang paling utama seperti,” narkoba,senjata Api maupun bahan peledak” cukup memungkin masuk yang di selipkan lewat kapal-kapal seperti di sebut di atas katanya ,Ironisnya lagi  Pelabuhan tikus merupakan isu Nasional di sebut sebagai pintu masuknya sumber  tindak pidana penyelupan,namun realitanya  kapal Ekpor-Impor di karimun  pada umumnya  bongkar muat di Pelabuhan tikus, tambah kedua aktivis itu lagi.
Beberapa waktu lalu Kru Desamodern.com  penah menanyakan  langsung terkait  komentar kedua aktivis  kepada Raden Evi Suhartantyo Kepala Bidang Penegahan dan Penindakan (Kabid P2) Kanwil DJBC Wilayah Khusus Kepulauan Riua(Kepri) di Tanjung Balai Karimun,Evi menjawab,”terkait pelabuhan tikus itu adalah urusah pihak syahbandar katanya, namun terkait  masuknya barang dan tanpa adanya pengawasan itu sah-sah saja,karena sebelum  kapal sampai ke Karimun berkas atau  semua  jenis barang yang akan masuk laporannya  sudah terlebih   kita terima, jawabnya.
Menindak lanjuti untuk mengklrifikasi  komentar Nara sumber tersebut, maka Crew   Karimun News.com   berulang kali mendatangi Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dan Ke Kantor Syahbandar Tanjung Balai Karimun ,namun para staf di kedua kantor tersebut selalu memberi jawaban,” bapak lagi keluar, atau Bapak lagi sibuk tidak bisa di ganggu,”katanya staf dikantor itu.
Dugaan permainan aturan hukum, di mana setiap barang yang masuk ke Karimun selama ini apakah benar  di kategorikan sebagai barang milik penumpang,atau barang milik pribadi awak kapal-red yang tidak untuk di perdagangkan ; dan sebelumnya  pernah kami  pertanyakan Lewat E mail KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, namun hingga berita ini naik cetak tidak mendapatkan jawaban dari pihak yang dikonfirmasi.
Terkait kegiatan masuknya  produk  impor di karimun  yang di duga ilegal selama  ini, kedua aktivis di Karimun itu menuding pimpinan intansi yang paling berwenang itu bekerja hanya mengedepankan kekuasaan dan kepentingan Pribadi atau kelompok, sehingga patut di duga adanya kesepakatan  permainan manipulasi aturan Hukum di Pelabuhan Tikus. Ungkap sumber merasa sangat pesimis dengan kinerja aparat berwenang selama ini untuk mengakhiri komentarnya. KNs (M.Lumban Raja)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...