Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Monday, November 23, 2015

RECLASSEERING INDONESIA DESAK PENYIDIK KEPOLISIAN SERET PELAKU LAIN TERLIBAT KORUPSI UANG PAS MASUK PELABUHAN

Tg Balai Karimun-KNs
Setelah pihak Kepolisian menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pass Pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kabupaten Karimun pimpinan Firdaus Hamzah selanjutnya Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Kepri desak penyidik Polres Karimun membidik pelaku lain dalam kaus yang sama.
Pimpinan wilayah RI Prov. Kepri M. Mnasyur Witak pada media ini mengatakan, permasalahan korupsi uang pas masuk pelabuhan itu tidak dilakukan oleh oknum perorangan terkecuali diduga melibatkan banyak pihak karena menyangkut deviden (keuntungaan/bagi hasil-red).Menurut anda siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus korupsi itu, tanya awak media.
Seperti saya katakan bahwa permasalahan itu menyangkut
keuntungan/bagi hasil-red, tentunya tidak melibat oknum perorangan terkecuali banyak pihak seperti Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, PT, Pelindo I dan juga pemerintah daerah, sebut Mansyur.
Kapolres Karimun, AKBP I Made Sukawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Haryo Prasetyo Seno saat dikonfirmasi media diruang kerjanya mengatakan tersangka merupaka Mantan Direktur Utama BUP berinisial Fi. Penetapannya sekitar dua atau tiga minggu lalu,” kata Haryo, pada Kamis (19/11/2015).
Lebih lanjut Haryo mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan di kantor BUP dan memeriksa berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.Pemeriksaan yang dilakukan pada Rabu (18/11/2015) lalu, dimulai sejak pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB. Ada dokumen berupa buku rekening yang kita periksa,” jelas Haryo.
Dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menemukan uang senilai 70.000 Dollar Amerika yang diduga hasil korupsi. Dijelaskan dia kasus ini bermula dari MoU yang dibuat antara pihaknya BUP-red dengan PT. Pelindo 1 dan Pemerintah Kabupaten Karimun. Dalam kesepakatan itu, setengah dari hasil total keuntungan merupakan milik Pelindo. Sementara sebagian keuntungan lain merupakan bagian BUP dan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Secara lebih detail dijelaskan bahwa pembagian dalam MOU itu, pihak BUP memperoleh pembagian 60 persen dan Pemerintah Kabupaten Karimun 40 persen. Jadi BUP tidak menyerahkan bagian 40 persen itu ke Pemerintah Kabupaten Karimun hingga berujung “Korupsi” papar Haryo.
Pass Pelabuhan yang dipungut pihak BUP Karimun tahun pada tahun 2013-2014 dengan total Rp 26.941.212.500 dikurangi gaji pegawai tetap/honor serta Direksi dan Pengawas maupun biaya operasional sebesar Rp 10.988.000.000, sehingga uang yang harus disetor ke kas daerah Kabupaten Karimun, sebesar Rp 15.933.212.500ternyata disetor hanya sebagian kecil saja,” ujarnya.  
Jumlah Keberangkatan Penumpang :
Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kls II Tanjung Balai Karimun tahun 2013-2014 tentang kedatangan dan keberangkatan penumpang Dari dan Keluar Negeri melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tahun 2013-2014 secara rinci disebutkan bahwa :
Penumpang WNA yang berangkat keluar negeri dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2013 adalah sebanyak 103.923 orangxRp 60.000/orang=Rp 6.235.380.000.
Penumpang WNA yang berangkat keluar negeri dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014 adalah sebanyak 987.413 orangxRp 60.000/orang=Rp 5.922.780.000.
Total dari Pemungutan Jasa Pass masuk pelabuhan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp.12.922.780.000.
Jumlah penumpang WNI yang berangkat keluar negeri melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2013 adalah sebanyak 178.691 orangxRp 30.000/orang=Rp 5.360.730.000.
Penumpang WNI yang berangkat keluar negeri melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014 adalah sebanyak 189.894 orangxRp30.000/orang=Rp 5.968.820.000.
Total pendapatan dari pemungutan Jasa Pass Masuk pelabuhan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp 11.329.550.000.
Data base dari BUP atau PT Karya Karimun Mandiri untuk penumpang domestik tahun 2013-2014 secara rinci disebutkan bahwa :
Penumpang domestik yang berangkat keluar daerah melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2013 adalah sebanyak  435.437 orangxRp 2500/orang=Rp 1.088.592.500.
Penumpang domestik yang berangkat keluar daerah melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014 adalah sebanyak  485.804 orangxRp 2500/orang= Rp 1.214.510.000.
Total pasokan dari pemungutan jasa pas masuk pelabuhan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp 2.303.102.500.
Data dari BUP untuk penumpang Kapal antar pulau tahun 2013-2014 secara rinci disebutkan bahwa :
Penumpang yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Gelam atau Pelabuhan KPK tahun 2013 adalah sebanyak 107.542 orangxRp 2500/orang=Rp268.855.000.
Penumpang yang berangkat tahun 2014 adalah sebanyak 1163.334 orangxRp 2500/orang=Rp 290.835.000.
Total pasokan dari pemungutan jasa pas masuk pelabuhan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp 559.690.000.
Patut diduga pihak Direksi BUP  tidak transparan melakukan penyetoran uang hasil pungutan jasa penumpang melalui pas masuk pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Negara dan Daerah dirugikan milyaran rupiah pada tahun 2013-2014 sebagaimana angka nominalnya disebutkan diatas.

Dalam kasus ini dan untuk meyakinkan masyarakat dalam proses penegakan supremasi hukum di bumi ber azam kabupaten Karimun, berharap  kepada Penyidik agar proses penyelidikan dan penyidikannya lebih mengarah dengan menyeret pihak-pihak terkait seperti  Direksi PT Karya Karimun Mandiri, Badan Pengawas, PT. Pelindo 1 cabang Karimun dan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pinta warga anti korupsi di Kabupaten Karimun sekitarnya melalui “Reclasseering Indonesia Komwil Kepri selaku Lembaga Peserta Hukum untuk Negara dan masyarakat, diluar dan didalam Pengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. KNs (RUDY ERWANDI).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...