Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Wednesday, January 20, 2016

Komisaris BUP CENDRA NAWAJIR Jadi Tersangka Kasus BUP

Hasil gambar untuk gambar cendra nawazir
Tampak :Cendra Nawazir Baju Biru Tua Lengan Panajang (kiri)
Bersama Salah Seorang Rekannya Baju Seragam Dinas
Tg Balai Karimun - KNs
Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari Kepolisian Resort Karimun menyebutkan, Cendra Nawajir mantan Kadis Perhubungan dan kini menjabat Komisaris BUP ditetap jadi tersangka bersama Manager BUP FH. Lebih lanjut sumber dari Kepolisian itu menyebutkan, dua orang Komisaris Badan Usaha Kepelabuhan (BUP) Karimun, yakni Cendra Nawazir dan Sularno diperiksa Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Karimun belum lama ini.
Dijelaskan, keduanya diperiksa terkait dugaan Korupsi Pass Pelabuhan (Boarding Pass). Dalam kasus ini Penyidik telah menetapkan Mantan Dirut BUP Firdaus sebagai tersangka. Kapolres Karimun AKBP I Made Suka Wijaya saat dikonfirmasi media melalui Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP
Hario Prasetyo Seno menjelaskan pemanggilan keduanya untuk diperiksa terkait dugaan kasus Korupsi pass masuk pelabuhan (Boarding pass).
“Kami sudah memanggil Komisaris BUP atasnama Cendra dan Sularno Kabag Sintap kaabupaten Karimun untuk dimintai keterangannya. Selain mereka, kami juga sudah memanggil dan memeriksa puluhan saksi lainnya dalam kasus tersebut. Jumlahnya, sekitar 20-an orang.Kasus ini sudah masuk dalam tahap Penyidikan,” ungkap Hario.
Kata Hario, dugaan Korupsi yang merugikan keuangan daerah tersebut masih terkendala karena belum keluarnya hasil perhitungan resmi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri. Informasi berhasil media ini menyebutkan, pihak BPKP akan mengeluarkan hasil penghitungan Kerugian Negara akibat dugaan Korupsi BUP Karimun pada pertengahan Desember 2015, namun diundur hingga akhir Desember. Akan tetapi BPKP kembali menyatakan baru dapat mengeluarkan pada akhir Januari 2016.
Ada beberapa alasan kenapa penghitungan Kerugian Negara dari hasil dugaan Korupsi di tubuh BUP Karimun itu lambat dikeluarkan oleh BPKP Kepri. Pasalnya, BPKP sangat banyak menghitung kasus dugaan Korupsi yang ditangani oleh Penegak Hukum, diantaranya Kepolisian  dan Kejaksaan.
Sebelumnya ungkap Hario, kami sudah tapkan Mantan Dirut BUP Karimun Firdaus Hamzah sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pass Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dengan taksiran kerugian Negara sebesar Rp 1 miliar. Hingga saat ini, Polisi masih belum melakukan penahanan terhadap Firdaus tanpa menjelaskan alasan kenapa pelaku tidak ditahan.
Ketua Reclasseerin Indonesia saat dimintai tanggapannya terkait kasus tersebut melalui Sekretaris Komwil Abdul Rasyid Maharuddin pada suatu kesempatan mengatakan, yang namanya kasus korupsi yang merupakan musuh Negara khususnya di NKRI ini, harus ditindak sesuai prosedur ; artinya walaupun hasil akhir dari penghitungan BPKP Perwakilan Kepri di Batam itu belum ada tetapi dasar Polisi sesuai bukti permulaan sehingga yang bersangkutan ditetapkan statusnya menjadi tersanka kenapa tidak ditahan. Ungkap Abdul Rasyid atau yang selalu akrab di sapa Rasyid Pudi itu menjelaskan.(Sumber Berita HK.com) KNs-Stanly Massie

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...