Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Thursday, March 17, 2016

MASYARAKAT MEMPERTANYAKAN KINERJA BPK RI PERWAKILAN KEPRI TERKAIT DANA BANSOS KARIMUN

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\12718365_1138349526177638_5247535029644336514_n.jpg
Hazai kand : redaktur senior KNs
 Tg Balai Karimun KNs
Adalah sebuah pertanyaan besar dari masyarakat tentang peran dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selaku auditor negara khususnya dalam wilayah kerja Provinsi Kepri di Batam, tentang dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah Kabupaten Karimun sehingga akhir-akhir ini pihak Kejati Kepri gencar melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) kepada pihak yang menerima dana Bansos tersebut.
Dana Bansos Pemkab Karimun sejak Tahun Anggaran  2010 s/d 2015 diduga keras telah dikorup oleh pihak yang memiliki wewenang di Sekretariat Pemkab Karimun  untuk mmemperkaya diri, keluarga dan kelompok tertentu. Dana APBD diduga dikorupsi oleh pihak tertentu sebagaiamana disebutkan diatas, dengan nilai nominalnya mencapai Puluhan,  hingga Ratusan Milyar Rupiah.


Diantara masyarakat yang alergi dengan sikap orang yang doyan korupsi uang negara pada media ini mengatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri diminta untuk mengusut  dalang intlektual dibalik perbuatan korupsi sebagaimana diatur melalui UU RI No 31 Th 1999 jo UU No 20 Th 2001 agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan bukan saja itu mereka juga mengimbau kepada pihak Kejaksaan untuk mengusut kinerja BPK RI Perwakilan Kepri di Batam karena tidak terlepas dari peran aktif mereka yang selalu mengaudit neraca keuangan APBD Karimun dan akhirnya terjadi dugaan korupsi dana Bansos daeraah itu mencapai puluhan hingga ratausan milyar rupiah. Ada apa dengan BPK RI Perwakilan Kepri ?
Dalam permasalahan tersebut, setiap tahun anggaran, Pemkab Karimun tidak terlepas dari peran Auditor Negara (BPK-RI) Perwakilan Kepri selalu koperatif untuk memeriksa neraca keuangan dalam wilayah kerja, “ko” permasalahan dana Bansos di Karimun itu ada dugaan korupsi. Ada apa peran instansi terkait Pemkab Karimun dengan anggota BPK sehingga terjadi dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah di Kabupaten  Karimun.
Berawal dari permasalahan tersebut sehingga pihak Kejaksaan Tinggi Kepri melalui Tim, diterjunkan ke Karimun untuk pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) kepada penerima dana Bansos dan halnya Tim dari Kejaksaan itu telah memeriksa beberapa pihak terdiri mantan pejabat Pemkab Karimun, LSM, Wartawan dan pengurus Yayasan untuk mengetahui secara pasti realisasi anggaran dari dana APBD diposkan melalui dana Bansos dan Hibah itu dipergunakan untuk apa saja dan pertanggung jawabannya apa sesuai dengan LPJ atau tidak.
Dana Bansos untuk Korpri :
Berdasarkan Proposal permohonan dari Korop Pegawai Negeri ( Korpri ) Pemkab Karimun melalui Agusman selaku sekretaris Korpri mereka mengajukan anggaran kegiatan seperti tertera di Proposal sebesar RP.840 jt pada tahun 2010 lalu.  Total anggaran yang kami ajukan kata Agusman pada media ini menjelaskan dan akhirnya Proposal itu disetuji sebesar Rp.300 jt dan itulah yang saya terima setelah saya disuruh menanda tangani Kwitansi sebagai bukti penerimaan uang.
Dijelaskannya bahwa uang yang saya terima itu, sebelumnya saya diminta menanda tangani Kwitansi  bermatrai cukup berikut cap/stempal Korpri sedangkan nilai uangnya tidak dicantukan dalam Kwitansi yang saya tanda tangani itu sehingga yang menjadi kekhewatiran saya pihak dibagian keuangan yang bermain untuk menulis angka Rp.840.jt sesuai proposal yang kami ajukan.  
Permasalahan tersebut, dan halnya sebagaimana diberitakan dimedia Karimun News.com pada edisi sebelumnya, Agusman mengatakan “dana Bansos yang saya terima waktu itu dari Pemkab Karimun melalui bagian Keuangan adaalah Rp.300 jt” bukan seperti diisukan sebesar Rp. Rp.840 jt. Ungkap Agus kesal dengan pihak yang sengaja mengorbankan saya tetapi Allah itu Maha Tahu dan Maha Adil, hanya Dia sajalah yang mengetahui  tentang perilaku orang tertentu yang sengaja untuk menjolimi saya.
KNs ( Hazaikand ). Editor IEMW

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...