Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Wednesday, July 13, 2016

RECLASSEERING INDONESIA DESAK JAKSA AGUNG DAN KPK AMBIL ALIH KASUS DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS KABUPATEN KARIMUN.

http://halokepri.com/wp-content/uploads/2016/02/Dana-Bansos-Karimun.jpg
Drs. H.M. Taufik (Baju Putih) mantan Sekda Karimun
sedang memberi keterangan kesaksiannya dihadapan Tim Kejati Kepri


Kasubag Humas BPK Perwakilam memegang HP
berpose bersama H. Zainal Abidin Kand. Sekretaris LSM Pura Semesta
mendampingi Ketua Reclasseering Indonesia Komwil Kepri di ruang Loby BPK setempat

Tg Balai Karimun – KNs.com.
Lambatnya pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri memproses dugaan kasus korupsi dana Bansos dan Hibah Kabupaten Karimun TA 2007-2013 diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan milyar rupiah Lembaga Reclasseering Indonesia minta kepada Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ambil alih kasus tersebut untuk diproses guna membuka tabir dugaan Korupsi tersebut. Data kongkrit ada di sekretariat Reclasseering Indonesia.
Sikap Kejati Kepri seolah-olah ada upaya pembiaran itu kasus, sehingga menimbulkan kontroversi masyarakat menyebutkan “sikap Kejaksaan Tinggi Kepri Bak-macan ompong sehingga dugaan kasus yang merugikan keuangan negara dan daerah diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan milyar itu tidak ditingkatkan statusnya dari proses peneyelidikan menjadi penyidikan. Ada apa ??? Ungkap warga pada media ini penuh tanda tanya.

Melihat permasalahan tersebut maka M. Mansyur Witak  selaku Ketua  Perkumpulan “Reclasseering Indonesia” Komisariat Wilayah Provinsi Kepri angkat bicara seraya berharap agar kasus tersebut diusut sampai keakar akarnya agar persoalannya menjadi jelas dimata hukum.
Hal itu saya katakan ketusnya, karena kalau dibandingkan dengan kasus korupsi dana Bansos di Medan Sumatera Utara hingga menyeret Gubernur non aktif Gatot Pujo Nugroho bersama istri kebalik jeruji besi, serta seorang pengacara kondang OC Kaligis maupun beberapa pejabat daerah dan diantara anggota DPRD setempat.
Oleh karenanya maka sekali lagi saya berharap kepada pihak Kejaksaan Agung dan Lembaga anti rasua (KPK) untuk mengambil alih kasus tersebut guna memperjelas permasalahannya secara transparan dimata hukum sesuai amanat UU RI No 14 Th 1986 tentang transparansi publik dan akuntabel menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai harapan  Presiden RI Joko widodo.  
Dari data dugaan korupsi seperti diungkapkan diatas ungkap Mansyur, adalah berdasarkan temuan sebuah lembaga sosial kontrol (LSM) yang menyoroti penggunaan dana Bansos dan Hibah kabupaten Karimun tahun 2007 - 2013 sebesar Rp. 497.103.886.750.
Penelusuran media ini pada Februari 2016 lalu di Tg Balai Karimun, terlihat anggota tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri melakukan pemeriksaan terhadap beberapa oknum di Tg Balai Karimun dengan menumpang tempat di Rupatama Kejari setempat guna mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) untuk mencocokan total pengeluaran uang dari dana APBD tahun berjalan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima diantaranya ialah :
Drs. H. Muhammad Taufik mantan sekda Karimun, H. Anuar Hasyim M.Si (sekarang wakil Bupati Karimun) Bendaharawan gaji setkab Karimun Rahimah SE.  Agusman, Sekretaris Korpri Setkab Karimun. Kadis Pariwisata seni dan budaya Drs. Suryaminsyah, Kepala BLH Kab. Karimun Amjon, Umar Kadispora Karimun, Kepala Dinas Sosial Indra Gunawan, dan Pengurus Masjid Agung Karimun sekaligus merupakan ustads ternama didaerah itu dan juga diantara pengurus wadah LSM dan Wartawan Ketua Yayasan.
Masih menurut Mansyur, untuk melihat sejauh mana perkembangan proses pengungkapan kasus tersebut secara hukum, maka pada Juni 2016 pihaknya bersama sekretaris LSM Pura Semesta mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Kepri di Batam untuk menanyakan mekanisme dan procedur kerja terkait proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi disuatu wilayah daerah.
Hal itu dijawab oleh Kasubag-Humas BPK setempat yang mengaku bernama Yan mengatakan, kalau dalam mekanisme dan teknis kerja memang seperti itu, artinya untuk menindak lanjuti proses pemeriksaan terhadap pihak diduga terlibat korupsi dana Bansos, biasanya pihak Kejaksaan Tinggi minta hasil audit investigasi dari kami sebagai kerangka kerja, tetapi terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah di kabupaten Karimun sebagaimana diisukan itu, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) tidak pernah meminta hasil audit dari kami ; Tukas Yan seraya mengaku baru bertugas dikantor itu ± 4 bulan, sambil menelpon Kasubag-Hukum yang sedang berada di luar kota.
Tidak lama kemudian terdengar jawaban dari balik telepon genggamnya, lalu dijelaskan bahwa Kasubag hukum mengatakan pihak Kejati Kepri tidak pernah meminta hasil audit dugaan korupai dana Bansos dan Hibah di Karimun itu kepada kami. Terang Mansyur pada media ini menirukan pembicaraannya dengan Kasubag Humas BPK Kepri saat berada diruang loby kantor BPK setempat.
Dalam perbincangannya dengan Kasubag Humas, lanjut Mansyur saya menjelaskan tentang dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah kabupaten Karimun yang dialamatkan kepada  Agusman sekretaris Korpri Setkab Karimun yang mengaku menerima aliran dana Bansos untuk kegiatan Korpri di Karimun dari Rahimah SE Bendaharawan rutin Setkab Karimun sebesar Rp.300 jt, ternyata dalam laporan LKPJ Bupati Karimun dijelaskan bahwa dana Bansos yang diterima Korpri adalah sebesar Rp.840 jt.
Hal itu tentunya menimbulkan tanda tanya bagaimana dengan selisih angka yang diterima Agusman sebesar 540 jt rupiah itu apakah pihak Kejati Kepri telah memprosesnya secara detail atau tidak, dan  bagaimana dengan sisa uang sebesar Rp 540 jt itu, kalau Agusman hanya menerima Rp. 300 jt.  Apakah nilai uang sebanyak itu digunakan untuk kegiatan Korpri kabupaten Karimun atau untuk biaya hajatan pejabat tertentu dengan mengkamuflasekan Korpri sebagai tumbal. Wa’lahualam, hanya malaikat munkar dan nangkir sajalah yang tahu.
Hingga berita ini diunggah Pihak Kejati Kepri belum berhasil dikonfirmasi, (Karimun News.com). Editor : IEMW

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...