Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Friday, July 22, 2016

RECLASSEERING INDONESIA DESAK JAKSA AGUNG AMBIL ALIH KASUS DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS DAN HIBAH KABUPATEN KARIMUN

http://halokepri.com/wp-content/uploads/2016/02/Dana-Bansos-Karimun.jpg
Tampak Drs. H.M. Taufik (Baju Putih) mantan Sekretarus daerah Kab.Karimun
sedang memberi keterangan kesaksiannya dihadapan Tim Kejati Kepri

Tg Balai Karimun - Karimun News.com.
Berdasarkan data temuan sebuah lembaga sosial kontrol (LSM) menyoroti penggunaan dana Bansos dan Hibah kabupaten Karimun tahun 2007 - 2013 sebesar Rp. 497.103.886.750 dengan rincian sbb :
No
TAHUN
BANSOS
HIBAH
JUMLAH
1.
2007
RP. 45.302.905.000.
Rp. 2.100.000.000.
Rp. 47.402.905.000.
2.
2008
Rp. 37.112.360.000.
Rp. 18.650000.000.
Rp. 55.762.360.000.
3.
2009
Rp. 30.000.000.000.
Rp. 35.939.690.000.
Rp. 68.939.690.000.
4.
2010
Rp. 44.224.690.000.
Rp. 26.909.780.000.
Rp. 71.134.470.000.
5.
2011
Rp.48.864.190.000.
Rp. 37.430.274.750.
Rp. 86.294.464.750.
6.
2012
Rp. 39.675.182.000.
Rp. 30.152.275.000.
Rp. 70.187.457.000.
7.
2013
Rp. 37.351.445.000.
Rp. 60.031.095.000.
Rp. 97.382.540.000.

Total dana Bansos Rp. 285.530.772.000.  :  Rp. 211.573.114.750.  :  Rp. 497.103.886.750.

Kiranya melalui aroma tak sedap berbauh “KORUPSI” tentang penggunaan dana Bansos dan Hibah kabupaten Karimun sebagaimana disebutkan diatas, membuat  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menerjunkan anggota timnya ke Tg Balai Karimun untuk mengusut dugaan tersebut dengan mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari pihak yang menerima aliran dana  Bansos dan Hibah tersebut untuk mencocokan total pengeluaran uang APBD tahun berjalan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari penerima.

Penelusuran media ini di Tg Balai Karimun pada awal Februari 2016 terpantau diantara pihak yang diperiksa Tim Kejati antara lain Drs. H. Muhammad Taufik mantan sekda Karimun, H. Anuar Hasyim M.Si (sekarang wakil Bupati Karimun) Bendaharawan gaji setkab Karimun Rahimah SE.  Agusman, Sekretaris Korpri Setkab Karimun. Kadis Pariwisata seni dan budaya Drs. Suryaminsyah, Amjon Kepala BLH Kab. Karimun dan juga diantara pengurus wadah LSM dan Wartawan serta Ketua Yayasan, Pengurus rumah ibadah yang menerima aliran dana tersebut.

Hasil monitoring dan investigasi media ini di ruang rapat kantor Kejari Karimun terpantau proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup, selanjutnya kasus dugaan korupsi itu  dibawa ke Tg Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, kasus dugaan korupsi itu tampaknya adem-adem ayem saja bak-ditelan bumi, dan akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan yang menangani kasus tersebut ; dan bukan saja itu bahkan mereka menuding nyali anggota Kejati Kepri tumpul dan lembek untuk menindak lanjuti kasus  tersebut.

Kalau dilihat dari agresifitas anggota tim itu, awalnya begitu gencar melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut ternyata belakangan ini ko hilang tanpa bekas. Ada apa ? Ungkap mereka pada media ini tanda tanya.

Catatan kami kata mereka, kasus korupsi ini hampir melanda seantero negeri dan pelakunya sudah difonis hingga masuk bui, seperti contoh kasus korupsi dana Bansos dan Hibah di Medan Sumatera Utara belum lama ini melibatkan Gubernur non aktif Gatot Pujo Nugroho dan istri. Permasalahannya bukan saja itu, kasus yang dialami Gubsu itu juga medera salah satu pengacara kondang negeri ini, dan anggota DPRD setempat, yang kerugian negeranya tidak signivikan kalau dibandingkan dengan dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Karimun ini.
Mereka Bicara :

M. Mansyur Witak Ketua Lembaga Negara non Pemerintah (Reclasseering Indonesia) Komisariat Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, saat dimintai tanggapannya oleh wartawan media ini mengatakan, kasus dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah di kabupaten Karimun hingga merugikan keuangan Negara diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan milyar rupiah itu harus diusut tuntas  sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal ini saya katakan ungkapnya karena UU RI No 31 Th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan diganti dengan UU No 20 Th 2001 dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntable oleh aparat terkait dan berwenang sebagaimana diatur dalam UU No 14 Th 1986 tentang transparansi public agar penegakkan supremasi hukum negeri ini dapat ditegakan  sesuai harapan Presiden Joko widdo untuk menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Imbau Mansyur.

Diungkapkannya, selaku pimpinan Lembaga hukum untuk Negara dan masyarakat, diluar dan didalam pengadilan yang peduli dengan permasalahan tersebut, saya minta kepada Jaksa Agung RI untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah kabupaten Karimun sebagaimana disebutkan diatas agar permasalahannya menjadi jelas dimata hukum.

Terkait kinerja Kejati Kepri yang menangani kasus dugaan korupsi itu dinilai lembak dan tidak transparan oleh masyarakat setempat maka pada 29/6-016 saya mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Kepri di Batam untuk menanyakan mekanisme dan procedur kerja terkait proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi disuatu wilayah daerah. Terang Mansyur.

Artinya sebelum pihak Kejaksaan selaku penuntut umum memproses kasus dugaan kasus khususnya korupsi, tentunya bermuara pada hasil audit investigasi BPK selaku Auditor Negara terkecuali tangkap tangan, dan hal itu dijawab oleh Kasubag-Humas BPK setempat yang mengaku bernama Yan mengatakan, iya sih.

Kalau dalam mekanisme dan teknis kerja memang seperti itu tetapi terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah di kabupaten Karimun sebagaimana diisukan itu, pihak Kejati Kepri tidak pernah meminta hasil audit dari kami ; Tukas Yan seraya mengaku baru bertugas dikantor itu ± 4 bulan, sambil menelpon Kasubag-Hukum yang sedang berada di luar kota.

Tidak lama kemudian terdengar jawaban dari balik telfon genggamnya, lalu dijelaskan bahwa Kasubag hukum mengatakan pihak Kejati Kepri tidak pernah meminta hasil audit dugaan korupai dana Bansos dan Hibah di Karimun itu kepada kami. Terang Mansyur pada media ini menirukan pembicaraannya dengan Kasubag Humas BPK Kepri saat berada diruang loby kantor BPK setempat ditemani sekretaris LSM Pura Semesta.

Dalam perbincangannya dengan Kasubag Humas, lanjut Mansyur saya menjelaskan dugaan korupsi dana Bansos dan Hibah kabupaten Karimun ; seperti contoh saudara Agusman sekretaris Korpri setkab Karimun menerima aliran dana Bansos dari Bendaharawan rutin Pemkab Karimun Rahimah SE sebesar Rp.300 jt dan dalam pelaksanaan kegiatan kerja ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) ternyata pada LPKJ Bupati Karimun disebutkan dana bantuan untuk kegiatan Korpri kabupaten Karimun yang saya terima sebesar Rp.840 jt. Ungkap Agusman ketika itu pada Mansyur penuh rasa heran.

Terjadi selisih angka yang diterima Agusman sebesar 540 jt rupiah itu, tentunya menjadi tanda tanya besar ; apakah pihak Kejati Kepri memprosesnya atau  belum, dan pertanyaan masyarakat bukan saja itu. Bagaimana dengan uang yang diterima Agusman dengan LKPJ Bupati Karimun. Apakah total nilai sebesar Rp 540 jt itu digunakan untuk kegiatan Korpri kabupaten Karimun atau untuk biaya hajatan pejabat tertentu dengan mengkamuflasekan Korpri sebagai tumbal. Wa’lahualam, hanya malaikat munkar dan nangkir sajalah yang tahu.

Diakhir komentarnya Mansyur berharap agar kasus dugaan korupsi itu ditingkatkan setatusnya dari proses penyelidikan menjadi penyidikan untuk mencerminkan citra Adhi Yaksa selaku Lembaga Penegak Hukum di era pemerintahan Jokowi-JK.

Hingga berita ini diunggah, pihak Kejati Kepri belum berhasil dikonfirmasi, terang  Mansyur mengakhiri. (Karimun Newws.com) Stanly Massie.  Bersambung ……………….

1 comment:

elisabethelena said...

Halo rekan-rekan Karimunnews.com,
Perkenalkan saya Helena Elisabet dari Karirpad.com.
Sebagai Penyedia Informasi Lowongan Kerja Gratis (Online Job Portal), kami sudah menjalin kerja sama dengan lebih dari 700 Media Online sebagai Business Partner di Seluruh Indonesia, dan saat ini saya ingin menawarkan kerja sama dengan Karimunnews.com.
Konsep kerja sama yang kami tawarkan adalah “Full Barter”, yakni penayangan widget info lowongan kerja yang ada di Karirpad.com di media partner. Apabila tertarik, dapat mengirimkan no telepon yang dapat kami hubungi, atau dapat mengirimkan email ke helena@karirpad.com.
Sukses selalu untuk kita.
– Jabat Erat –

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...