Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Monday, March 27, 2017

DISKRESI DAN RUJUKAN KEBENARAN


Agung Puspito

Jika Anda adalah seorang bawahan dalam suatu organisasi formal, institusi, atau kementerian, lalu Anda berada seorang diri dalam situasi dan kondisi yang menuntut Anda untuk berbuat sesuatu tapi tak ada rujukannya dalam peraturan organisasi Anda, apakah yang akan Anda lakukan?

Korps PNS, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, tampaknya telah memiliki aturan yang dimaksud. Menurut Kemendagri, pejabat perlu diberi wewenang untuk menggunakan diskresi, yaitu kebebasan untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan individu. Tujuannya, agar kebijakan yang diambil tidak sampai dipidanakan karena melanggar undang-undang.  

Saya sepenuhnya mendukung kebijakan ini, apalagi bila diskresi itu bermanfaat buat orang banyak, seperti keputusan untuk menggunakan sisa anggaran untuk tujuan-tujuan konstruktif ketimbang hanya dihabiskan untuk acara-acara yang tak begitu bermanfaat.



Bahkan, yang namanya diskresi mustinya tak hanya diambil oleh staf Kemendagri, tapi juga seluruh komponen bangsa dan negara. Itu termasuk anggota legislatif, militer, dan penegak hukum. Ini lebih masuk akal, karena bukankah setiap individu menanggung pahala dan dosa masing-masing? Bukankah organisasi sebagai sekumpulan manusia tak bisa menanggung dosa dan pahala seorang individu?

Masalahnya, bagaimana seorang pejabat mengambil acuan bagi diskresinya, apakah dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, kembali ke konstitusi, atau merujuk ke sumber lain? Respons sang pejabat terhadap pertanyaan itu menjadi penting bagi publik.

Berkembangnya beragam masalah di lapangan memerlukan penanganan yang kreatif pula. Masalahnya, UUD 1945 sendiri dalam perkembangannya tidak lagi memberi kepuasan banyak pihak. Kebanyakan warga di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini enggan merujuk ke kitab suci –meski pada saat yang sama juga tak mengindahkan undang-undang hasil rumusan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat di DPR, bahkan memelesetkan UUD menjadi, “ujung-ujungnya duit”.  

Di negeri ini, rujukan kepada Tuhan tampaknya asing bagi sebagian kita. Mengaku menyembah Allah, Tuhan yang menyuruh orang berbuat adil dan berbuat baik, tapi tak mau berbuat sesuai petunjuk-Nya; sila buka Al-Quran Surah 16 (An-Nahl) ayat 90. Ini semacam keterbelahan kepribadian yang menunjukkan tiadanya kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Terbukti, banyak orang Indonesia tak pernah jera berbuat kejahatan.

Malah, para penegak hukumnya mendapat giliran jadi pesakitan karena beragam kasus. Di satu sisi kita resah dan menentang merajalelanya kejahatan, kemaksiatan, praktik mafia hukum, juga kekerasan-kekerasan zalim yang mengatasnamakan Islam, tapi di sisi lain kita menolak pemberlakuan hukum Islam.

Kita membutuhkan lebih banyak orang terdidik di bidang hukum Islam, termasuk para alumni dari berbagai jurusan dan lembaga pendidikan. Problemnya, kita telanjur mengikuti sekularisme yang memisahkan antara agama dan urusan sehari-hari, sehingga syariat Islam pun dipilah-pilah hanya digunakan untuk soal-soal waris dan nikah.    
Maklum, penolakan terhadap syariat Islam adalah sebuah produk sejarah. Semula, para tokoh nasional termasuk Soekarno, Bung Hatta, Mohammad Yamin, H Agus Salim, KH Wahid Hasyim, Alex Andries Maramis, dan lain-lain membuat perjanjian bersama yang menghasilkan Piagam Jakarta. Tapi, ketika Piagam dijadikan Pembukaan UUD, kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan dari naskah aslinya.

Ada semacam ketakutan akan pemberlakuan syariat Islam dan patut diduga, yang ketakutan adalah orang Islam sendiri karena untuk merekalah syariat itu ditujukan.

Padahal, syariat Islam adalah solusi bagi persoalan diskresi yang telah dirancang undang-undangnya. Ini menjadi tugas para wakil rakyat di daerah, termasuk DPRD Kabupaten Karimun, karena beberapa daerah tertentu telah memiliki “Perda Syariah”.

Syariat menyebutkan bahwa seorang individu menanggung dosa atau pahalanya sendiri, karenanya ia tak harus ikut-ikutan arus massa, misalnya dalam aksi-aksi anarkis karena setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tak punya ilmunya; sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad (hati nurani) akan dimintai pertangungjawabannya {Quran Surah 17 (Al-Isrõ-): 36}.

Itu berarti, seorang prajurit di lapangan juga akan dimintai pertanggungjawabannya, dan tak bisa membebankan seluruh tanggung jawab kepada komandan yang menugaskannya.

“Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan mudharatnya kembali kepada dirinya sendiri; dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain” {QS 6 (Al-An`aam): 164}.  

Di samping itu, Islam juga mengatur adanya pembunuhan yang haq, yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, karena mempertahankan diri, harta, dan martabat pasangan hidup Anda.

Jadi, mengapa ragu-ragu terhadap syariat Islam? Tampaknya, keraguan ini muncul dari keterasingan warga Indonesia karena selama bertahun-tahun mereka sekolah-sekolah umum (negeri) hanya menyajikan kurikulum pendidikan agama tak lebih dari satu jam belaka.

Padahal dalam sejarah, yang namanya syariat tidak diberlakukan sebelum manusia disuruh membaca (belajar). Nabi Muhammad tidak berbicara soal hukum atau perintah sholat dulu selama 13 tahun periode kenabian di Mekah (sebelum disusul dengan 10 tahun periode Madinah). Beliau menanamkan pendidikan akidah terlebih dahulu.

Akidah pada intinya adalah keimanan kepada Yang Mahagaib, bahwa manusia tetap taat kepada Allah meski ia tak bisa melihat-Nya.   

(Agung Puspito)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...