Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Tuesday, May 23, 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN ADAKAN BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN TENTANG LKPBJP

Usman S.Si
Kabag Pembangunan Pemkab Karimun

Tg Balai Karimun KNs.com
Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan Admin OPD se kabupaten Karimun tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPBJP) maka pemerintah kabupaten Karimun melalui Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan pimpinan H. Usman S.Si mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada 18/5-2017 bertempat di gedung serba guna pemkab Karimun Provinsi Kepri.

Atas nama Bupati Karimun Usman dalam sambutannya mengatakan Bimtek ini diadakan, mengingat perubahan aplikasi pendukung barang dan jasa pemerintah dari versi 3.6 ke versi 4.0. sehingga semua peserta dapat memahami sesuai tatanan agar kedepan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntable sesuai amanat UU No 14 Th 2008 tentang transparansi publik.

Dikatakannya bahwa perubahan versi tersebut tentu saja akan menimbulkan perbedaan secara teknis yaitu “sistim pengadaan secara elektronik (SPSE)” dibimbing oleh Suryadi selaku nara sumber yang didatangkan dari Jakarta.

Hal ini diadakan lanjut Usman, diharapkan dapat membawa azas manfaat antara lain ialah :


Ø  Menjamin Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berjalan lebih cepat, tepat dan transparan sesuai akuritas data.

Ø  Menjamin Persamaan Kesempatan untuk mengakses informasi bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Ø  Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar sesama pennyedia barang dan jasa.

Ø  Menciptakan situasi yang kondusif bagi Aparatur Pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intesitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana disampaikan nara sumber, adalah “Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 Th 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah”.

Bahwa dalam rangka membina, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pelatihan pengadaan barabg dan jasa pemerintah adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 125 Ayat 1  Peraturan Presiden RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang dan jasa  Pemerintah serta perubahannya maka perlu diberi pemahaman kepada peserta Bimtek yang hadir diacara itu. Demikian Usman menirukan ungkapan Suryadi pada media ini.

Dijelaskan bahwa dasar hukum lembaga pelaksana pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan sumber daya (LPP PBJ-PSD) adalah sebagaimana peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas.

Diakhir penjelasannya, H.Usman yang sebelumnya mejabat Kabag Kesra dan Keagamaan Pemkab Karimun menjelaskan seraya berharap agar para peserta dapat mengambil hikmah dari balik penjelasan nara sumber untuk dijadikan acuan dan pedoman kedepan dalam hal pengelolaan dan pengawasan barang dan jasa milik pemerintah khususnya di bumi ber azam kabupaten Karimun, tutupnya.  (Karimun News.com)-redaksi

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...