Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Wednesday, September 27, 2017

Kerjasama Media
Dengan Pemkab Karimun Terjalin Harmonis

Pemkab Karimun Gagas Perbup Kerjasama Media, Inilah Alasan di Baliknya!
Tampak :     Kabag Humas Pemkab Karimun baju biru mengenakan peci
                        didampingi Kasubag Humas dan nara sumber
Tg Balai Karimun-KNs.com
Untuk mewujudkan harmonisasi kerjasama antara rekanan Media dan Pemkab Karimun selama ini berjalan sangat harmonis. Dan unuk meningkatkan hal itu secara lebih intens maka Pemkab Karimun berencana menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kerjasama sebagai landdasan hukum yang mengikat.

Sebelum mewujudkan Perbup tersebut, Pemkab Karimun melalui Bagian Humas Setkab Karimun menggelar dengar-pendapat dalam kegiatan dialog bulanan Jurnalis Karimun di Gedung Nasional, pada Selasa(26/9/2017).

Adapun wacana Pemda ada membuat Peraturan Bupati (Perbup) Karimun tentang Kerjasama, pihak Humas PemkabKarimun menyerap aspirasi dari rekanrekan media. Melalui kata sambutan Kabag Humas Pemkab Karimun mengatakan, sebelum kami membuat peraturan Pemkab Karrimun, terlebih dahulu kami tampung dan serap aspirasi dari rekan rekan wartawan  melalui acara dialog bulanan Jurnalis Karimun. Ungkap Kabag Humas Eko Riswanto pada acara di hadiri nara sumber tersebut.

Eko memastikan keberadaan perbup itu nanti tidak akan jadi alat untuk mengintervensi kinerja media. Selama ini, ujar Eko, tidak ada aturan baku terkait kerjasama antara Pemkab Karimun dengan media. Ia mengaku khawatir, suatu saat hal tersebut akan menjadi sebuah masalah. Selain itu, Eko juga mengatakan perbup tersebut akan memberikan rasa nyaman kepada kedua belah pihak.

Diakui Eko bahwa memang selama ini tidak ada aturan baku untuk
Selama ini mungkin anggaran kami hanya sampai bulan ke-10, dengan adanya perbup ini, ada anggungjawab bagi kedua belah pihak. Kalau perjanjiannya satu tahun penuh, ya kekurangan dana jadi tanggungjawab kami, selama ini, kan tidak, kalau anggaran kosong ya stop dulu,terang Eko.

Eko juga membantah munculnya wacana Perbup Kerjasama Media tersebut dikarenakan ada problem di tingkat pengawasan inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terkecuali hanya untuk tertib administrasi. Tutup Eko. .(Karimun News.com) : Stanly Massie

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...