Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Friday, December 8, 2017

KAMI AKAN PERJUANG SAMPAI KE TITK DARAH TERAKHIR


Add caption



WARGA BERKUMPUL TERKAIT PERMOHONAN PEMBEBASAN LAHAN
KAMI AKAN PERJUANG SAMPAI KE TITK DARAH TERAKHIR


KarimunNews.com -  Kami minta kepada pihak pemerintah Daerah maupun pihak aparatur sipil Negara yang berkompoten di bidang  pertanahan kiranya lebih memperhatikan hak masyarakat dibidang pertanahan sesuai ketentuan hukum berlaku ketimbang para  pengusaha yang mengaku sebagai pemilik  tetapi legalitas yang dimiliki secara hukum, menjadi tanda tanya besar karena status pemilikannya diduga memiliki ijin hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak sewa (HP,HGU,HGB-HS).


Kami tidak juga tidak menginginkan agar pemerintah daerah,maupun pihak aparatur sipil negara untuk mengharamkan barang yang halal, atau sebaliknya menghalalkan barang yang haram, tetapi kami minta kebenaran dan kepastian hukum untuk ditegakkan seadil-adilnya demi kesejateraan dan kemakmuran rakyat banyak karena lahan yang kami tempati untuk bercocok taanam, mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan sebagainya ini, sejak tahun 1996. demikian Hasnan selaku coordinator  masyarakat pada media ini menjelaskan usai berdialog dengan pihak yang mengaku sebaqgai pemilik lahn di mediasi langsung oleh Kapolres Karimun pada tanggal 07 November 2017.


Pada pertemuan selanjutnya pada 26 November yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, saya selaku koodinator masyarakat dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik laahan dalam hal ini PT. Karimun Sejahtera Propertindo(KSP) dihadiri langsung oleh bapak Kapolres Karimun, Dandim, Asisten I Pemkab Karimun, Perwakilan BPN Satpol PP termasuk anggota Brimob, serta Camat dan Lurah Sei Raya.


Dari hasil pertemuan tersebut terang Hasnan, pihak Kepolisian Polres Karimun meminta kepada Pemerintah Daerah membentuk Tim untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara masyarakat dan pihak PT. Karimun Sejahtera Propertindo ; tetapi  permasalahan tersebut hingga sekarang belum juga terlihat langkah aparat terkait mengambil tindakan untuk menyelesaikan  permasalahan yang kami ahadapi ini secara kongkrit.


Berulang kali saya katakan, termasuk sewaktu terjadi berdebatan di Forum rapat mediasi di Mapolres Karimun bahwa pemerintah sudah seharusnya memberi legalitas pemilikan hak atas tanah yang selama ini kami usahakan untuk sumber penhidupan keluarga dan biaya anak sekolah ; karena tanah yang kami usahakan itu diatas tanah hak pakai yang secara notaben, dikembalikan kepada Negara karena tanah yang diterlantarkan. (UUD Th 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan, Tanah,Air dan Ruang Angkasa dikuasai oleh Negara, unuk kesejahtraan rakyat sebesar besarnya). Kiranya inilah menjadi dasar kami untuk mengusahakan lokasi tanah yang diterlantarkan tersebut, bukan kami  merampas tanah milik orang lain.


Bahwa bukti pemilikan tanah sebelum Indonesia merdeka Pada tanggal 17 Agustus 1945, memang diterbitkan berdasarkan hasil converse hak barat dengan status hak pakai dan sebagainya, tetapi setelah Indonesuia merdeka, maka tanah converse hak barat, diterbitkan berdaqsarakan UU RI khusus tentang tanah, yaitu dengan diterbitkannya UUPA No 5 Th 1960 tentang pokok pokok pertanahan dibawah payung hukum “Badan Pertanahan Nasional” (BPN).


Oleh karenanya maka kami berharap kepada pemerintah kabupaten Karimun pimpinan bapak Aunur Rafiq untuk melihat persoalan dan permasalahan ini secara jeli agar penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang kami hadapi ini untuk diberikan legalitas berupa surat sporadic dan/atau bentuk lain yang sejenis dengannya karena tanah converse hak barat, dikembalikan kepada Negara dan tidakbisa di wariskan dan/atau di wakil kan kepada ahli waris dan sebagainya. ungkap Hasnan.


Perlu untuk dijadikan catatan penting sebagaimana yang pernah saya ucapkan di mapolres Karimun bahwa Kami akan memperjuangkan lahan tersebut hingga ketitik darah terakhir,meskipun nyawa kami jadi taruhan. Ucap Hasnan dengan nada tinggi untuk mengakhiri komentarnya. (Karimun News.com) : lbn

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...